Baca tanpa iklan
Utamanya, menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, aspek positif dan negatifnya yang berdampak pada penyebaran ideologi anti-Pancasila dan NKRI.
"Rencana pemulangan 600 WNI eks ISIS ke Indonesia harus dikaji secara mendalam," ujar mantan juru bicara TKN Jokowi-Maruf Amin ini kepada Tribunnews, Rabu (5/2/2020).
• Berharap Proyek Revitalisasi Monas Kembali Dilanjutkan, Sekda DKI: Mau Dipercantik Kok Rumit Loh
Mengingat, katanya, kepergian 600 WNI itu menjadi bagian dari pejuang ISIS sesungguhnya menunjukkan telah terpapar ideologi terorisme.
"Apa yang dilakukan oleh mereka sesungguhnya merupakan pilihan ideologis, sehingga mereka secara sadar 'berjihad' ke Suriah."
"Bahkan di antara mereka tidak mengakui keberadaan NKRI," tegas Ketua DPP Golkar ini.
• Polisi Ogah Perpanjang Pernyataan Luthfi Alfiandi yang Mengaku Disetrum, Kondusivitas Jadi Prioritas
Selain itu tentu konsekuensinya, kata dia, tidak mudah untuk mengembalikan mereka ke pangkuan NKRI.
Apalagi, kata dia, jelas-jelas mereka sudah terpapar ideologi terorisme dari ISIS.
Sehingga, dikhawatirkan ideologi itu akan disebarkan pula di Indonesia, ketika kembali ke Tanah Air.
• Bakal Gelar Liga 1 U-23, PT LIB Cabut Aturan Ini di Liga 1 2020
"Kalaupun mereka kembali ke NKRI, apakah ada jaminan mereka tidak akan menebarkan ideologi yang sudah diyakininya tersebut?" Tanyanya.
Karena itu, dia meminta pemerintah benar-benar melakukan kajian mendalam sebelum memulangkan 600 WNI eks ISIS dari Suriah ke Tanah Air.
Tidak Ada Dasar Hukum
Anggota Komisi VIII DPR KH Maman Imanulhaq menegaskan, rencana pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke Tanah Air tidak ada dasar hukum dan urgensinya.
Apalagi, mereka tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, dan pemerintahan yang sah.
"Karenanya, rencana pemulangan anggota ISIS eks WNI ke Tanah Air itu tidak ada dasar hukum dan urgensinya," ujar Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini kepada Tribunnews, Selasa (4/2/2020).
• DPRD DKI Bilang Revitalisasi Monas Tanpa Koordinasi Bikin Kepercayaan Publik kepada Pemprov Menurun
Kalaupun atas dasar kemanusiaan, maka, menurut dia, pemerintah harus secara sistematis dan holistik melakukan 'humanisasi' kepada mereka, dan semua yang terlibat gerakan radikalisme dan terorisme.