Politisi PDIP Ingatkan Makna Bendera Merah Putih, Netizen Malah Sorot Pencopotan Bendera One Piece

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Saat ini publik sedang gaduh soal bendera One Piece yang merupakan karya dari animasi fiksi.

Pasalnya, bendera itu lebih digemari kawula muda ketimbang bendera Merah Putih.

Persoalan bendera One Piece makin mencolok, karena muncul ketika bangsa Indonesia mau merayakan HUT ke-80.

Pemerintah meminta semua WNI untuk segera memasang bendera Merah Putih, yang terjadi justru banyak yang memasang bendera One Piece.

Baca juga: Soal Pengibaran Bendera One Piece di HUT ke-80 RI, Satpol PP Jakarta: Sebaiknya Kibarkan Merah Putih

Kehadiran bendera One Piece ini sebagai bentuk protes terhadap pemerintah, yang tak mampu menyejahterakan rakyatnya.

Terkait fenomena bendera One Piece ini Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyuarakan keprihatinannya.

Menurut TB Hasanuddin, tindakan tersebut tak hanya tidak pantas, tetapi juga bertentangan dengan etika dan aturan yang berlaku, apalagi jika dilakukan bertepatan pada tanggal 17 Agustus, yang merupakan momen sakral dalam sejarah bangsa.

TB Hasanuddin (Tubagus Hasanuddin) adalah seorang purnawirawan Mayjen TNI AD sekaligus politisi senior PDIP.

Baca juga: Reaksi Istana Soal Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Ia menjadi Anggota DPR RI sejak 2009, mewakili Dapil Jawa Barat IX (Majalengka, Subang, Sumedang). 

“Bendera Merah Putih diperjuangkan oleh para pahlawan dengan darah dan nyawa, sampai dengan kemudian diproklamirkan pada 17 Agustus," ujarnya dikutip dari Tribunnews.com.

TB Hasanuddin merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. 

Pada Pasal 7 disebutkan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak atas rumah, gedung, kantor, maupun fasilitas umum dan pribadi wajib mengibarkan Bendera Negara setiap 17 Agustus.

Baca juga: Belum Ada Regulasi, Satpol PP Tidak Menindak Bendera One Piece di Kabupaten Bogor

“Mengibarkan bendera selain Merah Putih pada tanggal tersebut tidak hanya tidak etis, tetapi juga menyinggung kewibawaan dan makna dari Bendera Negara," ucapnya.

TB Hasanuddin juga menyoroti kemungkinan pengibaran bendera fiksi ini sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. 

Dia mengingatkan bahwa menyampaikan kritik sebaiknya dilakukan melalui saluran yang tepat dan dengan substansi yang jelas.