Thailand dan Kamboja Berperang, Apakah Harga Singkong di Indonesia Bisa Normal?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Perang terbuka antara Thailand dan Kamboja yang terjadi di perbatasan kedua negara pada Kamis (24/7/2025) terekam kamera.

Sejumlah lini media sosial pun diramaikan dengan rekaman video di sejumlah lokasi konflik.

Di antaranya perbatasan Provinsi Surin, Thailand dan Oddar Meanchey, Kamboja.

Dalam rekaman video terekam tentara dari kedua negara baku tembak di sejumlah latar, mulai dari hutan hingga kawasan permukiman warga.

Dalam satu video yang beredar, penembakan rudal juga dilakukan militer di sebuah lokasi yang diduga merupakan pabrik pengolahan singkong.

Hal tersebut terlihat dari tumpukan singkong yang ada di sisi tentara. 

Video tersebut menarik perhatian Pegiat Tani, Iluh Pujiati.

Lewat akun TikToknya @iluhpujiati1 pada Jumat (25/7/2025), dirinya membagikan potingan video tersebut.

Bersamaan dengan rekaman tersebut, dirinya menyampaikan soal dampak yang akan dihadapi Indonesia dari konflik kedua negara tersebut. 

Mengingat, Kamboja maupun Thailand diketahui merupakan importir singkong terbesar bagi Indonesia.

"Pejuang Tani, per tanggal 24 Juli 2025 terjadi peperangan antara Kamboja dan juga Thailand yang terjadi di perbatasan antara kedua negara tersebut, Dari video tersebut peperangan terjadi di lapak ataupun di pabrik singkong," ungkap Iluh Pujiati.

"Thailand dan Kamboja adalah importir (singkong) terbesar di negara kita. Apakah dengan danya peperangan ini akan membuat Harga singkong kita Kembali stabil dan normal?" tanyanya. 

"Kita lihat saja kelanjutan dari berita (peperangan) antara kedua negara tersebut," tambahnya.

Postingan Iluh Pujianti pun ditanggapi ramai masyarakat.

Pro dan kontra dituliskan, khususnya terkait sejumlah komoditas pertanian yang seharusnya bisa diproduksi mandiri, namun masih terus diimpor dari luar negeri saat ini.

Misi Penyelamatan Singkong Nusantara

Dikutip dari Kompas, problem harga singkong petani dan makin masifnya impor singkong telah dirampungkan. Namun, masih banyak pekerjaan rumah terkait komoditas itu yang masih perlu mendapat perhatian. Apalagi, Indonesia tercatat sebagai negara produsen singkong ketujuh dunia.

Sejak akhir 2024, petani singkong di sejumlah daerah di Lampung terjerat problem harga. Singkong petani dibeli murah di bawah harga patokan yang ditetapkan pemerintah setempat, yakni Rp 1.400 per kilogram, dengan rafaksi harga 15 persen.

Pabrik-pabrik tepung tapioka di daerah tersebut ada yang membeli singkong petani Rp 1.100 per kg dengan rafaksi harga 15-18 persen. Ada juga yang mematoknya Rp 1.300-Rp 1.400 per kg, tetapi rafaksi harganya 35-38 persen.

Tak hanya itu, serbuan singkong negara lain semakin masif. Dalam lima tahun terakhir (2018-2022), neraca perdagangan singkong RI hanya mengalami surplus sekali, yakni pada 2021. Selebihnya, neraca dagang tersebut selalu defisit.

Pada 2022, misalnya, defisit neraca dagang singkong senilai 10,11 juta dollar AS. Pada tahun itu, nilai ekspor dan impor singkong dan produk turunan singkong masing-masing 235.998 dollar AS dan 10,34 juta dollar AS.

Ekspor dan impor singkong RI didominasi ubi kayu yang diiris dalam bentuk pelet dan kepingan kering serta pati singkong. Negara tujuan ekspor singkong RI terbesar adalah Taiwan. Adapun impor singkong RI terbanyak berasal dari Thailand.

Singkong impor itu menyebabkan harga singkong dalam negeri tertekan atau dihargai lebih murah. Kondisi itulah yang membuat para petani singkong di Lampung berunjuk rasa di DPRD Provinsi Lampung dan sejumlah pabrik tepung singkong.

Mereka meminta harga pembelian singkong sesuai yang telah ditetapkan dan impor singkong dikendalikan.

Pada Jumat (31/1/2025), Kementerian Pertanian (Kementan) memanggil perwakilan petani singkong dan pelaku industri tepung tapioka. Tujuannya adalah mencari jalan keluar problem itu.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pertemuan itu menghasilkan tiga kesepakatan. Pertama, harga pembelian singkong petani secara nasional ditetapkan Rp 1.350 per kg. ”Jika ada yang melanggar kesepakatan harga itu, nanti akan berhadapan langsung dengan saya,” ujarnya melalui siaran pers.

Kedua, lanjut Amran, pemerintah akan memperketat kebijakan impor singkong. Impor singkong harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi Kementan serta baru boleh dilakukan setelah singkong petani terserap.

Ketiga, singkong akan ditetapkan sebagai komoditas yang dilarang dan dibatasi (lartas). Dengan begitu, pengawasan terhadap perdagangan singkong akan lebih ketat untuk melindungi petani dalam negeri.

”Kami telah berkoordinasi dengan menteri perdagangan untuk menahan impor singkong per 31 Januari 2025. Impor hanya boleh dilakukan jika bahan baku dalam negeri tidak mencukupi,” kata Amran.

Prospek Singkong Nusantara

World Population Review mencatat, pada 2022, Indonesia menempati peringkat ke-7 sebagai negara produsen singkong dengan total produksi 13,6 juta ton. Di kancah ASEAN, RI kalah dari Thailand (peringkat ke-3) dan Kamboja (peringkat ke-4). Negara yang menempati peringkat pertama produsen singkong adalah Nigeria dengan produksi 60,83 juta ton.

Saat ini, pasar singkong luar negeri cukup prospektif. Market Research Future memperkirakan pasar singkong global yang pada 2022 senilai 175,9 miliar dollar AS akan tumbuh menjadi 254,28 miliar dollar AS pada 2032. Hal itu lantaran singkong tidak hanya menjadi bahan baku industri makanan dan minuman, tetapi juga bioetanol.

Indonesia bahkan berpeluang meningkatkan ekspor singkong ke Uni Eropa (UE) dan Inggris. Ini mengingat RI-UE dan RI-Inggris telah merampungkan konsensi skema kuota dan tingkat tarif (TRQ) negara tertentu untuk singkong pada 2021 dan 2023.

Melalui konsensi itu, RI dapat mengekspor singkong (HS 0714) ke UE dengan tarif 6 persen dan kuota maksimal 165.000 ton per tahun. RI juga dapat mengekspor singkong ke Inggris dengan tarif 6 persen dan kuota maksimal 660.000 ton per tahun.

Di dalam negeri, singkong juga dibutuhkan sebagai bahan baku industri makanan dan minuman serta tepung tapioka. Tak hanya itu, singkong juga berpeluang sebagai pangan alternatif pengganti beras dalam program Makan Bergizi Gratis dan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Permintaan pasar dalam dan luar negeri itu berpotensi menyebabkan defisit neraca produksi-konsumsi singkong nasional. Dalam lima tahun terakhir, produksi singkong nasional turun dari 16,12 juta ton pada 2018 menjadi 14,98 juta ton pada 2022.

Untuk itu, Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) mengapresiasi prositif kebijakan pemerintah mengatasi problem singkong Nusantara. Namun, MSI juga memberikan sejumlah catatan jangka pendek dan jangka panjang terhadap kebijakan dan pengembangan singkong Nusantara.

Ketua Umum MSI Afirin Lambaga, Sabtu (1/2/2025), menuturkan, kebijakan harga dan impor singkong dapat diterima dan dijalankan semua pihak. Namun, implementasi kebijakan itu perlu diawasi agar bisa berjalan sesuai kesepakatan.

”Pemerintah juga perlu mendukung petani meningkatkan produksi dan produktivitas singkong dengan kualitas bagus. Langkah itu penting mengingat industri tepung tapioka juga membutuhkan singkong berkualitas atau dengan kadar pati tinggi,” tuturnya.

Langkah-langkah itu, lanjut Arifin, perlu diikuti beberapa upaya lain. Pertama, mencari formula baku dalam penghitungan harga singkong petani yang dibeli pabrik sehingga ada dasar bersama yang kuat seperti sejumlah komoditas pangan lain.

Kedua, mendampingi petani untuk menerapkan sistem budidaya singkong yang baik agar menghasilkan singkong dengan kualitas pati tinggi. Ketiga, membantu petani menekan biaya produksi melalui insentif dan subsidi.

”Selain itu, kemitraan antara petani dan industri berbasis singkong, termasuk pabrik tepung tapioka, perlu diwujudkan melalui corporate farming atau contract farming,” katanya.

Corporate farming adalah kerja sama pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan sekelompok petani dengan perusahaan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan petani.

Adapun contract farming merupakan kemitraan antara petani dan perusahaan di bidang produksi atau pemasaran hasil pertanian.

Konflik Kamboja-Thailand Kian Memanas

Pasukan militer Thailand dan Kamboja bentrok bersenjata atau saling adu tembak di perbatasan kedua wilayah, Kamis (24/7/2025).

Bentrokan terjado di perbatasan Provinsi Surin, Thailand dan Oddar Meanchey, Kamboja.

Baku tembak ini berlangsung sehari setelah lima tentara Thailand luka terkena ranjau darat yang dipasang militer Kamboja di wilayah sengketa perbatasan.

Baca juga: Khamenei Ungkap Tamparan Keras untuk Amerika Serikat Selama Perang 12 Hari

Kedua negara saling menuduh lawan sebagai pihak yang pertama melepaskan tembakan.

Militer Thailand menyatakan bahwa tiga warga sipil terluka akibat serangan roket dari pihak Kamboja.

Tak lama setelah itu, Thailand membalas dengan meluncurkan serangan udara terhadap dua target militer Kamboja, sebagaimana dikonfirmasi oleh pihak Angkatan Darat Thailand.

Bentrok ini terjadi hanya beberapa jam setelah kedua negara menurunkan tingkat hubungan diplomatik di tengah meningkatnya ketegangan soal perbatasan yang disengketakan.

Kedua militer saling menyalahkan karena disebut-sebut melepaskan tembakan pertama, setelah ketegangan yang memanas selama beberapa minggu, dikutip dari CNA, Kamis.

Kedua negara ini terlibat dalam perselisihan sengit mengenai wilayah yang dikenal sebagai Emerald Triangle, daerah pertemuan perbatasan Kamboja, Thailand, dan Laos, yang juga menjadi lokasi beberapa candi kuno.

Sebelum bentrokan pecah, Thailand mengusir Duta Besar Kamboja di Bangkok serta memanggil pulang dubesnya di Phnom Penh sebagai respons insiden ranjau darat.

Seorang juru bicara militer Thailand mengatakan, Kamboja mengerahkan drone pengintai sebelum mengirim pasukan lengkap dengan persenjataan berat ke daerah dekat kuil Ta Moan Thom yang disengketakan di sepanjang perbatasan timur, sekitar 360 km dari Ibu Kota Bangkok.

Baca juga: Iran Tangkap 700 Mata-mata Selama 12 Hari Perang Lawan Israel 

Pasukan Kamboja, kata dia, melepaskan tembakan menyebabkan dua tentara Thailand luka.

Dia menambahkan, pasukan Kamboja menggunakan beberapa senjata, termasuk peluncur roket.

Namun, seorang Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Kamboja mengatakan, pasukannya justru yang menjadi korban serangan tak beralasan dari pasukan Thailand, sehingga merespons untuk membela diri.

Mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, dalam posting-an di Facebook mengatakan, dua provinsi di Kamboja diserang oleh militer Thailand.

Chamnan Chuenta, gubernur Provinsi Surin, Thailand, dalam posting-an di Facebook meminta warga yang tinggal dekat dengan kuil untuk berlindung di rumah serta bersiap untuk evakuasi.

Kerahkan F-16

Komando Militer Wilayah 2 Thailand di wilayah timur laut menyampaikan melalui unggahan di Facebook bahwa mereka telah mengerahkan jet tempur F-16.

Dalam pernyataan tersebut, pasukan Thailand juga mengeklaim telah “menghancurkan” dua unit dukungan militer regional milik Kamboja, dilansir dari CNN, Kamis.

Wakil juru bicara Angkatan Darat Thailand, Kolonel Richa Suksuwanont mengatakan, serangan udara itu ditujukan hanya pada sasaran militer.

Sementara itu, belum ada konfirmasi langsung dari pihak Kamboja.

Dalam pernyataannya, Militer Thailand menuding pasukan Kamboja menembakkan dua roket BM-21 ke wilayah permukiman di Distrik Kap Choeng, Surin, yang menyebabkan tiga warga sipil terluka.

"Ini adalah serangan langsung terhadap warga sipil. Kami akan mengambil langkah-langkah tegas sesuai hukum internasional," ujar pihak militer Thailand, dikutip dari Kantor berita AFP.

Insiden bermula saat pasukan Thailand yang berjaga di kompleks Kuil Ta Muen mendeteksi keberadaan drone Kamboja sekitar pukul 07.35 waktu setempat.

Baca juga: Bahlil Ambil Peran Dalam Perang Iran Vs Israel, Koordinasi Pertamina Hadapi Krisis Energi Dunia

Beberapa saat kemudian, enam prajurit Kamboja bersenjata, termasuk satu yang membawa pelontar granat, mendekati pagar kawat berduri dekat pos Thailand.

Militer Thailand mengeklaim bahwa mereka sudah memberikan peringatan suara, namun sekitar pukul 08.20, tembakan dilepaskan dari pihak Kamboja ke arah posisi mereka.

Sementara itu, selang beberapa saat, Kantor PM Thailand mengumumkan bahwa serangan artileri Kamboja menewaskan warga sipil Thailand.  

Bela Diri

Kementerian Pertahanan Kamboja memberikan tanggapan keras atas tuduhan tersebut.

Mereka menyebut Thailand-lah yang pertama kali melanggar batas wilayah dan menyerang lebih dulu.

"Militer Thailand melanggar kedaulatan wilayah Kerajaan Kamboja. Kami hanya membela diri, sesuai hukum internasional," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata.

Kamboja juga menuding Thailand melakukan "invasi terbuka" dan menyebut tindakan balasan mereka sebagai bentuk pembelaan terhadap kedaulatan nasional.

Dalam eskalasi lanjutan yang terjadi beberapa jam kemudian, Militer Thailand mengumumkan bahwa mereka meluncurkan serangan udara terhadap dua target militer Kamboja.

Belum ada konfirmasi korban jiwa dari pihak Kamboja hingga berita ini diturunkan.

Langkah ini menyusul ketegangan diplomatik yang sudah meningkat sejak Rabu malam, ketika Thailand memutuskan mengusir Duta Besar Kamboja dan menarik pulang diplomatnya dari Phnom Penh.

Kamboja kemudian membalas dengan menurunkan hubungan diplomatik ke level terendah dan mengusir diplomat Thailand.

Pemicunya adalah insiden ledakan ranjau yang melukai lima anggota patroli militer Thailand, salah satunya kehilangan kaki.

Thailand menuding ranjau tersebut baru ditanam oleh pasukan Kamboja, klaim yang dibantah keras oleh Phnom Penh.

"Kami menolak keras tuduhan itu. Masih banyak ranjau sisa perang masa lalu yang belum dibersihkan," kata Kementerian Pertahanan Kamboja.

Menyikapi kondisi yang kian tak menentu, Kedutaan Besar Thailand di Phnom Penh mengimbau warganya yang tinggal di Kamboja untuk segera kembali ke tanah air, kecuali memiliki alasan mendesak.

Sementara itu, Penjabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, mengatakan bahwa situasi ini harus ditangani secara hati-hati.

"Kami berkomitmen melindungi kedaulatan kami dan tetap berpegang pada hukum internasional," ujarnya, dikutip dari Bangkok Post.

Segitiga Zamrud

Sengketa wilayah di kawasan yang dikenal sebagai "Segitiga Zamrud", yakni tempat bertemunya Thailand, Kamboja, dan Laos tersebut telah berlangsung sejak lama.

Beberapa kompleks candi kuno di wilayah ini menjadi titik sengketa, terutama setelah kawasan tersebut menjadi simbol identitas nasional masing-masing negara.

Ketegangan kali ini terjadi di tengah krisis politik dalam negeri Thailand, di mana Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra saat ini tengah menjalani skorsing karena penyelidikan etika.

Sementara itu, Kamboja di bawah pemerintahan Perdana Menteri Hun Manet atau putra dari Hun Sen baru saja mengumumkan kebijakan wajib militer bagi warga sipil yang akan dimulai tahun depan, menunjukkan langkah antisipasi atas situasi geopolitik yang tak menentu di kawasan.

Kekuatan Militer Thailand Vs Kamboja

Global Firepower baru-baru ini merilis analisis perbandingan kekuatan militer Thailand dan Kamboja, berdasarkan data yang dikumpulkan pada Januari 2025.

Laporan ini memberikan wawasan tentang kekuatan personel, inventaris peralatan, dan peringkat global angkatan bersenjata kedua negara.

Kekuatan militer Thailand

Tercatat, Thailand memiliki total 606.850 pasukan militer.

Mereka terbagi dalam: Personel aktif: 360.850 Personel cadangan: 221.000

 Paramiliter: 25.000

Secara global, Thailand menempati peringkat ke-25 dari 145 negara dengan kekuatan militer terkuat.

Sementara di tingkat regional, Thailand berada di posisi ketiga di kawasan ASEAN, setelah Indonesia dan Vietnam.

Kekuatan militer Kamboja

Dibandingkan dengan Thailand, jumlah personel militer Kamboja jauh lebih kecil, yaitu sekitar 231.000 orang.

Personel tersebut terbagi dalam: Personel aktif: 221.000

Paramiliter: 10.000

Kamboja menempati peringkat ke-95 dari 145 negara dalam daftar kekuatan militer global.

Di tingkat regional, negara ini berada di posisi kedelapan di kawasan ASEAN.

Dilansir dari Nation Thailand (7/6/2025), berikut analisis perbandingan kekuatan militer Thailand dan Kamboja:

1. Anggaran pertahanan Thailand: Sekitar 5,89 miliar dollar (sekitar Rp 96,6 triliun) Kamboja: Sekitar 860 juta dollar (sekitar Rp 14,1 triliun)

2. Angkatan darat Tank: Thailand: 635 unit Kamboja: 644 unit

Kendaraan Tempur Lapis Baja (AFV): Thailand: 16.935 unit Kamboja: 3.627 unit

Artileri Swagerak (Self-Propelled): Thailand: 50 unit Kamboja: 30 unit

Artileri Tarik (Towed): Thailand: 589 unit Kamboja: 430 unit

Peluncur Roket (Rocket Projectors): Thailand: 26 unit Kamboja: 463 unit

3. Angkatan udara Total pesawat: Thailand: 493 Kamboja: 25

Jet tempur: Thailand: 72 Kamboja: 0

Pesawat serang (Attack Aircraft): Thailand: 20 Kamboja: 0

Helikopter: Thailand: 258 Kamboja: 21

Helikopter serang: Thailand: 7 Kamboja: 0

Pesawat angkut: Thailand: 54 Kamboja: 4

4. Angkatan laut Kapal induk helikopter: Thailand: 1 Kamboja: 0

Fregat: Thailand: 7 Kamboja: 0

Korvet: Thailand: 6 Kamboja: 0

Kapal patroli: Thailand: 49 Kamboja: 20

Kapal perang anti ranjau: Thailand: 5 Kamboja: 0.

Data menunjukkan bahwa Thailand memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar dan lebih maju secara teknologi dibandingkan Kamboja.

Thailand unggul signifikan dalam kekuatan udara, kemampuan angkatan laut, dan besarnya anggaran pertahanan.

Namun, jumlah peluncur roket yang cukup besar di pihak Kamboja menunjukkan adanya fokus pada kekuatan artileri dan serangan berbasis darat.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.