Berita Jakarta
Pramono Anung Tepis Anggarapan Job Fair Cuma Formalitas: Ada yang Sudah Ketrima Kerja
Sebelumnya viral video memperlihatkan membludaknya pencari kerja yang terjadi dalam acara job fair bertajuk 'Bekasi Pasti Kerja'
Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Editor: Feryanto Hadi
"Sabar sabar, nanti kan beliau itu datang lagi lalu bertanya apa yang menjadi kebutuhan, ini punya disabilitas gimana letak daripada perusahaan itu yang bisa menerima kan di sini," kata Yuli.
"Jadi ini juga akan menjadi sebuah masukan untuk nantinya yang coba selanjutnya, kepada perusahaan-perusahaan, kami dalam koordinasi kolaborasi itu kami masukkan pesan-pesan daripada masyarakat," imbuhnya.
Sementara itu, salah satu HR Recruiter PT Imperial Group, Heri Yansyah menyampaikan bahwa perusahaannya memang memberikan batasan umur untuk rekruitmen.
Namun, tidak menutup kemungkinan menerima yang usianya di atas 35-40 tahun apabila memiliki skill mumpuni.
Tetapi, ia tak menampik jika tidak ada lowongan untuk penyandang disabilitas di tempatnya bekerja.
"Untuk saat ini disabiltas tidak, karena kalu kita bidangnya FnB nanti kan ada orang makan misalnya gimana, kurang nyaman gitu," katanya.
Untuk informasi, total ada 41 perusahaan disediakan dalam jobfair kali ini, 3 di antaranya merupakan instansi pemerintah dan 6 jakpreneur.
Sementara untuk lowongan kerja yang tersedia, berjumlah 3.504 posisi.
Adapun di Jakarta Barat, jobfair dilakukan selama 2 hari, yakni pada 3-4 Juni 2025.
PSI Kritik Job Fair yang Digelar Dinas Nakertransgi Jakarta
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sekaligus Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, William Aditya Sarana angkat suara, mengenai 100 hari kinerja Gubernur-Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno.
“Kami harus mengapresiasi program-program Mas Pram yang sudah terlaksana dengan baik dan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Salah satunya adalah layanan transportasi gratis bagi 15 golongan yang sudah diketahui dan dirasakan manfaatnya oleh banyak orang,” ujarnya, Jumat (30/5/2025).
Kendati demikian, William menilai terdapat program-program yang menyisakan beberapa catatan, sehingga harus dikritisi untuk diperbaiki lagi pelaksanaannya di kemudian hari.
Baca juga: Pencari Kerja Membludak dan Berdesakan, Job Fair di Cikarang Ricuh, Banyak yang Pingsan
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada program-program yang harus dikritisi karena belum berjalan secara optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Kemudian William mencontohkan program pameran pekerjaan atau job fair yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi masih belum diketahui banyak orang, maupun dirasakan manfaatnya jika mengacu kepada survei Indikator bertajuk “Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa” yang terbit belum lama ini.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mengevaluasi pelaksanaan program tersebut, sehingga penyelenggaraannya bisa lebih optimal lagi nantinya.
“Salah satunya adalah job fair. Ternyata masih ada sekitar 47 persen warga Jakarta yang belum mengetahui keberadaannya. Kemudian, ada banyak orang yang kurang percaya kalau programnya bisa menurunkan angka penggangguran di Jakarta,” tegasnya.
Baca juga: Disnakertransgi DKI Jakarta Gelar Job Fair, Hari Nugraha: Semoga Pengangguran Bisa Terserap
“Hal-hal seperti ini harus menjadi evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta. Seharusnya program job fair ini berdampak kepada masyarakat yang sedang mencari pekerjaan di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini, yaitu ketika pemecatan terjadi di mana-mana dan daya beli masyarakat sedang menurun,” lanjutnya.
William juga mendorong Pramono untuk terus berdialog dengan para pemangku kepentingan, terutama warga Jakarta dalam rangka mencari cara memperkuat program-programnya.
“Dalam hal ini, Mas Pram mungkin perlu berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari tahu apa-apa saja aspek dari programnya yang masih perlu ditingkatkan lagi jika dilihat dari sudut pandang pihak-pihak bersangkutan,” tuturnya.
“Sehingga, Pemprov DKI Jakarta juga bisa mengetahui masalah-masalah dari warga yang merasakan dampak program-programnya secara langsung. Harapannya, itu bisa menjadikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Mas Pram lebih tepat sasaran lagi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jakarta,” tutupnya.
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News
Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp
KAI Daop 1 Jakarta Ubah Komposisi KA Pandalungan, Ada Penambahan Kereta Bagasi |
![]() |
---|
Titip Handphone Berujung Pengemudi Ojol dan Anaknya Ditusuk di Johar Baru Jakpus, Pelaku Ditangkap |
![]() |
---|
Pemprov DKI Harus Pastikan Layanan Air Perpipaan Merata bagi Masyarakat Ibu Kota |
![]() |
---|
Dorong Jakarta Ramah HAM, Kanwil KemenHAM Jakarta Kawal Dua Raperda DKI Jakarta |
![]() |
---|
Menkeu Purbaya Tanggapi Luhut soal MBG, Sebut Bakal Tetap Tarik Dana yang Nganggur |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.