Massa Demo Tuntut Sudewo Mundur dari Bupati Pati, Berikut Kebijakannya yang Dianggap Kontroversial

WARTAKOTALIVE.COM -- Massa memadati gerbang depan Kantor Bupati Pati dalam aksi demonstrasi besar-besaran, Rabu (13/8/2025).

Dalam aksinya, massa  dari berbagai kelompok ini menuntut Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya karena sejumlah kebijakannya dinilai kontroversial dan sama sekali tidak berpihak pada rakyat.

Dalam tayangan video di akun YouTube Tribun Jateng, tampak massa mulai memadati depan Kantor Bupati Pati pukul 08.20 WIB.

Baca juga: Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Gelar Demo pada 13 Agustus 2025, Agenda Melengserkan Bupati Sudewo

Mereka meneriakkan agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

Terlihat ada orasi dari perwakilan kelompok dan aliansi masyarakat dari atas truk tronton yang terparkir di depan kantor Bupati Pati.

Sebelumnya Bupati Pati, Sudewo, diprotes warga karena rencana menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencapai 250 persen. 

Setelah menimbulkan kegaduhan Sudewo secara resmi telah mencabut kembali kebijakannya tersebut.

Kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tersebut sebelumnya menuai gelombang protes dari masyarakat.

Sudewo, yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 untuk periode jabatan 2025-2030, mendapat sorotan tajam akibat aturan kontroversial yang ia buat tersebut. 

Meskipun kebijakan kenaikan PBB telah dibatalkan, unjuk rasa besar yang direncanakan pada Rabu, 13 Agustus 2025 hari ini, dipastikan akan tetap berjalan. 

Sejumlah kelompok memang telah menyatakan mundur dari rencana aksi, di antaranya Gerakan Pati Bersatu (Gerpab) pimpinan Cahya Basuki dan Aliansi Santri untuk Demokrasi (Aspirasi).

Namun, Koordinator Penggalangan Donasi Aliansi, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa kelompoknya akan tetap turun ke jalan.

Menurutnya, demonstrasi ini merupakan jawaban atas pernyataan Sudewo yang sebelumnya pernah menantang 50.000 warga untuk berunjuk rasa.

Teguh juga menjelaskan bahwa tuntutan mereka kini tidak lagi sebatas soal PBB, melainkan mendesak agar Sudewo lengser dari jabatannya.

"Kami tidak mengubah tuntutan. Yang kami persoalkan sejak awal memang bukan cuma PBB. Hanya saja, dalam pembentukan Aliansi, isu utama yang kami angkat memang PBB. Karena memang itulah yang menyatukan kami. Korbannya semua warga Pati, menyeluruh," kata Teguh, dikutip dari TribunJateng.com.

Di antaranya kata Teguh kebijakan lima hari sekolah, kemudian regrouping sekolah yang berdampak banyaknya guru honorer tidak bekerja, hingga PHK ratusan eks karyawan honorer RSUD RAA Soewondo dengan dalih efisiensi.

"Terutama efek kebijakan Pak Sudewo itu seperti ada lima hari sekolah. Ada regrouping sekolah. Itu pasti ada dampaknya bagi guru honorer kalau ada dua sekolah menjadi satu pasti ada guru tidak bisa untuk mengabdi menjadi guru," ujarnya, Selasa (12/8).

"Kemudian ada keluhan efisiensi Rumah Sakit Soewondo, ternyata itu orang lama dikeluarkan tanpa pesangon, tanpa tali asih. Kemudian dia merekrut karyawan baru dengan alasan meningkatkan pelayanan," imbuh Teguh.

Karenanya kata Tegug, aksi hari ini digelar karena masyarakat terlanjur kecewa dengan kebijakan Bupati Sudewo.

Sementara Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Husein, dalam orasinya meminta agar Bupati Pati, Sudewo, ikhlas dan legowo untuk turun dari jabatannya.

Baca juga: Pati Memanas, Ribuan Warga Bersiap Turun ke Jalan Tuntut Bupati Sudewo Mundur

"Terima kasih masyarakat Pati dengan antusiasnya," terang Husein saat memberikan orasi di depan kantor Bupati Pati, Rabu (13/8).

"Hari ini Bupati Sudewo harus lengser. Bupati harus lengser," teriaknya.

Warga lain yang berorasi menyatakan bahwa massa yang datang merupakan masyarakat bawah.

Menurutnya kondisi ekonomi masyarakat sedang susah. Namun Bupati Pati, Sudewo memberikan kebijakan yang menindas rakyatnya.

"Pati cinta damai. Pati Bumi Minta Tani. Kami dari masyarakat bawah kita bukan terlahir orang kaya. Ekonomi sedang sulit. Mohon hari ini keikhlasan kerendahan hari untuk mengundurkan diri," kata dia dari atas truk.

Polda Jateng Amankan

Menyikapi rencana aksi unjuk rasa tersebut, Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) akan mengerahkan personel tambahan untuk membantu pengamanan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto.

"Iya, kami backup Polresta Pati dengan BKO-kan (Bawah Kendali Operasi) personel ke sana," ujarnya pada Senin (11/8/2025).

Meskipun belum merinci jumlah pasti personel yang dikerahkan, Artanto menyebutkan bahwa bantuan akan datang dari beberapa polres terdekat.

"Yang jelas ada bantuan personel dari Polrestabes Semarang, Polres Semarang, Polres Demak, Polres Kudus disusul Blora dan Jepara," ungkapnya.

Selain itu, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pati, Jawa Tengah juga bakal menerjunkan 2.684 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa besar-besaran pada Rabu (13/8/2025).

Gelombang protes terhadap Bupati Sudewo turut dimanfaatkan oleh ratusan mantan pegawai honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo Pati.

Mereka yang tergabung dalam kelompok Korban PHK BLUD RSUD Soewondo mengaku kehilangan pekerjaan akibat kebijakan politis Sudewo yang melakukan perampingan pegawai.

Ruha, salah satu perwakilan korban PHK, menyuarakan kekecewaannya.

Ia mengaku diberhentikan tanpa kompensasi apa pun setelah mengabdi selama puluhan tahun.

“Saya sudah 20 tahun mengabdi di RSUD Soewondo Pati, tapi saya dikeluarkan dengan surat pemberhentian kerja, tanpa ada pesangon, tanpa ada pengalihan tempat kerja, tanpa ada penghargaan, tanpa apa pun,” kata Ruha.

Ia menjelaskan bahwa ada 220 pegawai honorer yang menjadi korban rasionalisasi jumlah pegawai.

Mereka dinyatakan tidak lolos dalam tes seleksi "karyawan tidak tetap menjadi karyawan tetap" pada April 2025.

Ruha menuding proses tes tersebut penuh kecurangan dan tidak transparan.

“Bagi saya tes itu tidak fair, karena saat pengumuman hasil tes, tidak jelas poin atau skornya. Hanya ada nama dan keterangan lolos dan tidak lolos,” tutur dia.

Bahkan, Ruha membeberkan ada peserta yang terbukti berbuat curang namun justru dinyatakan lolos seleksi.

“Waktu itu tes adu daya ingat. Harusnya tidak boleh menulis apa pun, tapi dia menulis. Ketahuan sama pengawas, jawabannya diambil dan masuk berita acara, tapi dia malah lolos,” jelasnya.

Oleh karena itu, Ruha dan rekan-rekannya menuntut untuk dipekerjakan kembali atau Bupati Sudewo harus turun dari jabatannya.

“Maka di sini kami menuntut untuk dipekerjakan lagi di RSUD. Kalau tidak, turunkan Pak Bupati. Kami 220 orang yang kena PHK ini, in syaa Allah aksi tanggal 13 siap datang semua. Bahkan yang masih aktif kerja, yang TMT (Terhitung Mulai Tanggal)-nya belum sampai, dia nanti akan merelakan waktu untuk ikut terjun,” katanya.

Baca juga: Satu Lagi Kebijakan Arogan Bupati Pati: 20 pegawai RSUD Dipecat Tanpa Pesangon 

Arus Lalin

Kasat Lantas Polresta Pati, Kompol Riki Fahmi Mubarok, menjelaskan pengalihan arus akan diberlakukan di kawasan yang mengelilingi Alun-alun Pati. Seperti di Jalan Tondonegoro, Jalan R.A. Kartini, Jalan Kyai Saleh, Jalan Rogowongso, Simpang 4 Kalinyar, Jalan Setia Budi, Jalan Pemuda, Jalan Raya Pati, hingga Simpang 3 Taruna Motor.

"Kami mengimbau masyarakat Kabupaten Pati maupun pengendara dari luar daerah untuk sementara waktu menghindari ruas jalan di seputaran Alun-alun Pati," kata Riki dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (13/8/2025).

Dia mengatakan pengalihan arus diberlakukan mulai jam 07.00 WIB ini. Pengalihan arus sampai penyampaian aksi oleh massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu selesai.

"Hingga aksi penyampaian aspirasi selesai dilaksanakan," jelasnya.

Riki mengatakan rekayasa arus lalu lintas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kemacetan dan menjaga keamanan serta ketertiban lalu lintas selama aksi berlangsung.

Daftar Kebijakan Bupati Sudewo yang Kontroversial

1. Menaikkan Tarif PBB-P2 hingga 250 Persen

2. Mengubah Ketentuan Hari Sekolah. Dengan kebijakan lima hari sekolah dari sebelumnya 6 jam. Namun jam sekolah makin panjang

3. Regrouping sekolah yang berdampak banyaknya guru honorer tidak bekerja

4. PHK 220skaryawan honorer RSUD RAA Soewondo dengan dalih efisiensi

5. Membubarkan Posko Donasi untuk Demonstrasi di Pati. Aktivitas penggalangan sumbangan itu sempat memanas ketika Pemerintah Kabupaten Pati menyita sejumlah barang yang dikumpulkan.

6. Menantang Warganya Demo Tolak Rencana Kenaikan PBB. Warga Pati berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan tarif PBB hingga 250 persen, dimana ribuan masyarakat Pati, termasuk para santri, dikabarkan bakal berdemonstrasi pada Rabu, 13 Agustus 2025. Menanggapi rencana demo itu, Sudewo justru menantang masyarakat Pati mengerahkan massa yang besar saat menggelar demonstrasi menolak kenaikan tarif PBB. Sudewo menyebutkan dia tak gentar meski didemo puluhan ribu warga.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp