Pelabuhan Tanjung Priok Perketat Pengawasan, Jika Mengetahui Masih Ada Pungli Hubungi Nomor Ini

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengetatan pengawasan untuk antisipasi aksi pungutan liar (pungli) dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan Syahbandar Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara bersama dengan stakeholder pelabuhan.

Bahkan pihaknya kini menyediakan nomor pengaduan jika melihat atau mengetahui adanya aksi pungli maupun premanisme.

Di mana beberapa waktu lalu aksi premanisme dan pungli di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok dilaporkan oleh para sopir truk langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: DUH! Selain Sembako Kena Pajak, Dalam Draf RUU KUP, Sekolah Pun Bakal Dikenakan PPN

Baca juga: Penasaran dengan Suara Berdenyit di Kamar, Suami di NTT Pergoki Istri Telanjang dengan Pria Lain

Baca juga: Ternyata di Arab Saudi, Habib Rizieq Bertemu Tito Karnavian, Budi Gunawan dan Dihubungi Wiranto

"Kami bersama operator pelabuhan dan kepolisian juga TNI serta stakeholder pelabuhan terkait terus berkomitmen untuk memberantas praktik pungutan liar terhadap para supir truk kontainer. Rencana aksi tersebut bersifat jangka panjang dan jangka pendek," ujar Capt. Wisnu Handoko Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam konferensi pers penanganan pungli, Selasa (15/6/2021).

Konferensi pers tersebut digelar bersama Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Andi Hartono.

Dia menjelaskan pihaknya dan seluruh stakeholder terkait di Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen untuk menjadi pelabuhan Tanjung Priok berskala internasional sehingga akan terus mengawal semua pelaksanaan dan operasional pelabuhan dengan baik.

"Kami selaku regulator di Kemenhub memastikan bahwa semua terminal di bawah koordinasi dari Pelindo II pusat dan Pelindo Cabang Tanjung Priok, kami solid dan kami terintegrasi semua menangani masalah ini dengan cara sistematis dan terstruktur," ujarn Wisnu.

Dia mengungkapkan kedepannya akan dilakukan pembahasan rencana aksi terkait penanganan pungutan liar terutama yang saat ini tengah menjadi sorotan di PT Jakarta International Container Terminal (JICT).

Rencana aksi tersebut diantaranya adalah melakukan pemetaan atau mapping kerawanan lokasi terjadinya aksi premanisme dan pungli.

Kemudian melakukan sosialisasi dan imbauan secara langsung, meningkatkan pengawasan dan penjagaan dengan penempatan personil keamanan pada titik macet, aksi preman dan pungli.

"Para petugas ini nantinya akan melakukan peringatan dan penindakan kepada operator crane di terminal agar tidak meminta pungli dan sopir agar tidak memberikan setoran pungli," jelasnya.

Kemudian, di setiap titik poin pelayanan operasi yang masih menggunakan pertemuan fisik harus segera dipindahkan ke layanan berbasis digital.

Khususnya untuk billing, gate dan tally di yard untuk menghindari pungli antara petugas dengan sopir atau konsumen.

"Akan ada rencana-rencana aksi yang sudah kita bahas selama 2 hari ini. Untuk jangka pendek, kami akan lakukan sosialisasi himbauan untuk tidak terjadi pungutan liar lagi dan nanti juga ada digitalisasi yang dapat menghindari pungutan liar dan mengurangi interaksi," jelasnya.

"Karena kita tidak hanya mengutamakan untuk penegakan tapi bagaimana secara humanis kita meningkatkan kenyamanan para supir-supir truk," tambahnya.

Baca juga: Berikut Daftar Biaya Kuliah S1 Jalur Mandiri UI, UIN Jakarta, UNJ dan IPB

Baca juga: Biadab! Nenek Usia 71 Tahun Sedang Sakit Stroke Dirudapaksa Pria di Sultra

Baca juga: CATAT! Ini Keuntungan dan Sanksi Militer Jika Pasukan Komcad Melanggar Aturan 

Sementara itu, Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Arif Suhartono, berharap dengan terungkapnya aksi pungutan liar tersebut dapat menjadi sebuah langkah awal yang baik dalam hal peningkatan pengawasan keamanan operasional pelabuhan.