Muhammadiyah Bakal Gugat Pemerintah Jika Pilkada Serentak 2020 Jadi Klaster Baru Covid-19

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah bakal menggugat pemerintah jika gelaran pilkada serentak 2020 menimbulkan klaster Covid-19.

Hal itu disampaikan Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Abdul Rohim Gazali lewat keterangan tertulis, Kamis (24/9/2020).

Ia mengungkapkan, Muhammadiyah tetap menyarankan pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2020 ditunda.

• Respons Isu Kebangkitan PKI, Gubernur Lemhannas: Komunisme di Dunia Sudah Mati

Meskipun ada ketentuan penerapan protokol kesehatan secara ketat, katanya, sama sekali tidak bisa menjadi jaminan pilkada aman dari penyebaran Covid-19.

“Muhammadiyah akan mengawal pilkada serentak, tapi kami juga tetap berpendirian bagaimana pun pilkada serentak harus ditunda."

"Kami akan menggugat pemerintah jika kasus Covid 19 usai pilkada 9 Desember mengalami kenaikan," ujarnya.

• Banjir Jakarta Datang Lebih Cepat, Wagub DKI Pastikan Rumah Pompa Sudah Diperbaiki Saat Kemarau

Dia melanjutkan, pelaksanaan pilkada berbahaya, jika melihat saat tahapan pendaftaran bakal calon 4-6 September 2020 lalu, telah terjadi 243 pelanggaran protokol kesehatan.

PP Muhammadiyah khawatir protokol kesehatan yang ditetapkan tidak berjalan maksimal.

"Agama atau keyakinan dan menjaga nyawa, itu di atas segala-galanya."

• PostgreSQL 13 Diluncurkan, Ini Keunggulan Database Open Source Tercanggih di Dunia

"Kalau harta dan akal mungkin bisa disembuhkan, tapi nyawa tidak, makanya itu tadi ini gambling yang sangat berbahaya karena pertaruhkan nyawa rakyat,” ujar Rohim.

Ia menambahkan, pilkada serentak nanti juga dikhawatirkan menelan banyak korban, mengingat pada Pemilu 17 April 2019, banyak petugas yang meninggal.

“Dan kita punya pengalaman pada 17 April tahun lalu, ada 469 pekerja pemilu yang meninggal karena kelelahan."

• Gatot Nurmantyo Klaim Diganti karena Nobar Film G30S/PKI, Politikus PDIP: Jabatan Tak Ada yang Abadi

"Ini enggak bisa dibayangkan para pekerjanya sudah kelelahan, sementara mereka juga harus berhadapan dengan pandemi."

"Sementara virus Corona ini kan sangat mudah menjangkiti orang yang kelelahan. Itu untuk penyelenggara, bukan lagi untuk peserta,” terangnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR bersama pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri dan penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP), sepakat tetap menggelar Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

• Bukan karena Covid-19, Ini Penyebab Suami Bupati Bogor Meninggal, Bolak-balik Berobat ke Guangzhou