Penetapan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Ditentukan dalam Sidang TP2GP pada Juni Mendatang

Jadi atau tidaknya Soeharto jadi Pahlawan Nasional akan ditentukan dalam sidang TP2GP yang akan diselenggarakan pada Juni nanti.

Editor: Sigit Nugroho
Foto arsip 6 Januari 2025, Warta Kota
PENETAPAN GELAR PAHLAWAN - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono sebut, jadi atau tidaknya Soeharto jadi Pahlawan Nasional akan ditentukan sidang Tim Pengkajian dan Penelitian Gelar Pahlawan Pusat atau TP2GP yang dibentuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wacana menjadikan Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto sebagai Pahlawan Nasional jadi pembicaraan publik.

Jadi atau tidaknya Soeharto jadi Pahlawan Nasional akan ditentukan sidang Tim Pengkajian dan Penelitian Gelar Pahlawan Pusat atau TP2GP yang dibentuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Rencananya, sidang itu akan diselenggarakan pada bulan Juni 2025.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa sidang tim yang bersifat adhoc itu akan membahas semua nama-nama tokoh yang diusulkan untuk menjadi Pahlawan Nasional.

"Sekarang sedang dalam proses menampung semua usulan. Awal Juni ini akan ada sidang tim ad-hoc yang membahas para calon Pahlawan," kata Agus Jabo di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

"Hasilnya akan diserahkan ke Menteri Sosial untuk ditandatangani dan diserahkan ke Dewan Gelar di Istana," ujar Agus Jabo.

Baca juga: Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Begini Tanggapan Politisi PDIP Masinton Pasaribu

Agus Jabo menuturkan, saat ini Kemensos sedang menampung berbagai usulan gelar Pahlawan dari masyarakat yang disampaikan melalui jalur resmi pemerintah daerah.

Nama-nama tersebut akan diuji kelayakannya untuk menerima gelar Pahlawan Nasional oleh TP2GP yang terdiri dari para ahli sejarah, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

Menurut Agus Jabo, sidang tim TP2GP tidak hanya mempertimbangkan aspek historis, tetapi juga masukan dari publik terkait rekam jejak dan kontribusi tokoh yang diusulkan.

Dia menegaskan bahwa semua aspirasi publik, baik yang mendukung maupun yang menolak, akan tetap didengarkan dan menjadi bagian dari proses penilaian.

"Ya, semua harus kita dengar. Semua pertimbangan, semua aspirasi masyarakat kita dengar. Tapi proses usulan dari masyarakat melalui jalur resmi tetap harus kita terima. Nantinya tim pengkajian yang akan menilai apakah memenuhi syarat atau tidak," tutur Agus Jabo.

Baca juga: Sejarah 21 Mei, Ini Awal Keruntuhan Rezim Soeharto Setelah 32 Tahun Berkuasa

Pro dan Kontra

Usulan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional memang bukan kali ini saja muncul.

Setiap kali isu ini mencuat, selalu memicu perdebatan tajam di tengah masyarakat antara yang menganggap Soeharto layak atas jasanya memimpin pembangunan nasional dan yang menyoroti pelanggaran HAM serta praktik korupsi di era Orde Baru.

"Pak Harto sudah beberapa kali diusulkan, yaitu tahun 2010, 2015, dan tahun ini kembali diusulkan. Jadi sudah berulang-ulang diusulkan. Tentu dipelajari. Setiap usulan kan harus dipelajari,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Selasa (20/5/2025).

Halaman
12
Sumber: Tribun Solo
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved