Baca tanpa iklan
Mantan Mendikbud ini menjelaskan, pembenahan yang dilakukan akan berfokus pada kemampuan mengidentifikasi anggaran menyimpang.
• Dipolisikan Fahira Idris, Ade Armando: Harusnya Anies Baswedan yang Tersinggung
Sebab, katanya, sistem e-budgeting yang diwariskan sampai sekarang, tidak bisa melakukan hal itu karena ada kebebasan dalam penyusunannya.
"Kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan ini adalah (akibat) kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan."
"Tidak bisa dibedakan itu, kenapa? Ya karena sistemnya bebas gitu," kata dia.
• Pimpin PSSI, Mampukah Iwan Bule Bawa Indonesia ke Piala Dunia 2024 dan Olimpiade 2032?
Oleh karena itu, proyeksi perbaikan sistem e-budgeting akan menitikberatkan pada kemampuan melakukan verifikasi secara otomatis, dan tak lagi mengandalkan proses manual.
"Kita akan bisa melakukan pengecekan itu, karena ada verifikasi-verifikasi (otomatis, bukan sekadar manual). Ini contoh yang akan kita lakukan," paparnya.
Lewat akun Twitternya pribadinya, @LaodeMSyarif berharap Pemprov DKI Jakarta mempertahankan asas transparansi dan akuntabel dalam pembenahan sistem e-budgeting mereka.
• DAFTAR Lengkap Ketua Umum PSSI: Sebelumnya Dijabat Tentara Kini Gantian Dipegang Polisi
Laode M Syarif mewanti-wanti Pemprov DKI agar tidak kembali ke cara lama yang justru tak bisa dipantau publik luas.
KPK menegaskan sistem e-budgeting adalah alat pencegahan korupsi yang baik, karena dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
"Jika e-budgeting @DKIJakarta yang sekarang ingin DISEMPURNAKAN, Silakan...tapi JANGAN kembali ke cara lama yang tidak dapat dipantau masyarakat."
• Menang Mutlak! 82 dari Total 86 Voter Pilih Iwan Bule Jadi Ketua Umum PSSI
"Ingat: e-budgeting adalah alat Pencegahan korupsi yang bagus, karena meningkatkan TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS," cuit Laode M Syarif, Sabtu (2/11/2019).
Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, terkuaknya pengajuan anggaran pengadaan lem Aibon yang mencapai Rp 82,8 miliar, disoroti banyak pihak.
Anggaran itu tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) DKI Jakarta tahun 2020.
Namun, pengadaan lem Aibon diketahui hanya satu dari sejumlah item dalam daftar pengajuan pengadaan barang dan jasa yang dianggap tidak wajar.
• Pegawai KPK Harap Idham Azis Prioritaskan Kasus Novel Baswedan dalam 100 Hari Kerja Sebagai Kapolri
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantas memaparkan rancangan KUA PPAS serta Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2020.