Uskup Jayapura Sarankan Gibran Buka Ruang Diskusi, KKB Sepelekan Gibran sebagai Anak Ingusan

WARTAKOTALIKVE.COM-- Uskup Jayapura Mgr. Yanuarius Matopai You telah mendengar kabar soal penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Prabowo Subianto untuk menyelesaikan sejumlah masalah di Papua

Gibran Rakabuming Raka sendiri sudah  mengonfirmasi kesiapannya untuk menerima penugasan tersebut, termasuk berkantor di Papua, kendati Keputusan Presiden (Keppres) terkait belum resmi diteken.

Pernyataan ini disampaikannya pada Rabu, 9 Juli 2025, di Klaten, Jawa Tengah, setelah mengunjungi sentra perajin lurik.

Gibran menegaskan, sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto, ia siap melaksanakan amanah konstitusional di mana pun dan kapan pun diperlukan

Lebih lanjut, ia mengaitkan kesiapan tersebut dengan amanat Undang‑Undang Otonomi Khusus Papua, yang menetapkan Wakil Presiden sebagai ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua.

Baca juga: Rocky Gerung Sebut Prabowo Subianto Tengah Selamatkan Wajah Gibran di Publik

Meski belum ada regulasi turunannya, seperti dilansir dari Kompas TV, Gibran menjelaskan bahwa tim dari Sekretariat Wakil Presiden telah rutin diutus ke Sorong, Merauke, dan berbagai daerah di Papua untuk menyalurkan bantuan pendidikan dan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 Gibran juga menegaskan bahwa keberadaan kantor tak harus terpusat di Jakarta. Ia menyatakan fleksibilitas tinggi dalam menjalankan tugasnya bisa berkantor di Kebon Sirih Jakarta, Ibu Kota Nusantara (IKN), Klaten, maupun Papua, jika memang diperlukan.

Menurutnya, hal paling penting adalah hadir langsung di lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat, bukan hanya menunggu di ruangan formal

Baca juga: Licik dan Serakahnya Jaksa Azam Akhmad, Peras Tersangka Rp11,7 M, Atasan Cuma Dibagi Rp500 Juta

Uskup minta Gibran temui KKB

Sementara itu, Mgr. Yanuarius meminta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menjalin dialog dengan masyarakat Papua, termasuk kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Yanuarius menekankan pemerintah perlu mendengar aspirasi masyarakat Papua dari berbagai kalangan.

Hal tersebut disampaikan Uskup Jayapura usai Gibran dikabarkan 'ditugaskan' Presiden RI Prabowo Subianto untuk menangani persoalan di Papua, seperti dikutip Warta Kota dari kompas.tv

Jika berkantor di Papua, Yanuarius meminta Gibran menjalin dialog dengan masyarakat, termasuk dengan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. 

“Satu hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana berdialog dengan masyarakat. Bagaimana berdialog dengan kelompok-kelompok khusus,” kata Yanuarius dalam acara Launching Pesparani ke III Tingkat Kota Jayapura dan Pencanangan Sinode Keuskupan Jayapura di Kantor Gubernur Papua, Sabtu (12/7/2025).

“Sekali pun juga dengan kelompok KKB. Kenapa tidak berdialog, dengar apa harapan mereka, apa derita mereka. Saya kira ini penting."

Uskup Jayapura tersebut menekankan, dialog penting dilakukan kendati tidak melulu mengikuti kemauan kelompok yang diajak bicara.

Baca juga: Ini 10 Merek Beras di Minimarket Yang Diduga Ngibulin Konsumen, Ada Sania, Raja hingga Food Station

Dialog disebutnya menjadi langkah penting untuk mengetahui aspirasi masyarakat dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan.

Yanuarius mengatakan, masyarakat Papua pada umumnya ingin dihargai dan dihormati di tanah sendiri. Sehingga, pemerintah pusat semestinya mendengarkan keluh kesah dan harapan dari masyarakat Papua.

“Masyarakat kan tidak mengharapkan bapak Wapres harus kasih uang sekian, kan tidak. Mereka (masyarakat) itu mau diakui dan dihargai. Itu baru mereka akan kasih jempol,” kata Yanuarius dikutip dari Kompas.com.

“Lalu bisa menyelesaikan sejumlah hal yang dialami oleh masyarakat, tentunya bekerja sama dengan masyarakat."

Diberitakan Kompas TV sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi telah mengklarifikasi soal isu Gibran ditugaskan ke Papua oleh Prabowo.

Mensesneg menyebut tugas Wapres di Papua telah termaktub dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, bukan penugasan khusus.

Prasetyo pun menyebut penugasan Wapres atau pejabat tertentu ke Papua tidak perlu dipersoalkan.

Pasalnya, hal tersebut telah diatur dalam undang-undang.

“Jadi kami mau meluruskan bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang berkembang di publik bahwa Pak Presiden menugaskan. Memang Undang-Undangnya mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden,” kata Prasetyo Hadi, Rabu (9/7).

Baca juga: Relawan Jokowi Silfester Matutina Diburu Purnawirawan Kopassus Buntut Ejekannya ke Mayjen Soenarko

Gibran disepelekan KKB

Sementara itu, kehadiran Gibran untuk menangani Papua secara khusus, justru direspons negatif KKB.

KKB Papua meragukan kemampuan Gibran menyelesaikan masalah di Papua. 

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, yang disebut juga KKB Papua menanyakan kualifikasi Gibran. 

Baca juga: Gibran Kaget Dapat Tugas Khusus ke Papua, Yusril dan Tito Silang Pendapat Soal Kantor

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran tersebut. 

Namun, Sebby Sambom meragukan putra sulung  Jokowi itu bisa menyelesaikan masalah Papua. 

“Apa kualifikasinya Gibran untuk selesaikan masalah di Papua. Apa kualifikasinya? tidak mampu, tidak mungkin. Anak ingusan begitu mana bisa selesaikan masalah Papua”, kata Sebby, Rabu (9/7/2025). 

Menurut Sebby, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana, melainkan harus membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. 

Baca juga: Gibran Makin Kekinian, Ikut Unggah Tren Viral Pacu Jalur Aura Farming di Instagram

Terbaru, Papua kembali bergolak, karena rumah Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan lima bangunan lainnya di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, dibakar KKB.

Netizen pun mulai kepo, minta Gibran segera menangani.

Netizen langsung "tag" Gibran di sejumlah video viral detik-detik pembakaran rumah Bupati Puncak. 

Komentar-komentar yang menyinggung Wapres Gibran pun ramai bermunculan, seolah menagih kehadiran sang Wapres di tengah konflik Papua.

"Cemilan Wapres nih, kalau bener jadi tugas di Papua," tulis akun @Joser*** di media sosial X, mengomentari video pembakaran tersebut. 

Komentar senada datang dari warganet lain yang mendesak Gibran untuk segera turun tangan: 

"Kalau bisa lekas kirim ke Papua mas Wapres, biar cepet selesaikan masalah KKB."

Desakan netizen ini menyoroti harapan publik agar Wapres Gibran segera mengambil peran aktif dalam penanganan konflik di Papua.