Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Peneliti Lembaga Survei Indonesi (LSI) Denny JA Ikrama Masloman menilai, pilkada serentak di 270 kabupaten/kota dan provinsi pada 9 Desember 2020, tak perlu ditunda.
Namun, ia mengatakan cukup dilakukan modifikasi dalam teknis pelaksanaannya.
Ikrama pun membeberkan tujuh alasan mengapa Pilkada Serentak 2020 harus tetap digelar di tengah pandemi Covid-19.
• Muhammadiyah Bakal Gugat Pemerintah Jika Pilkada Serentak 2020 Jadi Klaster Baru Covid-19
Pertama, soal legitimasi. Ikrama mengatakan, jika pilkada ditunda, sebanyak 270 daerah di Indonesia akan dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).
Padahal, sebanyak 209 kepala daerah akan selesai masa jabatannya pada Februari 2021.
Hal itu disampaikan Ikrama saat konferensi pers bertajuk '7 Alasan Mengapa Pilkada Jangan Ditunda' melalui virtual, Kamis (24/9/2020).
• Satu Cleaning Service Kejagung Dikabarkan Simpan Rp 100 Juta dan Bisa Akses Lantai 6 Saat Kebakaran
"Legitimasi Plt tentunya berbeda dengan kepala daerah yang dipilih rakyat. Kewenangannya pun terbatas."
"Plt misalnya, tidak bisa mengambil kebijakan yang bersifat substansial, terutama yang berdampak pada anggaran."
"Serta tidak dapat mengambil kebijakan yang mengikat lainnya," kata Ikrama.
• Gatot Nurmantyo: Saya Tidak Pernah Katakan Dicopot Sebagai Panglima TNI karena Nobar Film G30S/PKI
Kedua, terkait proporsi. Ikrama menyebut saat ini dari total 270 daerah yang menggelar pilkada, hanya ada 16,3 persen yang masuk zona merah Covid-19.
Karena itu, tidak tepat jika harus membatalkan 83,7 persen wilayah lain.
Untuk pilkada di wilayah zona merah, kata Ikrama, dapat dilakukan treatment khusus tanpa harus digeneralisasi untuk 83,7 persen wilayah lain.
• Bakal Ikut Mundur dari KPK Seperti Febri Diansyah? Novel Baswedan: Saya Belum Tentukan Sikap
"Misalnya, khusus di 16,3 persen kasus (44 daerah), calon kepala daerah dilarang melakukan pengerahan massa lebih dari 5 orang," ulasnya.
Ketiga, terkait kepastian hukum dan politik.
Ikrama mengatakan jika pilkada kembali ditunda dan menunggu vaksin dapat digunakan masyarakat, hingga kini tidak ada kepastian.
• DAFTAR Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Sempat Turun ke Angka 41, Kini Melonjak Lagi Jadi 58
Sebab, para ahli pun tidak bisa memastikan kapan vaksin yang disahkah WHO dapat digunakan masyarakat.
"Pemilihan pilkada di 270 wilayah atau 49 persen dari wilayah Indonesia, itu terlalu penting jika disandarkan pada situasi yang tidak pasti," papar Ikrama.
Keempat, terkait pilihan kebijakan.
• Jokowi Perpanjang Masa Berlaku Paspor Jadi 10 Tahun, Penerapannya Tunggu Permenkumham
Menurut Ikrama, dalam setiap situasi sulit atau krisis, setiap pemimpin punya pilihan kebijakan yang tidak mudah, namun tetap harus diambil dengan mempertimbangkan semua aspek.
Presiden Jokowi dengan partai pemimpin koalisi, PDIP, sudah menyatakan sikapnya berkali-kali mereka memilih kebijakan untuk tetap melanjutkan pilkada sesuai jadwal 9 Desember 2020.
Tak hanya eksekutif, DPR melalui Komisi II juga telah menyetujui pelaksanaan Pilkada 2020 tetap dilaksanakan pada Desember 2020.
• Korban Jiwa Akibat Covid-19 Tembus 10.105 Orang, Indonesia Masuk Peringkat 17 Dunia
Keputusan tersebut merupakan hasil rapat bersama Mendagri, KPU, DKPP, Bawaslu, dan Komisi II DPR.
"Mayoritas parpol satu suara bahwa Pilkada 2020 tak mungkin ditunda."
"UU Pilkada dan Perppu mustahil diubah tanpa ada persetujuan Presiden."
• Bocah Palmerah Tawuran Dini Hari, Pelaku Termuda Masih Berumur 10 Tahun, KJP Terancam Dicabut
"Perppu dari Presiden pun tak akan berlaku jika ditolak DPR yang merupakan representasi parpol," jelasnya.
Kelima, terkait asalan kesehatan. Ikrama menyebut, ada 16,3 persen dari 270 wilayah pilkada yang termasuk zona merah.
Karena itu, di zona merah, pilkada dapat diberikan aturan khusus.
• Politikus PDIP Ungkap Pinangki Geser Perabotan Tahanan Lain Agar Bisa Olahraga di Rutan Kejagung
Misalnya, tidak boleh membuat publik berkumpul lebih dari 5 orang.
Di sisi lain, protokol kesehatan juga tetap harus dijaga.
"Calon yang tidak mematuhi dapat dikenakan sanksi bertingkat hingga diskualifikasi."
• DAFTAR Harta Kekayaan Gibran Rakabuming Raka, Total Rp 21 Miliar, Punya Utang Rp 895.586.004
"Banyak jenis kampanye yang bisa dilakukan tanpa harus mengumpulkan massa."
"Seperti kampanye media kampanye luar ruangan dan door to door yang mengikuti protokol kesehatan," bebernya.
Keenam, terkait ekonomi. Ia menyebutkan kondisi ekonomi masyarakat secara nasional saat ini sedang menurun.
• Arteria Dahlan Duga Ada Mantan Jaksa Agung Muda Berusaha Goyang ST Burhanuddin
Data menunjukkan ekonomi nasional kini minus 5,3 persen.
Bahkan, Kemenaker hingga 31 Juli 2020 mencatat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan mencapai 3,5 juta lebih.
"Kegiatan pilkada dan kampanye di 270 wilayah dapat menjadi penggerak ekonomi lokal."
• DAFTAR Harta Menantu Jokowi Bobby Nasution, Tembus Rp 54 Miliar, Tak Punya Utang
"Biaya kampanye, biaya saksi, tim sukses, cetak dan pemasangan atribut dan lain-lain, dapat bergulir di masyarakat bawah atau di daerah," paparnya.
Terakhir, terkait dengan modifikasi bentuk kampanye.
Menurut Ikrama, banyak referensi dari pelaksanaan pilkada di tengah pandemi dari berbagai negara.
• Wakil Jubir Satgas Covid-19 Kabupaten Bekasi Sembuh dari Covid-19, Kini Kerja dari Rumah
Dibandingkan semua negara di dunia, yang tercatat Covid-19 tertinggi saat ini adalah Amerika Serikat (AS).
Hingga Kamis (24/9/2020), total kasus Covid-19 di AS mencapai 7.139.553. Kondisi ini jauh dibandingkan Indonesia sebanyak 262.022 kasus.
"Tentu perbandingan ini tidak apple to apple karena berbedanya intensitas tes, namun data itu bisa memberikan insight, bahkan di AS, pemilu tidak ditunda."
"Hal yang dimodifikasi adalah bentuk kampanye, yaitu kampanye dan pertemuan yang menghimpun orang banyak harus dihindari," jelas Ikrama. (Fransiskus Adhiyuda)