Baca tanpa iklan
RACHMAWATI Soekarnoputri menangis saat mengajak Try Sutrisno dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945.
"Artinya, saya mengharapi, Pak Menhan (Ryamizard Ryacudu) dan Pak Try sebagai sesepuh TNI, yang telah bersumpah Sapta Marga. Kembali..," kata putri Presiden Pertama RI Soekarno itu.
Hal itu ia sampaikan saat acara silaturahmi dan dialog tokoh bangsa dengan tema Pancasila Perekat Kita, Satu Nusa Satu Bangsa, yang digelar Kemenhan dan Forum Rekat Indonesia.
• Ini Nasihat Pengamat untuk Para Pendatang Baru yang Berniat Bertarung di Pilkada Serentak 2020
Dalam acara yang digelar di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019) itu, Rachmawati Soekarnoputri lantas tak mampu melanjutkan kata-katanya.
Di layar besar yang menampilkan wajahnya dengan jelas, ia tampak menangis ketika menyampaikan pandangannya menjelang HUT ke-74 RI pada 17 Agustus mendatang.
Ia lalu segera mencari tisu di atas mejanya.
• FOTO-FOTO Penampakan Klinik yang Dijadikan Tempat Aborsi di Bekasi, Sudah Dua Tahun Berdiri
Layar tersebut kemudian berhenti menampilkan wajah Rachmawati Soekarnoputri.
Setelah sekira satu menit, layar tersebut kemudian kembali menampilkan wajahnya.
Dengan suara bergetar, ia melanjutkan kata-katanya sekaligus menyelesaikannya.
• Tiga Polisi Ditahan Gara-gara Peluru Nyasar di Kampus, Ini Ancaman Hukumannya
"Kita harus kembali ke Undang-undang Dasar 1945. Terima kasih," ucap adik Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri tersebut.
Sebelumnya, ia menjelaskan di dalam pemikiran Presiden Pertama RI sekaligus ayahnya, Soekarno, dijelaskan di atas negara Indonesia, ada satu landasan ideal yang saat ini disebut sebagai Pancasila.
Menurutnya, hal itulah yang merupakan perekat kesatuan Indonesia.
• Menteri Perhubungan Minta Pengemudi Ojek Online Diasuransikan
Ia mengingatkan kepada para hadirin agar Pancasila yang kemudian dijadikan dasar negara, tidak hanya dijadikan slogan.
"Tapi kita harus tahu bahwa Pancasila punya dua fungsi. Pertama, sebagai bintang pembimbing ke mana kita mengarah, menciptakan, membangun masyarakat."
"Kemudian, kedua adalah sebagai meja statis. Pancasila ini adalah harga mati."
• Hendak Sembelih Hewan Kurban, Pria Ini Meninggal di Dekat Leher Sapi yang akan Digorok
"Dua fungsi ini hanya bisa diciptakan untuk membangun negara Indonesia merdeka, yaitu dengan UUD 1945, tidak bisa lain."
"UUD 1945 sebagai landasan strukturil untuk kita menjalankan negara ini menuju apa yang kita cita-citakan," papar Rachmawati Soekarnoputri.
Ia pun menjelaskan, untuk itu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, tidak bisa dipisahkan.
• Ini Daftar Sembilan Ruas Jalan Tol yang Siap Diresmikan Hingga Akhir 2019
"Jadi Pancasila dan UUD 1945 ini tidak bisa dipisahkan."
"Saya ingin memberikan satu pesan dan harapan agar Pancasila tetap tegak di Republik ini, harus digandeng kembali dengan Undang-undang Dasar 1945," tegas Rachmawati Soekarnoputri.
Wakil Presiden Keenam RI Try Sutrisno lantas menanggapi ajakan Rachmawati Soekarnoputri, untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945.
• Tiga Gigi Warga Cengkareng Patah Disepak Sapi Kurban yang Stres Saat Hendak Disembelih
Ketika ditanya wartawan terkait pandangannya menganai hal tersebut, Try Sutrisno mengatakan amandemen UUD 1945 harus dikaji ulang.
Menurut Try Sutrisno, amandemen terhadap UUD 1945 merupakan hal yang keliru.
Dan ia menghendaki agar UUD yang sekarang dikembalikan kepada Undang-undang Dasar 1945.
• Daftar Susunan Kabinet Jokowi-Maruf Amin Beredar! Susi Pudjiastuti Gantikan Luhut Panjaitan
"Harus dikaji ulang, karena keliru itu amandemen, banyak melenceng, harus kita koreksi."
"Bukan amandemen, tapi kaji ulang. Berarti yang empat kali itu kita teliti lagi."
"Kaji ulang itu apa? Yang asli dikembalikan, materi yang empat kali itu yang cocok untuk memperkuat UUD 45 karena kebutuhan zaman."
• Adik Megawati Bilang Partai Gerindra Bakal Jadi Oposisi karena akan Memperbaiki Sistem
"Karena tantangan zaman dijadikan adendum, lampiran pada UUD 45 yang asli," papar Try Sutrisno.
Ketika ditanya apakah itu artinya lembaga negara tertinggi harus dikembalikan ke MPR, Try Sutrisno membenarkannya.
"Harus dong, itu kan aslinya begitu. Itu sistem Indonesia itu. Isinya DPR, utusan daerah, utusan golongan, bukan DPD."
• Menteri Pertahanan: Menjalankan Pancasila Sama Artinya Mempraktikan Syariat Islam
"DPD tidak ada kesatuan itu. Itu negara serikat. Amerika ada, karena negaranya serikat, ada negara-negara bagian."
"Kembalikan MPR ke lembaga tertinggi yang isinya DPR, utusan daerah, utusan golongan," tegas Try Sutrisno.
Ketika ditanya apakah itu artinya pemilihan Presiden nantinya diambil alih oleh kewenangan MPR lagi, Try Sutrisno juga membenarkannya.
"Harus, itu sistem kita. Pelajari itu sila keempat, itu sistem demokrasi kita. Jangan meniru liberal," cetus Try Sutrisno. (Gita Irawan)