Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - PDIP menyatakan sikap mendukung pemerintah terus melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partai pasti memperhatikan faktor-faktor risiko ke depan, dan terpenting terus menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di setiap tahapan Pilkada 2020.
"Maka untuk itu, mengingat Pilkada serentak sudah beberapa kali ditunda, dan kami sudah berkomitmen tanggal 9 Desember."
• Denda dari Pelanggar PSBB di Jakarta Tembus Rp 4,33 Miliar, 158.018 Orang dan Lembaga Ditindak
"Sikap dari PDI Perjuangan adalah pilkada tetap tanggal 9 Desember," papar Hasto saat membuka Sekolah Partai Calon Kepala Daerah PDIP gelombang III secara virtual, Jakarta, Minggu (13/9/2020).
Jika pilkada ditunda, kata Hasto, maka akan ada risiko politik ke depan, karena dapat menciptakan ketidakpastian yang baru.
Oleh sebab itu, PDIP mengusulkan pembatasan orang yang nantinya melaksanakan kampanye dan disesuaikan metodenya dengan kondisi di lapangan.
• Anies Baswedan Tarik Rem Darurat, Ketua Umum PKPI: Mungkin Kemarin Nyetirnya Ugal-ugalan
"Jumlah kampanye nanti dibatasi, sehingga tidak boleh nanti kampanye massal, 50 orang itu boleh, misalnya," ucap Hasto.
"Metode kampanye akan kita sesuaikan door to door itu menjadi opsi, kampanye virtual itu menjadi opsi."
"Penggunaan handphone sebagai alat perjuangan untuk mensosialisasikan calon itu menjadi metode pendekatan," papar Hasto.
• DAFTAR Lengkap Lokasi Karantina Pasien Covid-19 di Jakarta, Cari yang Dekat Tempat Tinggal Anda Ya
Hasto menuturkan, beberapa negara lain juga berhasil melaksanakan ajang pemilu, seperti di Korea Selatan dan Sri Lanka.
"Jadi maksud saya, mari kita penuhi ketentuan protokol pencegahan Covid tersebut."
"Pilkada ini justru menjadi ujian bagi kita terhadap kemampuan kita membangun disiplin total, disiplin menyeluruh," papar Hasto.
• LIVE STREAMING Pengumuman Kepastian Jakarta Terapkan PSBB Lagi, Kesehatan Masyarakat Prioritas
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebut pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19, tidak boleh sampai salah kelola.
Sebab, kesalahan pengelolaan bisa berdampak besar terhadap penyebaran virus.
Menurut Arief, setidaknya ada 105 juta pemilih yang akan menjatuhkan pilihannya dalam pesta demokrasi tersebut.
• Ditanya Apakah Bersedia Dicalonkan Jadi Presiden, Ahok: Yang Pasti Partai Saya PDIP
Hal ini dikhawatirkan menimbulkan kerumunan, baik saat tahapan pemilu maupun saat pencoblosan.
"Pilkada ini harus sehat dan aman, karena pada hari yang sama lebih dari 105 juta orang akan bergerak bersama-sama."
"Jadi ini peristiwa luar biasa yang punya dampak bisa positif dan bisa negatif," kata Arief di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10/9/2020).
• Tolak Permohonan Anies Baswedan, Menteri PUPR: Bemo Saja Tidak Boleh Masuk Tol, Apalagi Sepeda
Dia mengharapakan peran aktif seluruh pihak untuk mengamankan pelaksanaan kontestasi lima tahunan tersebut.
Sebaliknya, dia mengharapakan tidak ada kerumunan dalam tahapan proses pilkada.
"Kalau kita mampu mengelola dengan baik, maka 105 juta orang ini akan bisa menjadi penggerak yang luar biasa cukup besar untuk melawan penyebaran Covid."
• Lewat We Are the Future, SOS Children’s Villages dan Allianz Cetak Anak Muda Indonesia Siap Kerja
"Tetapi kalau kita salah mengelolanya, terjadi kerumunan, terjadi arak-arakan, maka gerakan 105 juta orang ini akan menjadi tempat atau menjadi episentrum penyebaran Covid-19," imbuhnya.
Ia juga mengatakan pelaksanaan pilkada kali ini juga akan menjadi perhatian dunia.
Sebab, kata dia, Indonesia menjadi salah satu negara yang pertama kali menggelar pilkada di tengah pandemi.
• Mantan Hakim MK Usulkan KPK Naik Level Jadi Organ Konstitusi Agar Tak Terus Dilemahkan
"Penyelenggaraan pemilu kita itu banyak menjadi rujukan, karena tahun 2020 ini dinilai kok bisa ya Indonesia yang begitu besar pemilihnya bisa menjalankan di tengah pandemi?"
"Dan ini bisa menjadi pelajaran di berbagai negara dalam kurun waktu 3 bulan ini."
"Sudah banyak forum-forum internasional yang selalu meminta Indonesia menjadi narasumber."
• PERNYATAAN Lengkap Anies Baswedan Terapkan PSBB Lagi: Kematian Bukan Angka Statistik Saja
"Menceritakan apa yang dia kerjakan selama proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi," beber Arief.
Atas dasar itu, ia meminta kerja sama semua pihak untuk penegakan protokol kesehatan saat tahapan pilkada hingga tahapan pencoblosan pada 9 Desember 2020.
"Dibutuhkan peran bersama dan tidak bisa hanya digantungkan kepada KPU saja, maka hari ini saya sangat berterima kasih semua komponen bangsa hadir di sini."
• Besok KPK Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra, Undang Bareskrim dan Kejagung, Berpeluang Ambil Alih
"Ini menjadi catatan sejarah penting apakah kita mampu memberikan jalan keluar menghadapi situasi seperti ini" paparnya. (Seno Tri Sulistiyono)