Massa Demo Tuntut Sudewo Mundur dari Bupati Pati, Berikut Kebijakannya yang Dianggap Kontroversial

WARTAKOTALIVE.COM -- Massa memadati gerbang depan Kantor Bupati Pati dalam aksi demonstrasi besar-besaran, Rabu (13/8/2025).

Dalam aksinya, massa  dari berbagai kelompok ini menuntut Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya karena sejumlah kebijakannya dinilai kontroversial dan sama sekali tidak berpihak pada rakyat.

Dalam tayangan video di akun YouTube Tribun Jateng, tampak massa mulai memadati depan Kantor Bupati Pati pukul 08.20 WIB.

Baca juga: Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Gelar Demo pada 13 Agustus 2025, Agenda Melengserkan Bupati Sudewo

Mereka meneriakkan agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

Terlihat ada orasi dari perwakilan kelompok dan aliansi masyarakat dari atas truk tronton yang terparkir di depan kantor Bupati Pati.

Sebelumnya Bupati Pati, Sudewo, diprotes warga karena rencana menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencapai 250 persen. 

Setelah menimbulkan kegaduhan Sudewo secara resmi telah mencabut kembali kebijakannya tersebut.

Kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tersebut sebelumnya menuai gelombang protes dari masyarakat.

Sudewo, yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 untuk periode jabatan 2025-2030, mendapat sorotan tajam akibat aturan kontroversial yang ia buat tersebut. 

Meskipun kebijakan kenaikan PBB telah dibatalkan, unjuk rasa besar yang direncanakan pada Rabu, 13 Agustus 2025 hari ini, dipastikan akan tetap berjalan. 

Sejumlah kelompok memang telah menyatakan mundur dari rencana aksi, di antaranya Gerakan Pati Bersatu (Gerpab) pimpinan Cahya Basuki dan Aliansi Santri untuk Demokrasi (Aspirasi).

Namun, Koordinator Penggalangan Donasi Aliansi, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa kelompoknya akan tetap turun ke jalan.

Menurutnya, demonstrasi ini merupakan jawaban atas pernyataan Sudewo yang sebelumnya pernah menantang 50.000 warga untuk berunjuk rasa.

Teguh juga menjelaskan bahwa tuntutan mereka kini tidak lagi sebatas soal PBB, melainkan mendesak agar Sudewo lengser dari jabatannya.

"Kami tidak mengubah tuntutan. Yang kami persoalkan sejak awal memang bukan cuma PBB. Hanya saja, dalam pembentukan Aliansi, isu utama yang kami angkat memang PBB. Karena memang itulah yang menyatukan kami. Korbannya semua warga Pati, menyeluruh," kata Teguh, dikutip dari TribunJateng.com.