Berkaca Aksi 13 Agustus, Tokoh Minta Pemkab Pati Libatkan Masyarakat Dalam Membuat Kebijakan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Aksi damai yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya di depan Kantor Bupati Pati berujung ricuh pada Rabu (13/8/2025).

Puluhan warga terluka, tak sedikit juga anggota Kepolisian yang harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan.

Berkaca aksi unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2025, sejumlah tokoh masyarakat menyuarakan aspirasinya.

Satu di antaranya disampaikan Slamet, tokoh masyarakat dari Desa Tlogowungu.

Menurutnya, masyarakat Kabupaten Pati mendukung seluruh program pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh Pemkab Pati, di antaranya pembangunan jalan, jembatan, sarana pendidikan, hingga fasilitas pelayanan publik lainnya. 

Masyarakat juga menegaskan komitmen bersama untuk mengawal proses pembangunan agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Menurutnya, pembangunan yang merata akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

“Kami sebagai warga Pati sangat mendukung program pembangunan. Namun, yang tak kalah penting, kami juga menginginkan proses yang bersih dan terbebas dari korupsi,” ujar Slamet pada Selasa (19/8/2025).

Lebih lanjut, masyarakat Pati berharap agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada hasil fisik semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan kepentingan publik.

Mereka menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Warga juga menginginkan agar Pemerintah Kabupaten Pati bersikap hati-hati dalam mengambil kebijakan, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. 

Partisipasi publik dinilai sangat penting agar setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat di kemudian hari.

“Kami berharap pemerintah dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan warga dalam merumuskan setiap kebijakan, agar aspirasi masyarakat benar-benar terwakili dan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan,” tambah Slamet.

Mereka berharap agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya menghasilkan sarana fisik yang memadai, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak kepada rakyat.

Aksi Jilid 2 pada 25 Agustus 2025