Tagih Janji Pramono Anung, Forum Perempuan Desak Pecat ASN Pelaku Poligami 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Forum Perempuan Tolak Poligami (FPTP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota Jakarta, pada Selasa (21/5/2025). 

Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengambil tindakan tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat yang melakukan praktik poligami dan perselingkuhan. 

Koordinator lapangan, Fero Leslesi menyuarakan orasi yang berisi dukungan terhadap sikap tegas Pramono yang menolak praktik poligami di lingkungan birokrasi Pemprov DKI. 

"Kami Forum Perempuan Tolak Poligami mendukung penuh sikap Bapak Gubernur yang menolak paham poligami di kalangan pejabat. Kami juga menagih janji pak gubernur untuk bertindak tegas terhadap anak buahnya yang berpoligami atau selingkuh," tegas Fero dari keterangannya pada Rabu (21/5/2025). 

Baca juga: Pramono Anung Tolak Pergub Poligami Bagi ASN Jakarta, Ini Jawaban Pj Gubernur DKI Jakarta

Salah satu peserta aksi lainnya, Via Loilatu mengatakan, pejabat yang melakukan poligami secepatnya dipecat. 

Dia beralasan dengan tindakan poligami oleh pejabat itu menunjukkan sikap tidak patuh terhadap aturan.  

"Pak gubernur yang kami hormati, kami meminta segera bapak ambil sikap tegas kepada pejabat yang berpoligami. Mereka harus dipecat apabila terbukti melanggar aturan yang sudah dibuat," tegas Via.  

Menurut dia, ada empat hal yang dituntut FPTP kepada Pramono Anung. Pertama, meminta Gubernur membuktikan komitmennya dengan menindak dan memecat ASN yang terbukti melakukan poligami. 

Kedua, meminta Inspektorat DKI Jakarta untuk segera memeriksa dan menginvestigasi ASN yang terindikasi melakukan praktik poligami. 

Baca juga: Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung Tegaskan ASN di Jakarta Tidak akan Diizinkan untuk Poligami

Ketiga, mendesak pejabat dan ASN yang terbukti berpoligami agar mengundurkan diri dari jabatannya. 

Terakhir atau keempat, meminta seluruh ASN untuk tidak terlibat dalam hubungan gelap atau tindakan yang menyimpang dan tidak etis, demi terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif. 

Untuk diketahui, sejak dilantik pada 21 Februari 2025, Gubernur Pramono Anung secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap praktik poligami di lingkungan birokrasi. 

“Di era kepemimpinan saya, jika ada anak buah, terutama pejabat, yang melakukan poligami atau selingkuh, pasti akan saya copot jabatannya,” tegas Pramono. 

Baca juga: Pramono Anung akan Pecat ASN Pemprov DKI bila Ketahuan Poligami

Pramono juga menilai bahwa kebijakan mengenai izin poligami yang sebelumnya tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang ingin di jalankan.  

Dia memastikan selama masa jabatannya, tidak akan ada toleransi atau pemberian izin terhadap praktik poligami di kalangan ASN Pemprov DKI. 

Aksi FPTP ini menjadi pengingat publik akan pentingnya integritas dan etika dalam tubuh birokrasi, sekaligus ujian konsistensi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan moralitas di pemerintahan.