Pramono Anung Bikin RPTRA Kalijodo Makin Cantik, Dilengkapi Balai Pengaduan KDRT

Serta, pos pengaduan kekerasan pengaduan dan anak (PPKPA). 

Menurut Hamdan selalu pengelola RPTRA Kalijodo, pos tersebut bisa dimanfaatkan untuk warga yang mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari keluarganya atau KDRT.

Baca juga: RPTRA Kalijodo Bakal Direvitalisasi, Pramono: Anggaran Dirumuskan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

"Mereka bisa datang untuk mengadu. Ini diback up (dampingi) juga oleh psikolog dan legal hukum yang sudah terakredisasi," kata Hamdan saat ditemui di lokasi, Minggu.

"Tapi untuk sementara, mereka lagi bekerja di pusat, jadi untuk sementara kalau ada keluhan atau apa, kami backup (tampung), kami laporkan, kemudian mereka (pihak terkait) datang," imbuhnya.

Hamdan menyebut, RPTRA Kalijodo ini buka mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Semua fasilitas di RPTRA Kalijodo masih berfungsi dengan baik, seperti lapangan futsal, area permainan anak, ruang laktasi, toilet, grossmart, maupun kantor pengelola.

Sepengetahuan Hamdan, RPTRA Kalijodo mulai dibangun sejak 2015 dan baru diresmikan pada 2017.

Pengunjung area ini, kebanyakan anak-anak yang sebagiannya didampingi oleh orang tua.

Hamdan berujar, tidak ada aturan khusus yang diberlakukan pengelola RPTRA. Pengunjung hanya diminta berpakaian sopan dan menjaga kebersihan lingkungan.

"Kalau ke area aula (pendopo) lepas sendal atau sepatu biar tidak kotor dan orang lain nyaman, lalu juga dilarang merokok," pungkas dia.

Dibangun kembali

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bakal mempercantik Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat yang merupakan peninggalan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

Dalam kunjungannya itu, Pramono membagi area RPTRA Kalijodo menjadi dua tempat.

"Satu yang tadi memang secara penuh dikelola oleh kelurahan. Kelurahan, tempat bermain anak-anak. Dan yang satu yang di belakang, RPTRA, yang dulu pernah dilakukan perbaikan oleh di eranya Pak Ahok dan Pak Djarot,” ujar Pramono usai tinjauan, Jumat (16/5/2025).

Dia memberikan waktu kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta, M Fajar Sauri selama enam bulan ke depan.