Baca tanpa iklan
Atas hal itu, Jokowi disebut menegurnya dan mengingatkan bahwa apa yang ia ucapkan mewakili perasaan dan pikiran sosok Presiden.
Baca juga: 5 dari Enam Orang yang Diamankan Saat Penyekatan Massa Aksi 1812 di Jakarta Utara Reaktif Covid-19
Mengingat, dirinya adalah bagian dari orang di lingkungan Istana Negara.
"Presiden mengatakan, kami yang sering bicara itu, 'Apa yang bapak sampaikan mewakili perasaan dan pikiran saya. Jadi harus hati-hati'," tutur Donny menirukan Jokowi.
Disarankan Bentuk Unit Manajemen Komunikasi
Presiden Joko Widodo mengakui komunikasi pemerintah kepada publik sangat jelek, seperti yang disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menyarankan Presiden Jokowi membentuk unit manajemen komunikasi.
Unit itu bisa di bawah langsung Presiden Jokowi, untuk mengelola manajemen komunikasi pemerintah yang baik.
Baca juga: Begini Tahapan Vaksinasi di Kota Depok, Ridwan Kamil Ajukan 300 Ribu Paket Vaksin Covid-19
"Mereka harus komunikolog. Bapak Presiden, saya sarankan membentuk unit manajemen komunikasi."
"Di bawah langsung Presiden, tidak boleh di bawah kementerian, KSP, itu nanti distorsi informasi dari Presiden," ujarnya kepada Tribun Network, Kamis (22/10/2020).
Unit manajemen komunikasi di bawah langsung Presiden, juga memiliki wewenang untuk biro-biro hubungan masyarakat di kementerian dan lembaga pemerintah.
Baca juga: Tebal Naskah UU Cipta Kerja Berubah Lagi Jadi 1.187 Halaman, Mensesneg Pastikan Substansinya Sama
"Jadi terkelola, ter-manage dengan baik," sambungnya.
Emrus mencontohkan, sejumlah manajemen komunikasi kurang maksimal dilakukan pemerintah.
Misal, soal kurangnya sosialisasi protokol kesehatan atau penanganan Covid-19.
Baca juga: BREAKING NEWS: Kebakaran Rumah di Legok Tangerang, 5 Orang Meninggal Dunia
Lalu, soal Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja hingga membuat gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
Contoh lain, isu yang tidak produktif, misal isu komunis, anti-Islam, dan pro-Cina.