Tambora Jakbar Rawan Kebakaran, Damkar Sebut Perlu Pemberdayaan Warga

WARTAKOTALIVE.COM, TAMBORA — Insiden kebakaran di Tambora, Jakarta Barat, menjadi satu permasalahan menahun yang terjadi di wilayah DKI Jakarta.

Ironisnya, dampak kebakaran  pemukiman padat penduduk ini bisa mengakibatkan banyak hal, mulai dari kebangkrutan, hingga kematian.

Kasektor Damkar Kecamatan Tambora, Joko Susilo menjelaskan, hampir seluruh kelurahan di Tambora rawan kebakaran.

Artinya, dari 12 kelurahan, hanya Kelurahan Roa Malaka saja yang dicap tidak terlalu rawan. Itupun hanya 3 RW saja.

Lantas, bagaimana seharusnya penanganan kebakaran di pemukiman padat seperti Tambora tersebut?

Baca juga: Warga Terdampak Kebakaran Duri Utara Jakbar Butuh Bantuan Susu hingga Perlengkapan Balita

Menurut Joko, solusi konkretnya adalah pemberdayaan masyarakat.

"Terus keduanya, kita akan mempunyai inventarisasi alat penanggulangan kebakaran di masyarakat yaitu APAR," kata Joko.

"Inventaris ini emang semua itu kan ada masa berlakunya termasuk APAR itu. Jadi emang itu perlu pemeliharaan secara kontinu berkelanjutan," lanjutnya.

Oleh karenanya, Joko mendukung intruksi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Ingub nomor 5 tahun 2025 rentang gerakan masyarakat mempunyai APAR atau Gempar. 

"Nah ini emang cara pemetaan belum merata secara keseluruhan. Maksudnya standarnya di setiap RT itu harus ada dua APAR, setidaknya dua relawan. Relawan itu Redcar," kata Joko.

Baca juga: Kisah Relawan Kena Lemparan Sambal Saat Warga Panik Ada Kebakaran Tambora

Menurutnya, relawan itu merupakan anggota masyarakat yang dibina pemadam kebakaran dan direkrut untuk membantu kerja Damkar saat kebakaran terjadi.

Hanya saja, keberadaan relawan ini tidaklah intensif, sebab mereka bekerja ikhlas kala berkontribusi kepada masyarakat.

"Itu memang sebenarnya menjadi ujung ombak dari kami pemadam-pemadam, karena mengingat juga anggota kami itu emang sangat terbatas," jelas Joko.

"Terus penyebaran pos pemadamnya dari sebelas kelurahan itu kan juga belum merata. Dari sebelas yang dulu ada lima, Roa Malaka, Krendang, Angke, dan Jembatan Besi. Jadi selebihnya kan kami belum mempunyai pos pemadam," lanjutnya.

Padahal menurut Joko, idealnya satu kelurahan di DKI Jakarta harus memiliki pos pdmadam kebakaran agar penanganannya lebih maksimal.