Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak setuju ada konser musik saat kampanye Pilkada Serentak 2020.
Menurut Tito, konser dapat menimbulkan kerumunan banyak orang. Terlebih, saat ini dalam situasi pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Tito saat webinar bertajuk 'Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikan Ekonomi', Minggu (21/9/2020).
• 19 September 2020, Kasus Covid-19 di Jakarta Tembus 60.828 Orang, 47.176 Pasien Sembuh
"Saya tidak setuju ada rapat umum, konser apalagi."
"Saya tidak sependapat, maka saya membuat surat ke KPU, Mendagri keberatan tentang itu," kata Tito.
Tito juga meminta seluruh kegiatan saat kampanye yang dapat menimbulkan kerumunan harus dibatasi.
• Tinggal 22, Ini Daftar Negara Tanpa Korban Meninggal Akibat Covid-19 per 19 September 2020
Mantan Kapolri ini mengatakan, kegiatan kampanye wajib menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
"Mendagri meminta seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan sosial mesti dibatasi, bahkan dilarang."
"Lebih lanjut, kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan secara daring atau virtual perlu didorong," tutur Tito.
• Susul Arief Budiman, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi Juga Positif Covid-19
Tito juga menyampaikan keberatan jika kegiatan kampanye dibatasi total.
Sebab, ia menilai, kebijakan itu membuat calon kepala daerah non petahana akan dirugikan.
Serta, hal itu menjadi kesempatan petahana menggunakan kekuasaannya untuk kampanye.
• Cari Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung, Pekan Depan Polisi Periksa 12 Saksi
"Non petahana tentu ingin popularitas-elektabilitasnya naik, maka diberikan ruang yang disebut rapat terbatas."
"Saya sebagai Mendagri mengusulkan 50 orang, karena 50 orang (dimungkinkan untuk) jaga jarak," papar Tito.
Mantan Kapolri itu juga mendorong adanya kampanye yang dilakukan secara virtual atau daring, seperti yang diusulkan Ketua MPR Bambang Soesatyo.
• UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 19 September 2020: Rekor Baru, Pasien Positif Tambah 4.168 Orang!
"Ini sebetulnya menjadi peluang untuk event organizer kampanye."
"Nah, memang ada hambatan yang tidak memiliki saluran komunikasi yang baik."
"Tapi ada RRI, ada TVRI yang bisa tembus dan di beberapa daerah hijau masih bisa dilakukan kampanye terbatas," beber Mendagri.
• Epidemiolog UI: Pakai Masker Adalah Vaksin Covid-19 Terbaik
Menurutnya, jika pilkada diatur dengan baik, bakal menjadi momentum emas untuk membuat 270 daerah daerah yang menggelar pemilihan bergerak menangani covid-19.
Masyarakat akan sadar dan memilih pimpinan yang dapat menangani pandemi berikut dampak sosial ekonominya secara sungguh-sungguh.
"Kampanye harus dilakukan, sehingga masyarakat nanti menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah ini di daerahnya."
• Jadi Polemik, Puan Maharani Bilang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Bisa Digelar di Dalam Mobil
"Otomatis kalau bisa dibangun setting ini, para calon kepala daerah ini di pikiran mereka hanya berpikir bagaimana tangani Covid-19 itu," ulasnya.
Maka dari itu, ia menyoroti pentingnya regulasi untuk mencegah kerumunan sosial.
Juga, untuk mendorong serta mewajibkan para calon kepala daerah dan tim suksesnya melakukan kampanye masif.
• Epidemiolog UI: Vaksin Covid-19 Bukan Solusi, Intinya Pakai Masker
Salah satunya dengan membagikan masker, hand sanitizer, atau sabun yang terdapat nama paslon untuk menarik simpati publik.
"Semakin banyak semakin baik, itu akan membantu sebetulnya langkah-langkah penanganan covid-19," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebut pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19, tidak boleh sampai salah kelola.
• Mahfud MD Bilang Penegakan Hukum Indonesia Sangat Jelek, Komisi III: Cari Jalan Keluar, Jangan Baper
Sebab, kesalahan pengelolaan bisa berdampak besar terhadap penyebaran virus.
Menurut Arief, setidaknya ada 105 juta pemilih yang akan menjatuhkan pilihannya dalam pesta demokrasi tersebut.
• Ditanya Apakah Bersedia Dicalonkan Jadi Presiden, Ahok: Yang Pasti Partai Saya PDIP
Hal ini dikhawatirkan menimbulkan kerumunan, baik saat tahapan pemilu maupun saat pencoblosan.
"Pilkada ini harus sehat dan aman, karena pada hari yang sama lebih dari 105 juta orang akan bergerak bersama-sama."
"Jadi ini peristiwa luar biasa yang punya dampak bisa positif dan bisa negatif," kata Arief di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10/9/2020).
• Tolak Permohonan Anies Baswedan, Menteri PUPR: Bemo Saja Tidak Boleh Masuk Tol, Apalagi Sepeda
Dia mengharapakan peran aktif seluruh pihak untuk mengamankan pelaksanaan kontestasi lima tahunan tersebut.
Sebaliknya, dia mengharapakan tidak ada kerumunan dalam tahapan proses pilkada.
"Kalau kita mampu mengelola dengan baik, maka 105 juta orang ini akan bisa menjadi penggerak yang luar biasa cukup besar untuk melawan penyebaran Covid."
• Lewat We Are the Future, SOS Children’s Villages dan Allianz Cetak Anak Muda Indonesia Siap Kerja
"Tetapi kalau kita salah mengelolanya, terjadi kerumunan, terjadi arak-arakan, maka gerakan 105 juta orang ini akan menjadi tempat atau menjadi episentrum penyebaran Covid-19," imbuhnya.
Ia juga mengatakan pelaksanaan pilkada kali ini juga akan menjadi perhatian dunia.
Sebab, kata dia, Indonesia menjadi salah satu negara yang pertama kali menggelar pilkada di tengah pandemi.
• Mantan Hakim MK Usulkan KPK Naik Level Jadi Organ Konstitusi Agar Tak Terus Dilemahkan
"Penyelenggaraan pemilu kita itu banyak menjadi rujukan, karena tahun 2020 ini dinilai kok bisa ya Indonesia yang begitu besar pemilihnya bisa menjalankan di tengah pandemi?"
"Dan ini bisa menjadi pelajaran di berbagai negara dalam kurun waktu 3 bulan ini."
"Sudah banyak forum-forum internasional yang selalu meminta Indonesia menjadi narasumber."
• PERNYATAAN Lengkap Anies Baswedan Terapkan PSBB Lagi: Kematian Bukan Angka Statistik Saja
"Menceritakan apa yang dia kerjakan selama proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi," beber Arief.
Atas dasar itu, ia meminta kerja sama semua pihak untuk penegakan protokol kesehatan saat tahapan pilkada hingga tahapan pencoblosan pada 9 Desember 2020.
"Dibutuhkan peran bersama dan tidak bisa hanya digantungkan kepada KPU saja, maka hari ini saya sangat berterima kasih semua komponen bangsa hadir di sini."
• Besok KPK Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra, Undang Bareskrim dan Kejagung, Berpeluang Ambil Alih
"Ini menjadi catatan sejarah penting apakah kita mampu memberikan jalan keluar menghadapi situasi seperti ini" paparnya. (Fransiskus Adhiyuda/Larasati Dyah Utami)