Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Komisi B DPRD DKI Jakarta kecewa dengan sikap Perumda Sarana Jaya yang tak mau membuka data soal pembelian lahan 70 hektar yang dibeli dalam waktu dua tahun.
Padahal saat rapat sebelumnya pada Senin (15/3/2021), Sarana Jaya berjanji akan menampilkan pembelian lahan yang dari tahun 2018-2020.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak menyindir kemampuan kognitif Direksi Perumda Sarana Jaya yang tidak paham dengan permintaan dewan soal data pembelian lahan 70 hektar.
Video: Bentrokan Pecah di Jalan Sintanala Tangerang
Bahkan, Gilbert juga menyinggung, nominal gaji mereka yang besar namun tidak mampu bekerja dengan baik.
“Ini tidak nyambung dengan pertemuan kita yang dua minggu lalu. Saya enggak ngerti kenapa pertemuan ini enggak nyambung, apa memang sengaja enggak nyambung apa memang enggak mengerti,” kata Gilbert dalam rapat kerja dengan Perumda Sarana Jaya di kantornya, pada Rabu (31/3/2021).
“Persoalan ini sebetulnya catatan, bapak digaji berapa? Masak begitu (diminta data 70 hektar) enggak ngerti? Kita bicara apa adanya, ini uang rakyat dan bapak tahu ini menjadi sorotan,” lanjutnya.
Baca juga: Sarana Jaya Fokus Tuntaskan Proyek DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa dan Cilangkap
Baca juga: Dirut Perumda Sarana Jaya Terjerat kasus Korupsi, Pemprov DKI Minta KPK Profesional dan Objektif
Gilbert berharap Sarana Jaya dapat menampilkan pembelian lahan seluas 70 hektar berserta aset-aset yang dimiliki BUMD tersebut.
Data pembelian lahan itu dapat diberikan melalui keterangan tertulis atau surat resmi.
“Lahan 70 hektar, itu lahan fiktif atau ada pak? Kenapa nggak ditampilkan? Itu kan membuat kita menjadi bertanya-tanya, karena tidak baik kalau rapat terbuka ini maka sikap yang muncul begitu (tertutup),” ujar Gilbert.
Mantan Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta ini lantas meminta Sarana Jaya untuk menjabarkan lokasi 70 hektar itu, sekaligus rencana pengembangan di lahan tersebut.
Baca juga: Wagub DKI Minta Perumda Sarana Jaya Sampaikan Fakta Apa Adanya Soal Kasus Dugaan Korupsi
Apalagi alokasi penyertaan modal daerah (PMD) yang diberikan kepada Sarana Jaya mencapai Rp 5,133 triliun dengan penyerapan sebesar 74 persen, sehingga sisa duitnya tinggal Rp 1,320 triliun.
Dalam kesempatan itu Gilbert juga meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki proses administrasi pembelian tanah di BUMD.
Salah satunya dengan melibatkan auditor seperti Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau tidak begini, kita juga tidak sanggup mengawasinya. Kita ketemu hanya waktu pengetokan PMD, sementara eksekusi di lapangan apa pernah kita dilibatkan?,” ucapnya.
Baca juga: Sarana Jaya Fokus Tuntaskan Proyek DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa dan Cilangkap
Di akhir pernyataannya, Gilbert menyinggung soal lahan di Pulogebang, Jakarta Timur yang dibeli 2018 lalu, namun bermasalah.
Gilbert menduga, pembelian lahan yang bermasalah di sana juga melibatkan PT Adonara, seperti kasus pembelian tanah di Pondok Ranggon.
“Masalahnya ini berkaitan dengan kasus yang kita buka. Karena setahu saya itu juga PT Adonara kan? Karena jumlahnya 3,4 hektare, kemudian kasus tersebut sudah terjadi tahun 2018. Lalu kenapa terulang lagi di Pondok Ranggon dan Munjul,” katanya.
Senada dengan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Eneng Malianasari yang juga geram dengan sikap Sarana Jaya.
Baca juga: KPK Tetapkan Dirut Sarana Jaya sebagai Tersangka, Pemprov DKI Buka Peluang Beri Pendampingan Hukum
Eneng mengaku, telah berulang kali mengingatkan Sarana Jaya agar memaparkan data-data lahan yang dibeli berserta seluruh aset milik Sarana Jaya.
“Ini yang kami kecewakan, tadi sudah saya sampaikan sebelum rapat dimulai. Ini pak, biar rapatnya enggak bolak-balik, tolong lengkapi datanya karena kami rapat serius loh, bukan sekadar rapat datang dengan bahan yang apa adanya,” ujar Eneng.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Dirut Perumda Sarana Jaya Indra Sukma Arharrys menyatakan, bakal memaparkan data-data tersebut secara tertulis kepada Komisi B.
“Saya coba sampaikan, apabila memang nanti bapak inginkan surat, kami akan sampaikan secara tertulis pak,” kata Indra.
Baca juga: PD Pembangunan Sarana Jaya Tunggu Perkembangan dari Penyidik, Indra Sukmono Arharrys Plt Dirut
Dalam kesempatan itu, Indra memaparkan pihaknya telah melakukan pembelian lahan seluas 66 hektar di Jakarta Utara dan Jakarta Timur.
Rinciannya, 51 hektar lahan dibeli di Jakarta Utara dengan alokasi dana Rp 1,5 triliun, dan 15 hektar dengan alokasi Rp 735 miliar.
“Mohon izin pak karena adanya keterbukaan informasi di kami, kami mohon izin kami bisa smapaikan secara tertulis saja pak," kata Indra. (faf)