Senin, 27 April 2026

Dapat Julukan 'Mulyono Jilid II', Dedi Mulyadi Menduga Ada Dalang yang Gerakkan Neitizen dan Buzzer

Dedi Mulyadi sebut, julukan 'Mulyono Jilid II' disematkan oleh orang-orang yang selalu memperhatikan segala aktivitasnya.

Editor: Sigit Nugroho
Sumber: Instagram @dedimulyadi71
RESPONS DEDI MULYADI - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons santai terkait julukan baru, yaitu 'Mulyono Jilid II'. Dedi Mulyadi menilai sebutan tersebut disematkan oleh orang-orang yang selalu memperhatikan segala aktivitasnya. 

"Bagi saya enggak ada masalah, terima kasih ya telah berupaya menggiring opini agar saya dibenci oleh warga," terang Dedi Mulyadi.

"Salam untuk para buzzer tetap semangat, bikin konten negatif sebanyak-banyaknya tentang saya. Agar bapak dan ibu bisa ngebul dapurnya," tutur Dedi Mulyadi.

Bikin Geram

Sementara itu, kepemimpinan Dedi Mulyadi yang bergaya ala Raja Sunda membuat PDIP geram.

Hal itu seperti disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo, usai menganalisis aksi walk out Fraksi PDIP DPRD Jabar di rapat paripurna beberpa waktu lalu.

PDIP mengkritik keras Dedi Mulyadi yang kerap bergerak sendiri mengeksekusi kebijakannya tanpa konsultasi dengan DPRD.

Kunto menjelaskan, kritik Fraksi PDIP terhadap Dedi Mulyadi beralasan.

Sebab, ada kebijakan gubernur yang bisa jalan tanpa DPRD, dan ada yang tidak.

Salah satu yang tidak itu adalah dalam hal perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga: Dijuluki Mulyono Jilid 2 karena Hobi Pencitraan, Dedi Mulyadi Sebut Orang yang Membencinya Buzzer

Menurut Kunto, akar permasalahan perselisihan PDIP dengan Dedi Mulyadi adalah efisiensi anggaran 

Pemprov Jabar yang mencapai 20 persen lebih.

Efisiensi itu dilakukan tanpa melibatkan DPRD dan hanya menggunakan dasar hukum Peraturan Gubernur (Pergub).

"Ya sebenarnya memang benar ada kebijakan di tangan eksekutif yang bisa langsung dilakukan sendiri. Tapi kan komplainnya anggota DPRD Jawa Barat adalah soal anggaran yang kemarin di awal terjadi efisiensi itu hampir 20 persen," kata Kunto di Kompas Petang, Sabtu (18/5/2025).

"Pak Dedi Mulyadi kemudian mengalokasikan anggaran atau melakukan efisiensi lebih dari 20 persen gitu dan itu hanya dengan Pergub. Sebenarnya kan akar masalahnya di situ," ujar Kunto.

Selain efisiensi, pernyataan Dedi Mulyadi yang menyebut raja tak perlu menyusun APBD juga menjadi titik kritikan.

Baca juga: Dedi Mulyadi Menangis Sambil Peluk Siswa yang Dipulangkan setelah Ikut Pendidikan di Barak Militer

Sumber: Tribun Jabar
Halaman 2/3
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved