Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Legislator menilai Pemprov DKI Jakarta tak serius menghadapi pelaksanaan PPDB online yang dimulai pada Senin (7/6/2021) kemarin.
Pasalnya, layanan PPDB online kembali tak bisa diakses pada Selasa (8/6/2021) pagi.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, kendala yang paling terasa adalah masalah jaringan atau server down pada ppdb.jakarta.go.id.
Video: Wali Kota Jakarta Timur Minta Jaringan Internet Diperkuat saat PPDB
Hal ini juga berimbas pada fitur-fitur lain, seperti sulitnya memasukkan kode captcha sampai ke fitur pemilihan sekolah.
Kata dia, layanan PPDB di Jakarta harusnya lebih baik karena bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain.
Hal ini mengingat, Pemprov DKI ditopang anggaran yang besar dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
Baca juga: Disdik Provinsi Jawa Tengah Temukan Kekosongan Kursi PPDB Online
Baca juga: Hari Terakhir 8 Juli PPDB Online DKI Jakarta Ada Kesempatan untuk Isi Kuota Sekolah, Ini Caranya
“Jakarta memiliki APBD terbesar se-Indonesia dan mempunyai anggaran IT yang besar, memalukan kalau masih mengalami kendala teknis seperti ini. Tahun lalu juga sudah ada evaluasi kesiapan sistem tapi tetap saja bermasalah,” kata pria yang akrab disapa Ara ini pada Selasa (8/6/2021).
Menurut dia, Pemprov DKI juga tidak bisa menyalahkan ribuan orang yang mengakses sistem PPDB pada waktu bersamaan.
Soalnta waktu pendaftaran masuk ke dalam kriteria seleksi PPDB 2021 sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Nomor 466 Tahun 2021 tentang Alur Proses Pelaksanaan PPDB 2021.
“Jika infrastruktur dan sistem tidak siap, seharusnya kriteria ini tidak dimasukkan, jangan asal-asalan membuat aturan. Sekarang calon siswa yang jadi korban, masa depan mereka dipertaruhkan dan harus terus menerus di depan komputer menunggu sistem PPDB pulih,” ujar Ara dari Fraksi PSI.
Baca juga: Orangtua Murid Diingatkan Mengurus PPDB Online Sendiri dan Dilarang Mendaftar Secara Kolektif!
Dia membeberkan, PPDB DKI Jakarta memiliki segudang polemik mulai dari permasalahan peraturan zonasi, sosialisasi yang tidak menyeluruh, hingga kesiapan infrastruktur dan sistem.
Atas persoalan itu, Ara meminta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies untuk segera turun tangan dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
Disdik tidak cukup sekadar perpanjangan masa pendaftaran, tapi nama DKI Jakarta menjadi sorotan nasional dalam pelaksanaan PPDB 2021 ini.
“Jangan pikir bursa capres dululah, pikirkan dulu nasib anak Jakarta. Kerahkan TGUPP yang sudah dibayar mahal untuk selesaikan masalah PPDB, jangan malah TGUPP berubah makna jadi Tim Gubernur Untuk Pencalonan Presiden,” ucapnya.
Baca juga: DKR Depok Tuntut Warga Miskin Diutamakan di PPDB Online 2020, Setelah itu Orang Kaya