PDIP Tegas! Sebut Amnesti Hasto Bukan Hasil Barter Maupun Lobi Politik!

WARTAKOTALIVECOM, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, pada Sabtu (2/8/2025) dengan tegas membantah tuduhan bahwa amnesti yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersifat transaksional atau bagian dari “balas jasa politik”.

Pernyataan itu disampaikan secara terbuka saat mengikuti Kongres Partai di Bali pada hari yang sama. Dalam kongres tersebut sekaligus juga menjadi momentum pengesahan Putusan Presiden yang menganugerahkan amnesti kepada Hasto, dikirim melalui Surat Presiden nomor 42 pada 30 Juli 2025 

“Enggak, enggak ada transaksional sama sekali,” tegas Said saat diwawancarai oleh sejumlah wartawan di area Kongres.

 “Jangan kemudian karena Pak Dasco datang, ada amnesti, lalu kita hari ini kongres seakan‑akan isinya transaksional. Jauh dari itu. Itu bukan karakter PDI Perjuangan, bukan karakter Ibu Megawati” jelas Said.

Di kesempatan yang sama, Said menggarisbawahi bahwa pertarungan hukum yang dijalani oleh Hasto telah ditempuh dengan sepenuhnya melalui jalur pengadilan.

Dan bukanlah merupakan lobi politik.

“Loh, kami berjuang mati‑mati di pengadilan. Kalau kemudian kita sudah tahu lama dapat amnesti, ya kami batuk‑batuk saja di pengadilan” kata Said lagi.

Keterlibatan politik kembali mencuat setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengunggah foto dirinya bersama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut sejumlah elite partai diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Momen pertemuan elit politik ini kemudian dibaca publik sebagai sinyal adanya pertukaran politik melewati jalur informal menjelang amnesti diterima Hasto.

Namun Said menyatakan dengan tegas, bahwa hingga saat ini PDIP belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang isi pertemuan tersebut, yang secara implisit menandakan ketidakterlibatan langsung partai dalam proses kawat diplomasi atau transaksi politik terkait amnesti.

Said Abdullah juga menyampaikan bahwa ia belum mengetahui siapa pihak yang memprakarsai pertemuan antara Megawati, Dasco, dan Prasetyo Hadi.

Ia bahkan menegaskan bahwa PDI Perjuangan sama sekali tidak mendapat informasi atau dilibatkan dalam pembicaraan awal terkait rencana amnesti, karena keputusan itu sepenuhnya di bawah kewenangan Presiden 

Latar belakang kasus ini bermula pada akhir 2024 ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPR atas nama Harun Masiku.

Penetapan itu memicu sorotan publik karena mengaitkannya dengan nama besar PDIP dan pengaruhnya dalam Pemilu Legislatif 2024.