Berita Bekasi

Tak Mampu Lagi Bayar Iuran BPJS Kesehatan, Warga Bekasi Timur Curhat ke Anggota DPRD 

Bambang memastikan jika BPJS mandiri tidak aktif, pelayanan terhadap warga untuk di Puskesmas dan RSUD akan tetapa terlayani

Penulis: Rendy Rutama | Editor: Feryanto Hadi
Ist
RESES DPRD BEKASI - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Bambang Purwanto menggelar Reses III, satu wilayah diantaranya di Majelis Taklim Binaul Ummah Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur 

Laporan jurnalis TribunBekasi.com, Rendy Rutama Putra


WARTAKOTALIVE. COM, BEKASI TIMUR - Sejumlah warga di kawasan Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi hadiri Reses III Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bambang Purwanto.

Mereka mendatangi Majelis Taklim Binaul Ummah Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur sebagai tempat berlangsungnya Reses III.

Dalam agenda itu, para warga yang hadir menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat dari fraksi PKS tersebut.

Satu diantaranya, aspirasi yang disampaikan terkait keluhan tidak lagi mampu membayar BPJS mandiri.

Sehingga para warga memiliki banyak tunggakan.

Baca juga: Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi Sebut Reses Sebagai Wadah Silaturahmi

"Sebagian aspirasi disampaikan terkait adanya permintaan dari peserta BPJS mandiri yang berminat beralih ke Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau dibayarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi," kata Bambang, dikutip Kamis (13/11/2025).

Merespon itu, Bambang memastikan jika BPJS mandiri tidak aktif, pelayanan terhadap warga untuk di Puskesmas dan RSUD akan tetapa terlayani dengan gratis.

"Jika BPJS mandiri tidak aktif saya memastikan bahwa pelayanan untuk warga di Puskesmas dan RSUD tetap dilayani dengan gratis dan semoga nanti update bagi yang banyak tunggakan bisa tercatat di DTSEN 1-5 sehingga bisa dimasukkan dalam program BPJS PBI," jelasnya.

Bambang menuturkan, aspirasi yang disampaikan tidak hanya itu, namun juga terdapat lainnya.

Diantaranya perihal bantuan promosi atau pemasaran untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekitar Margahayu, perbaikan lingkungan yang realisasinya belum juga kunjung dikerjakan padahal sudah hampir habis tahun anggarannya.

Lalu yang ketiga tentang banyaknya peserta BPJS mandiri yang minta beralih ke BPJS PBI yang dibayarkan oleh pemerintah kota Bekasi karena sudah tidak bisa membayar dan memiliki banyak tunggakan 

"Terkait dengan aspirasi UMKM dan pembangunan serta perbaikan lingkungan, saya akan mengawal masukan warga tersebut ke Dinas terkait yang memiliki hubungan dengan masing-masing aspirasinya," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, para wakil rakyat yang terdiri dari pimpinan dan anggota itu menggelar reses di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.

DPRD Kota Bekasi berkomitmen untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Bekasi untuk mewujudkan pembangunan yang nyaman dan sejahtera.

Sumber: Warta Kota
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved