Baca tanpa iklan
KONDISI perusahaan asuransi Jiwasraya dalam keadaan sehat, saat diserahkan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke pemerintahan Joko Widodo.
Hal itu diungkapkan oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.
"Jadi kalau menyatakan terjadi masalah saat pemerintahan SBY, betul, karena menerima kerugian dari tahun 98."
• Insting Said Didu Mengatakan Ada Perampokan di Kasus Asuransi Jiwasraya Gagal Bayar
"Tapi menyerahkan ke pemerintahan berikutnya dalam keadaan Jiwasraya sehat walafiat," tuturnya, seusai Diskusi Publik Pertamina Sumber Kekacauan yang digelar oleh Indonesia Resources Studies (Iress) di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Awal permasalahan keuangan Jiwasraya, kata Said Didu, terjadi sejak 1998.
Dampak peristiwa tahun 1998, katanya, membuat Jiwasraya memiliki utang sebesar Rp 6 triliun. Utang tersebut terjadi pada periode 1998-2005.
• Said Didu Usulkan Tiga Langkah Ini untuk Selamatkan Jiwasraya, Langkah Terakhir Paling Penting
"Permasalahan Jiwasraya dampak permasalahan tahun 1998. Sehingga tahun 2005 saya masuk itu ada utang sekitar Rp 6 triliun," ungkapnya.
Kemudian, utang sebesar Rp 6 triliun tersebut dapat terbayar pada tahun 2009.
"Kemudian selesai 2009. Mulai dari 2009 Jiwasraya menjadi sangat sehat dan kelihatan puncak sehatnya 2016, dengan untung lebih dari Rp 1 triliun," jelasnya.
• BREAKING NEWS: Ini Daftar Lima Anggota Dewan Pengawas KPK yang Dilantik Jokowi Hari Ini
Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, kasus dugaan korupsi yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mulai terkuak.
Kejaksaan Agung (Kejagung) pun telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 17 Desember 2019.
Lalu, langkah apa yang sebaiknya dilakukan untuk mempertahankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut?
• Pimpinan Lama dan Baru KPK Bakal Berangkat Bareng ke Istana Negara untuk Hadiri Pelantikan
Mantan Sekmen BUMN Said Didu mengungkap ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan Jiwasraya.
"Pertama, menyelamatkan unit bisnis Jiwasraya yang lain," ujarnya seusai Diskusi Publik Pertamina Sumber Kekacauan, yang digelar oleh Indonesia Resources Studies (Iress) di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis (19/12/2019).
"Sehingga dia masih bisa menjadi perusahaan asuransi yang bisa mencari uang," tuturnya.
• Mahfud MD Jamin Nama-nama Anggota Dewan Pengawas KPK Bakal Bikin Publik Bilang Wow
Langkah kedua adalah dengan mengisolasi produk dan beban uang yang bocor di unit tertentu.
"Selanjutnya, mengejar orang yang mengambil uang di Jiwasraya, minta dipidanakan dan mengembalikan uang."
"Sehingga Jiwasraya yang tidak kotor bisa beroperasi, kemudian dia bisa menghasilkan laba dan bisa membayar nasabah," ulasnya.
• Dewi Tanjung Tuduh Novel Baswedan Rekayasa Penyiraman Air Keras, Tetangga: Sontoloyo!
Said Didu menambahkan, jika ingin ditelusuri dan diteliti ke mana aliran dana yang dikorupsi, bisa dilakukan dengan melacak proses jual beli saham Jiwasraya.
"Sebenarnya menurut saya, kalau mau meneliti ke mana aliran dananya, periksa saja saham-saham, siapa yang membeli saat rendah, dan siapa yang menjual saat naik."
"Karena biasanya permainan seperti ini adalah temennya yang diminta untuk membeli dan menjual."
• Angkat Budaya Lokasi Sambil Jaga Lingkungan, Film Detak Usung Gerakan Zero Waste
"Itu pasti tercatat di bursa. Bisa juga sopir yang beli, tapi kan PPATK bisa turun," paparnya.
Said Didu sebelumnya menyebut ada tiga hal yang terjadi pada perusahaan asuransi Jiwasraya.
"Pertama adalah Jiwasraya menghasilkan produk yang tidak pruden, dan itu tanggung jawab OJK juga ada di situ."
• Pemerintah Diminta Serius Lindungi Industri Baja Domestik, Cara-cara Ini Bisa Ditempuh
"Kenapa meloloskan produk asuransi yang resikonya sangat tinggi?" tutur Said Didu seusai Diskusi Publik Pertamina Sumber Kekacauan yang digelar oleh Indonesia Resources Studies (Iress), di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Masalah kedua ialah kesalahan investasi yang dilakukan Jiwasraya.
Said Didu mengungkapkan, investasi saham yang dilakukan Jiwasraya tidak pada saham-saham blue chip.
• Demokrat Butuh 22 Senator Republik Pembelot untuk Lengserkan Donald Trump dari Kursi Presiden AS
"Di sini OJK dan Kementerian Keuangan juga harus bertanggung jawab karena investasinya."
"Ini investasi yang dilarang untuk premi asuransi. Seperti investasi saham, sahamnya itu harus blue chip, tapi ini yang abal-abal," terangnya.
Masalah ketiga ialah penggelapan dana yang dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab.
• Mahfud MD Sebut Ada Undang-undang Dibuat karena Pesanan, Disponsori Orang-orang Tertentu
"Menurut saya adalah terjadi perampokan. Kenapa terjadi perampokan? Perusahaan yang sangat sehat di tahun 2016, di tahun berikutnya 2017 tiba-tiba defisit puluhan triliun."
"Berarti ada penyurutan dana yang besar sekali yang terjadi."
"Enggak mungkin risiko bisnis terjadi saat itu. Karena kondisi ekonomi 2018 biasa-biasa aja kok. Enggak seperti 98," jelas Said.
• DENDAM Kesumat, Siswa SMK Tikam Pemerkosa Ibunya Hingga Tewas
Kembali ditegaskan oleh Said Didu, risiko bisnis di tahun 2018 tak akan mengakibatkan perusahaan merugi hingga puluhan triliun.
"Insting saya mengatakan ada perampokan. Enggak mungkin ada kebocoran dana sampai puluhan triliun kalau tidak dibocorkan."
"Kalau itu hanya risiko bisnis, maka kelihatannya tidak sebesar ini," ulasnya.
Tak Mampu Bayar Premi Nasabah
Direktur Utama (Dirut) Asuransi Jiwasraya Hexana Tri Sasongko mengungkapkan, kondisi perusahaannya saat ini tak memungkinkan untuk membayar premi para nasabah.
Ia menegaskan, langkah menyelesaikan kisruh Jiwasraya tak cukup satu langkah.
"Kalau dari kondisi perusahaan aset yang tersedia tidak bisa diandalkan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019).
• Wiranto Cs Hari Ini Mulai Bekerja, Mantan Ketua Sebut Wantimpres Tempat Curhat
Hexana mengungkapkan, saat ini Jiwasraya sedang melakukan penjajakan dengan empat investor yang bersedia membantu menambal keuangan perusahaan.
Ia menyebut strategi itu merupakan yang terbaik untuk saat ini.
"Yang diandalkan dari strategic partner. Jadi corporate action di mana time table-nya sekarang dalam proses," jelasnya.
• Kementerian Ketenagakerjaan: Zaman Sekarang yang Terpenting Bukan Kerja Tetap, tapi Tetap Kerja
Lebih lanjut, ia belum bisa memastikan kapan pembayaran premi kepada nasabah dilalakukan.
Ia menegaskan akan fokus untuk keempat investor bersedia menyuntikkan dananya ke Jiwasraya.
"Nanti kita akan bicarakan teknisnya seperti apa, saya fokus pada bagaimana supaya milestone saya selesai dulu ini."
• INI Komposisi Pemain Timnas Indonesia di Piala Dunia U-20 2021, Sebagian Sedang Berlatih di Inggris
"Saya enggak akan bicara apa pun, tidak bisa promise, apapun kalau itu enggak terealisir," bebernya.
Sementara, Komisi VI DPR meminta penegak hukum dan pemerintah mencekal jajaran direksi asuransi Jiwasraya periode 2013-2019.
Hal itu diminta oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima, Senin (16/12/2019).
• Wiranto Comeback! Mengaku Sudah Pulih 100 Persen Setelah Ditikam Teroris
Aria menilai para direksi Jiwasraya periode itu ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan tunggakan klaim nasabah.
Selain mencekal direksi tersebut, DPR juga merekomendasikan penyelesaian tunggakan lewat jalur hukum.
"Komisi VI DPR RI meminta penyelesaian permasalahan polis bancassurance nasabah PT Asuransi Jiwasraya lewat penegakan hukum tetep dijalankan."
• PSSI Ingin Mantan Pemain, Wasit, dan Pelatih Sepak Bola Dapat Pekerjaan Tetap Setelah Pensiun
"Dimulai dengan melakukan pencekalan terhadap direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2013-2018," ucap Aria di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta.
Anggota Komisi VI dari Fraksi PAN Daeng Muhammad mendukung pencekalan kepada direksi lama, sampai kasus Jiwasraya selesai.
Daeng juga mempertanyakan keputusan direksi menjual produk asuransi berbasis investasi yang ditawarkan lewat kemitraan dengan bank berisiko tinggi, kepada nasabah.
• Jokowi Tak Ingin Ibu Kota Baru di Kalimantan TImur Mahal dan Sepi
Padahal, putusan pembentukan portofolio produk tentunya telah diputuskan melalui rapat bersama jajaran direksi.
"Pertanyaan besarnya ada apa produk bermasalah dijual untuk menarik uang nasabah."
"Komisi VI harus memperdalam menjadi rekomendasi, bukan hanya penyelamatan uang nasabah tapi juga rekomendasi pelaku pencurian di Jiwasraya," tegasnya. (Lita Febriani)
Foto : Said Didu usai Diskusi Publik Pertamina Sumber Kekacauan yang digelar oleh Indonesia Resources Studies (Iress) di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis (19/12/2019).Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani