Bodetabek Harus Aktif Tata Transportasi, Azas Tigor: Jangan Bebankan Jakarta Sendiri!

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia, Azas Tigor Nainggolan, mendorong pemerintah daerah di sekitar Jakarta untuk ikut aktif dalam menata transportasi umum di wilayahnya masing-masing.

Tigor menilai, upaya integrasi transportasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan maksimal jika hanya dikerjakan sepihak.

Menurutnya, Jakarta sudah memperluas jangkauan armadanya hingga ke Bodetabek.

Karena itu, wilayah-wilayah setempat juga harus menata transportasinya agar bisa terkoneksi dengan layanan umum Jakarta.

“Dengan begitu tarif angkutan umum jadi lebih murah," ujar Tigor dalam keterangan resminya, Rabu (6/8/2025).

Tigor menilai, salah satu cara efektif mengurangi kemacetan di Ibu Kota adalah membuat warga tidak nyaman menggunakan kendaraan pribadi, dan sebaliknya, mereka lebih mudah memilih transportasi umum untuk beraktivitas.

Untuk itu, lanjutnya, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno telah mengambil langkah strategis.

Salah satunya dengan mengembangkan layanan transportasi massal terintegrasi dalam beberapa bulan terakhir.

Dia merinci, program tersebut mulai dari tarif gratis bagi 15 golongan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum, pengembangan jaringan Transjabodetabek dengan rute seperti  Bogor–Blok M; Blok M–Ancol; Bekasi–Cawang; Depok–Lebak Bulus; Banten–Jakarta.

Baca juga: Target Jakarta Masuk Top 50 Kota Global, Pramono Genjot Transportasi, Infrastruktur, Digitalisasi

"DKI Jakarta sekarang sudah punya layanan LRT Jakarta, MRT Jakarta, Transjakarta, dan diperkuat dengan Transjabodetabek. Semua ini untuk menarik warga agar mau beralih ke moda transportasi publik," katanya.

Namun, Tigor menyoroti bahwa meskipun penambahan layanan sudah dilakukan, pengguna KRL Jabodetabek tetap membludak.

Kata dia, hal itu menunjukkan bahwa upaya Pemprov DKI berhasil mendorong peralihan masyarakat ke transportasi umum.

"Artinya, sekarang tinggal pemerintah daerah Bodetabek yang harus mengembangkan layanan transportasi di wilayah mereka sendiri, supaya warganya bisa lebih mudah mengakses jaringan transportasi umum yang dibangun koneksitasnya oleh Jakarta,” tuturnya.

Lebih lanjut, Tigor menyoroti kondisi warga di Bekasi dan Depok yang saat ini disebut sebagai kota paling mahal dalam pengeluaran untuk transportasi umum.

"Karena tidak terhubung secara efisien dari dalam wilayah mereka, warga tetap harus bayar mahal hanya untuk mencapai titik awal perjalanan utama. Ini tidak adil, dan justru membebani masyarakat kelas menengah bawah," tambahnya.