Mengaku Siap Diperiksa KPK, Bobby Nasution Diam saat Ditanya Kedekatannya dengan Topan Ginting

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut)

Hasilnya, KPK berhasil mengamankan enam orang dalam OTT itu.

Keenam orang tersebut ditangkap KPK terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa keenam orang tersebut akan jalani pemeriksaan secara intensif.

KPK akan melanjutkan penelusuran terkait dugaan korupsi yang terjadi di proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumatera Utara.

Diketahui, dari dugaan korupsi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan alias OTT pada Kamis (26/6/2025).

Adapun enam orang yang dibekuk yakni Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Heliyanto (HEL) selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut; M. Akhirun Efendi Siregar (KIR) selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG); M. Rayhan Dulasmi Pilang (RAY) selaku Direktur PT Rona Na Mora (RN); dan Topan Obaja Putra Ginting (TOP) selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut.

Dalam OTT di Sumut, KPK berhasil mengamankan uang tunai senilai Rp 231 juta.

Uang tersebut, diduga merupakan sebagian atau sisa komitmen fee dari proyek pembangunan jalan di sejumlah lokasi di Sumut.

 KPK pun telah menetapkan lima orang sebagai tersangka enam yang diamankan

Kini, KPK menyatakan bakal menelusuri aliran uang korupsi proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara ke semua pihak.

Tidak terkecuali kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (BN).

Baca juga: Dekat dengan Bobby Nasution​​, Segini Harta Kadis PUPR Sumatra Utara yang Jadi Tersangka Korupsi

Baca juga: Marinir Mondar-mandir di Terminal Arjosari usai Letda Abu Yamin Dikeroyok, 3 Preman Masih Diburu

Sebabnya dalam kasus itu, KPK telah menetapkan anak buah Bobby sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP).

KPK akan menelusuri apakah ada setoran yang diberikan Topan Obaja Putra Ginting kepada Bobby Nasution.

Apalagi, berembus informasi bahwa salah satu terduga pelaku merupakan orang dekat dari Bobby Nasution

Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, buka suara terkait anak buahnya yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa hari lalu. 

Bobby Nasution memastikan, pihaknya menghargai putusan dan kebijakan hukum dari KPK.  

Bobby Nasution mengatakan, kasus ini, kali ketiga Organisasi Perangkat Daerah atau OPD-nya yang terlibat kasus korupsi.  

"Ya yang pasti ini OPD kami yang ketiga tersangka dalam tindak pidana korupsi dan pak Topan di OTT oleh KPK tentu kami sangat menyayangkan."

 "Kami dari pihak provinsi sangat menghargai putusan dan kebijakan hukum dari KPK," jelasnya saat diwawancara di Kantor Gubernur Sumut, Senin (30/6/2025), dilansir Tribun-Medan.com. 

Di sisi lain, Bobby mengingatkan, adanya peluang korupsi akan selalu ada dalam setiap pemerintahan. 

Oleh sebab itu, pada aparatur sipil negara (ASN) diminta agar mawas diri dalam hal ini.

"Yang pasti, semua peluang terbuka (korupsi). kita sampaikan, sistem yang kita lakukan yang pasti kita harus bisa mengontrol diri kita mawas diri, karena apa yang kita lakukan dan diberi amanah kita  harus tanggungjawab," kata menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu. 

 Apalagi, dalam memegang jabatan, lanjut Bobby, banyak yang lalai dari tanggung jawab yang dipegangnya.

"Kita diberikan wewenang ini, kadang-kadang orang suka lalai dengan tanggung jawabnya. Korupsi jangan ada kegiatan seperti itu lagi," ungkapnya. 

Baca juga: Bukan 6, Letda Abu Yamin Ternyata Dikeroyok 15 Calo Terminal Arjosari, Begini Awal Mula Kejadiannya

Siap Beri Keterangan jika Diminta KPK

Dalam keterangan pers di Jakarta, KPK berencana melakukan metode Follow the Money (uang berjalan) kasus dugaan korupsi proyek jalan di PUPR. 

Satu di antara aliran uang itu, besar dugaan dialirkan ke Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Terkait hal itu, Gubernur Sumut pun menyerahkan hal itu (follow the money) ke KPK. 

"Ya kita lihat di hukum aja nanti (adanya dugaan aliran uang korupsi proyek jalan ke Bobby Nasution)," jelas Bobby.

Bila dipanggil KPK untuk dimintai keterangan, Bobby menegaskan, dirinya bersedia. Termasuk memberikan penjelasan mengenai aliran uang proyek tersebut. 

"Namanya proses hukum kita bersedia saja. Apalagi katanya, ada aliran uang."

"Kita, saya rasa di pemprov, kalau ada aliran uang ke jajaran ke sesama ke bawahan atau ke atasan ya wajib memberi keterangan kita bersedia," ucapnya.

Tak Beri Bantuan Hukum ke Topan Ginting

Masih mengutip Tribun Medan, Bobby Nasution menegaskan, pihaknya juga tidak akan memberi bantuan hukum terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Topan Obaja Ginting.

Bobby juga memastikan, jabatan Kepala Dinas PUPR Topan Ginting yang ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut, dinonaktifkan.

"Pasti dinonaktifkan (Topan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas PUPR),"jelas Bobby Nasution, Senin.

Meski demikian, sampai Senin (30/6/2025), Bobby mengaku belum ada pengganti dan pengisi jabatan Kadis PUPR Sumut.

"Enggaklah (tidak akan diberi bantuan hukum kepada Topan). Belum ada (pengisi pengganti jabatan) nanti diinfokan (jika sudah ada pengganti)," ucapnya. 

Bobby soal Disebut Dekat dengan Topan Ginting

Kedekatan Bobby Nasution dan Topan cukup disorot oleh sejumlah pihak akhir-akhir ini. Hal ini, lantaran jenjang karir Topan yang cukup moncer di masa kepemimpinan Bobby Nasution.

Ditambah, kini Topan terjerat kasus korupsi.

Menanggapi soal opini kedekatannya dengan Kepala Dinas PUPR itu, Bobby Nasution justru tak merespons banyak.

Bobby tak membenarkan atau menampik terkait keakrabannya dengan Kepala Dinas PUPR tersebut. 

Bahkan, Bobby Nasution sempat memunculkan raut wajah yang kurang mengenakkan dan diam sebentar saat awak media mempertanyakan kedekatannya dengan Topan Ginting.

Bobby justru menjelaskan, bukan hanya Topan yang dibawa dari Pemkot ke Pemprov Sumut.

"Ya iyalah banyak yang seperti Pak Sulaiman (Inspektorat Sumut), Pak Sutan (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumut) yang dibawa dari Medan ke Sumut," tuturnya.  

Bobby pun memberikan pesan kepada jajarannya, agar untuk tidak melakukan korupsi.

Sebagai informasi, KPK telah mengamankan enam orang yang terlibat korupsi proyek jalan dalam operasi tangkap tangan di Sumatera Utara (Sumut).

Selanjutnya, lima orang ditetapkan sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan (OTT).

"Kami menetapkan lima orang sebagai tersangka yakni TOP, RES, HEL, KIR, dan RAY," kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers pada Sabtu (28/6/2025).

Dari lima tersangka tersebut, TOP merujuk pada Topan Ginting, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Tersangka lain yakni RES, yang menjabat sebagai Kepala UPTD Gunung Tua, dan HEL yang juga menjabat sebagai Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dua tersangka lainnya adalah M Akhirun Efendi Siregar (KIR) selaku Direktur Utama PT DNG, dan M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY) selaku Direktur PT RN. 

Asep juga mengungkapkan, dalam OTT tersebut, KPK berhasil mengamankan uang tunai senilai Rp 231 juta.

"Kami mengamankan sejumlah uang tunai senilai Rp 231 juta, yang diduga merupakan sebagian atau sisa komitmen fee dari proyek tersebut," jelas Asep.

Asep menambahkan, ada dua klaster dalam OTT yang dilakukan, yaitu klaster pertama terkait dugaan korupsi pembangunan jalan proyek Dinas PUPR Sumut, dan klaster kedua menyangkut proyek-proyek yang dikelola oleh KIR dan RAY di Satuan Kerja (Satker) PJN Wilayah 1 Sumut.

Daftar kelima tersangka:

1. Topan Obaja Putra Ginting (TOP) selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut.

2. Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

3. Heliyanto (HEL) selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut.

4. M Akhirun Efendi Siregar (KIR) selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group (DNG).

5. M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY) selaku Direktur PT RN. Rayhan juga merupakan anak dari Akhirun.

Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News

Dapatkan informasi lain dari WartaKotaLive.Com lewat WhatsApp : di sini

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com