7 Pengakuan Prof Sofian Effendi Soal Ijazah Jokowi, Sekarang Tak Mau Ikut Campur

WARTAKOTALIVE.COM - Siapakah sosok Prof. Dr. Sofian Effendi, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 2002–2007 yang kini menarik pernyataannya soal keaslian ijazah Jokowi? 

Seperti diketahui Sofian Effendi mendapat sorotan usai video dirinya viral di media sosial dan dikaitkan dengan isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo.

Dalam video itu, Sofian tampak berdiskusi dengan sejumlah alumni UGM dan membicarakan hal-hal yang kemudian dimaknai publik sebagai bentuk dukungan atas dugaan ijazah palsu.

Namun, dalam penjelasan kepada wartawan, Prof. Sofian menyampaikan klarifikasi mendalam dan menyatakan keberatannya.

 Ia merasa dirugikan karena tidak mengetahui bahwa percakapan tersebut akan dipublikasikan.

Baca juga: Alasan Prof Sofian Effendi Tarik Pernyataan soal Jokowi: Timbul Gejolak di UGM hingga Ada Ancaman

Bahkan, ia secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk tak berurusan hukum karena faktor usia, serta meminta agar polemik ini segera dihentikan.

Berikut ini 7 faktanya menurut pengakuan Prof. Dr. Sofian Effendi :

1. Percakapan Virtual Dipahami sebagai Diskusi Alumni, Bukan untuk Publik

Prof. Sofian mengaku dirinya dihubungi oleh sejumlah alumni UGM, termasuk Rismon Sianipar, untuk mengikuti sebuah telekonferensi secara daring.

 Ia mengira pertemuan itu hanya diskusi terbatas di kalangan internal alumni, membahas soal kebebasan akademik di kampus.

“Saya tidak tahu kalau itu direkam, apalagi dipublikasikan. Mereka cuma bilang mau ngobrol dengan alumni dari Aceh, Kalimantan, dan lainnya,” terang Sofian.

Ia juga mengaku heran karena video itu justru diunggah ke YouTube dengan judul mencolok, seolah-olah dirinya membongkar fakta soal ijazah Presiden Joko Widodo.

“Saya kira itu pembicaraan orang dalam, bukan untuk disebarluaskan.”

Baca juga: Breaking News: Mantan Rektor UGM Sofian Effendi Tarik Pernyataanya soal Ijazah Jokowi

2. Tidak Tahu Video Dibingkai untuk Isu Ijazah Palsu Jokowi

Sofian menjelaskan, ia sama sekali tidak mengetahui bahwa pembicaraannya akan dipakai sebagai narasi untuk membenarkan dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi.

Dalam pikirannya, topik itu tidak pernah secara eksplisit dibahas. Ia pun merasa terjebak oleh framing yang tidak ia pahami sebelumnya.

“Saya tidak sadar itu akan dipublikasikan,” katanya.

Akibat dari kesalahpahaman ini, ia merasa perlu untuk meluruskan keadaan dan menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya.

 3. Klarifikasi: Tidak Pernah Mempertanyakan Keabsahan Ijazah Presiden Jokowi

Sofian menegaskan, ia tidak pernah menyatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu, apalagi mengomentari keabsahan dokumen akademik secara terbuka. 

Menurutnya, UGM sudah mengeluarkan pernyataan resmi melalui Rektor saat ini, Prof. Dr. Ova Emilia, yang menyatakan bahwa ijazah tersebut asli dan terdokumentasi.

Sebagai akademisi, ia menghargai pernyataan resmi lembaga dan tidak punya kepentingan pribadi untuk membantah atau memperdebatkan hal itu.

“Saya percaya pada data resmi universitas. Tidak ada alasan untuk menyangsikan hal itu lagi.”

 4. Tidak Ingin Dikonflikkan dengan Rektor UGM Sekarang

Dalam video tersebut, beberapa kalimatnya dianggap menyentil pimpinan UGM saat ini.

Namun Sofian menampik tudingan tersebut dan menyatakan bahwa dirinya tidak ingin dibenturkan dengan siapa pun, termasuk Prof. Ova Emilia selaku Rektor UGM saat ini.

Menurutnya, hubungan antara dirinya dengan civitas academica UGM baik-baik saja, dan ia sangat menghormati siapapun yang memimpin kampus kebanggaannya tersebut.

“Saya ini anggota keluarga besar UGM. Tidak baik kalau saya dibenturkan dengan Prof. Ova.”

Sebagai mantan rektor, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah universitas, bukan justru memperkeruh suasana.

 5. Tak Ingin Berurusan dengan Polisi karena Usia Sudah 80 Tahun

Poin paling emosional dalam klarifikasi Sofian adalah soal alasan pribadinya tak ingin diperpanjang urusan ini ke jalur hukum.

Setelah video itu beredar, ia menerima informasi bahwa ada kelompok masyarakat yang ingin melaporkannya ke polisi, bahkan ke Bareskrim Polri.

Kabar itu ia ketahui dari mantan mahasiswanya yang mengirimkan tautan berita dari media online. Tekanan itu membuat dirinya dan keluarga merasa terganggu.

“Saya tidak mau harus berurusan dengan polisi soal ini. Apalagi saya sudah berusia 80 tahun. Keluarga saya juga terganggu.”

Ia berharap agar niat pelaporan tersebut tidak dilanjutkan dan publik bisa memahami bahwa tidak ada unsur kesengajaan dari dirinya.

 6. Minta Video Ditarik demi Ketentraman Kampus dan Publik

Sofian menyatakan akan mengirimkan surat keberatan secara resmi kepada pihak yang menyebarkan video tersebut, termasuk kepada Rismon Sianipar dan rekan-rekan alumni yang terlibat.

Ia meminta agar video ditarik dari publikasi karena berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan kampus.

Menurutnya, menjaga ketenangan publik jauh lebih penting ketimbang memelihara kegaduhan dari informasi yang tidak utuh dan menyesatkan.

“Saya berharap video itu ditarik saja.”

7. Keluarkan Surat Pernyataan Sikap, Tegaskan Percaya pada Pernyataan Resmi UGM

Sebagai bentuk tanggung jawab dan klarifikasi resmi, Prof. Sofian Effendi juga mengeluarkan surat pernyataan sikap yang ditandatangani dengan tinta biru.

Dalam surat itu, ia menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM tertanggal 11 Oktober 2022 tentang ijazah Jokowi sudah tepat dan sesuai dengan dokumen resmi.

Isi surat itu menegaskan bahwa dirinya tidak membantah keabsahan ijazah, dan tidak ada tekanan dalam penyusunan surat pernyataan tersebut.

“Saya menyatakan, pernyataan Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di Universitas.”

Dengan surat ini, ia berharap tidak ada lagi spekulasi bahwa dirinya membela salah satu pihak dalam isu politik yang berkembang.

Pernyataan UGM

UGM memberikan klarifikasi resmi menyusul beredarnya pernyataan dari mantan Rektor UGM, Prof. Dr. Sofian Effendi.

“Pernyataan yang disampaikan oleh yang bersangkutan berbeda dengan data dan bukti-bukti akademik yang dimiliki oleh pihak Fakultas Kehutanan UGM,” demikian disampaikan oleh Sekretaris Universitas, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M., dikutip dari laman resmi UGM.

UGM menyayangkan adanya pihak-pihak yang dinilai telah menggiring Prof. Sofian untuk menyampaikan opini yang keliru dan tidak berdasarkan fakta.

Dalam pernyataan tersebut, UGM juga mengingatkan bahwa pernyataan seperti itu memiliki konsekuensi hukum dan menjadi tanggung jawab pribadi dari yang bersangkutan.

“Pernyataan tersebut akan berdampak hukum dan menjadi risiko bagi Bapak Sofian Effendi secara pribadi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, UGM menegaskan bahwa pihaknya tetap merujuk pada siaran pers yang telah dirilis sebelumnya, yakni pada 15 April 2025 melalui situs resmi universitas (https://ugm.ac.id/id/berita/joko-widodo-alumnus-ugm/), yang menyatakan secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM.

Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa Joko Widodo terdaftar sebagai mahasiswa UGM sejak tahun 1980 dengan nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681.

Ia menjalani proses pendidikan secara resmi dan dinyatakan lulus pada 5 November 1985.

“Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh proses studi secara sah,” tegas pihak UGM.

Terkait polemik yang saat ini beredar luas di media sosial dan sejumlah kanal publik, UGM juga menegaskan bahwa pihak universitas tidak terkait dalam konflik kepentingan antara kelompok masyarakat tertentu, termasuk Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), dengan Joko Widodo.

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, UGM menyatakan bahwa pihaknya terikat pada regulasi perlindungan data pribadi serta Keterbukaan Informasi Publik.

“Oleh karena itu, UGM hanya bersedia menunjukkan data yang bersifat publik. Sementara itu, data pribadi hanya dapat diakses atau diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum,” tutup pernyataan tersebut.

Pihak universitas berharap klarifikasi ini dapat memberikan kepastian dan kejelasan kepada masyarakat, serta menghindarkan kampus dari kegaduhan politik yang tidak perlu.

Dekat Jokowi

Ternyata, Prof Sofian Effendi adalah orang yang dekat dengan Joko Widodo.

Jokowi pernah melantik tujuh orang Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Istana Negara pada 27 November 2014.

Salah satu anggota KASN adalah Profesor Sofian Effendi.

Hari itu tida mengatakan bakal segera melakukan konsolidasi organisasi.

Sofian juga memiliki program 100 hari kerja dengan melakuka pemetaan terhadap promosi bagi 12 ribu jabatan pimpinan tinggi (eselon 1 dan 2).

Karir Profesor Sofian Effendi :

1969−1998: Asisten Profesor Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada

1978−1983: Sekretaris Eksekutif Pusat Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada

1981−1986: Direktur Program Pascasarjana Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada

1983−1994: Direktur Pusat Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada

1991−1994: Wakil Rektor bidang Kerjasama Internasional, Universitas Gadjah Mada

1992−2002: Pendiri dan Direktur Sekolah Pascasarjana Kebijakan Publik dan Administrasi, Universitas Gadjah Mada

1994−1995: Wakil Rektor bidang Perencanaan dan Pembangunan, Universitas Gadjah Mada

1995−1998: Asisten Menteri Negara Riset dan Teknologi

1995−1998: Sekretaris Eksekutif Dewan Riset Nasional

1998: Asisten Wakil Presiden Republik Indonesia

1998−1999: Asisten Sekretaris Negara bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan

1999−2000: Kepala Badan Kepegawaian Negara

1998−sekarang: Profesor Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada

2002−2007: Rektor Universitas Gadjah Mada

2012−2014: Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada

2014−2019: Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara

2019−sekarang: Dewan Pembina The Habibie Center. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com