KUA-PPAS APBD DKI 2026 Naik Jadi Rp 95,3 triliun, Ini yang Disorot Fraksi PAN

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Fraksi PAN DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti lonjakan nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta tahun 2026 yang menjadi Rp 95,3 triliun.

Angka tersebut naik dibanding APBD 2025 sebesar Rp 91,34 triliun, dan bertambah Rp 500 miliar pada APBD Perubahan 2025 menjadi Rp 91,86 triliun.

KUA adalah dokumen yang berisi kebijakan umum dan asumsi dasar dalam penyusunan APBD, sedangkan PPAS adalah dokumen yang merinci prioritas dan batas maksimal anggaran untuk setiap program dan kegiatan dalam APBD.

Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto mengatakan, postur keuangan sebesar Rp 95,3 triliun pada tahun 2026 sulit direalisasikan. 

Dia mengingatkan, bila tetap dipaksakan, Pemprov DKI Jakarta berpotensi mengalami defisit hingga Rp 2,2 triliun.

“Saya cukup aktif mengamati perkembangan anggaran di Banggar. Awalnya plafon APBD 2026 diajukan Rp 94 sekian triliun dengan posisi defisit sekitar Rp 1,8 triliun, tapi kemudian malah dinaikkan menjadi Rp 95 triliun sekian, sehingga utangnya makin bengkak menjadi Rp 2,2 triliun,” kata Bambang saat ditemui di kantornya pada Rabu (13/8/2025).

Bambang menyoroti rencana pembiayaan defisit itu melalui pinjaman Bank DKI, yang merupakan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Kata dia, kebijakan ini kurang tepat karena tidak sesuai dengan semangat dibangunnya BPD.

Baca juga: Bupati Pati Sudewo Tolak Permintaan Masyarakat, Siap Pasang Badan Soal Hak Angket

“Bank DKI itu dibuat untuk membantu masyarakat, misalnya UMKM, yang kesulitan mendapatkan kredit di bank besar. Kalau pemerintah berutang ke bank, kemampuan bank membantu masyarakat akan berkurang. Bank daerah dibuat bukan untuk membiayai APBD,” tegasnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta agar lebih jeli menyisir pos belanja, sehingga beban utang tidak membengkak.

Bambang menilai masih banyak rencana pengeluaran yang bisa dikurangi karena kurang efisien atau minim manfaat langsung bagi publik.

“Contohnya hibah besar untuk instansi di luar DKI. Ironis, tiap tahun kita beri hibah besar, sementara untuk public service kita kekurangan. Kewajiban PSO juga bisa diserut jika kurang efisien. Belanja infrastruktur dan peralatan juga banyak yang tumpang tindih,” paparnya.

PSO adalah singkatan dari Public Service Obligation, yang dalam bahasa Indonesia berarti Kewajiban Pelayanan Publik.

Istilah ini merujuk pada kewajiban yang diberikan pemerintah kepada perusahaan atau penyedia layanan untuk menyediakan layanan tertentu, bahkan jika secara komersial tidak menguntungkan.

Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan layanan penting bagi masyarakat, seperti transportasi umum, energi, dan lainnya.

Bambang menyebut beberapa contoh pengadaan yang bisa dievaluasi, seperti kapal BPBD yang tumpang tindih dengan instansi lain, pembelian alat deteksi gempa yang jarang digunakan, hingga pengadaan peralatan damkar yang bisa dihemat.

Meski demikian, Fraksi PAN tetap mendukung alokasi anggaran yang jelas bermanfaat untuk masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. 

“Sepanjang untuk kemaslahatan masyarakat, kami sangat mendukung. Misalnya penggratisan sekolah termasuk sekolah swasta. Itu harus dibuat definitif di perda, plus anggarannya disebutkan jelas,” tuturnya.

Bambang berpesan kepada Pemprov DKI Jakarta agar perencanaan anggaran lebih transparan dan realistis sejak tahap awal. 

“Kadang penyusunan APBD ada usulan yang bersifat ‘dami’. Seharusnya, apa yang direncanakan itu yang dianggarkan. Beri waktu cukup untuk pembahasan per item, jangan plafonnya sudah ada tapi isinya kita tidak tahu,” pungkasnya.

Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2026

Diketahui, DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Pemprov DKI menyepakati besaran nilai Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2026 sebesar Rp 95,3 triliun.

Kesepakatan ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin bersama empat wakil ketua, yakni Ima Mahdiah, Rany Mauliani, Wibi Andrino dan Basri Baco.

Khoirudin menjelaskan, dalam Rancangan KUA-PPAS tahun 2026 telah menyepakati sejumlah program prioritas untuk menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kebijakan umum ini penting, kita akan memastikan bahwa setiap komisi on the track untuk tercapainya RKPD yang merupakan breakdown dari RPJMD,” ujar Khoirudin, Rabu (13/8/2025).

Dengan penandatanganan MoU, tegas dia, program prioritas dalam sektor transportasi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur akan terealisasi di tahun depan.

Di bidang transportasi, Khoirudin memastikan subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk MRT, LRT, TransJakarta, dan Jaklingko akan diprioritaskan.

“Kami pastikan anggarannya cukup untuk menanggulangi operasional moda transportasi untuk melayani warga Jakarta,” ungkap Khoirudin dari Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini.

Sementara di bidang pendidikan, Khoirudin akan memastikan bantuan sosial (Bansos) untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bisa diperoleh para peserta didik yang benar-benar membutuhkan.

“KJP Plus, KJMU betul-betul sampai kepada yang berhak. Jumlahnya sesuai dengan aturan, dan penggunaannya juga sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita evaluasi,” ucap Khoirudin.

Sedangkan di bidang kesehatan, harap dia, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah, misalnya melalui pembangunan RSUD Cakung.

“Kita akan pastikan bahwa semua masyarakat Jakarta bisa mendapat akses dan layanan kesehatan memadai. Bahkan di Cakung akan kita bangun RSUD baru yang bertaraf internasional,” pungkasnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.