Kerap Resahkan Warga, Polisi Tangkap 11 Pak Ogah dan Jukir Liar di Tamansari Jakarta Barat

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Nuri Yatul Hikmah

WARTAKOTALIVE.COM, TAMANSARI — Sebanyak 11 orang juru parkir (jukir) liar diamankan jajaran Polsek Metro Tamansari dalam operasi Berantas Jaya 2025, Jumat (16/5/2025).

Diketahui, operasi Berantas Jaya yang dilakukan serentak di seluruh wilayah Jakarta ini, akan berlangsung hinhha 23 Mei 2025.

Kapolres Metro Tamansari, AKBP Riyanto menyampaikan, penertiban jukir liar dilakukan sebagai bentuk penegakan ketertiban umum.

"Dan merespons keluhan masyarakat terkait keberadaan pak Ogah dan jukir liar yang seringkali meresahkan pengguna jalan," kata Riyanto saat dikonfirmasi, Jumat.

Di Tamansari sendiri, ada sejumlah wilayah yang kerap menjadi sasaran empuk jukir liar dan premanisme.

Baca juga: Polisi Cepat Tangkap Enam Preman yang Pungli Truk Sopir di Kawasan Industri Kabupaten Bekasi

Tak ayal jika wilayah ini kerap mengalami kepadatan lalulintas.

Beberapa titik tersebut, di antaranya Jalan Gajah Mada arah Glodok, Jalan Mangga Besar Raya dan sekitarnya, parkiran sekitar Jalan Cengkeh, Kota Tua depan Stasiun Beos, dan Kelurahan Pinangsia.

Selain itu, para jukir liar juga menyasar parkiran sekitar Traffic Light Asemka, jalan Mangga Dua Raya, jalan Pangeran Jayakarta, sekitar Jalan Hayam Wuruk dan TL Olimo, jalan Sukarjo Wiryopranoto, Kelurahan Maphar, jalan Tamansari Raya, serta jalan Keadilan, Kelurahan Glodok.

Riyanto menjelaskan, kehadiran pak Ogah dan jukir liar selama ini seringkali menimbulkan keresahan dan potensi gangguan kamtibmas. 

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak memberikan ruang terhadap praktik liar semacam ini.

“Penertiban ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ruang publik yang tertib dan bebas dari pungutan liar," ungkap Riyanto.

"Kami akan terus lakukan operasi serupa dalam menjaga kenyamanan warga,” lanjut dia.

Kini, 11 orang yang diamankan itu tengah didata dan diberikan pembinaan agar tidak mengulangi kembali perbuatannya, di Mapolsek Metro Tamansari.

Pencopotan Atribut Ormas

Selain menertibkan jukir liar, operasi Berantas Jaya 2025 ini juga menyasar area-area yang banyak diisi oleh atribut organisasi kemasyarakatan (ormas).

Di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, sebanyak 52 atribut dan bendera milik ormas ditertibkan oleh unsur tiga pilar, mulai dari Satpol PP, Polisi, hingga TNI.

Kapolsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Taufik Iksan menyampaikan, penertiban ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum serta netralitas ruang publik yang selama ini terganggu oleh atribut-atribut ormas yang tidak sesuai aturan.

"Penertiban ini merupakan bagian dari Operasi Berantas Jaya 2025. Pelaksanaannya dilakukan oleh Satpol PP dan didampingi oleh personel dari Polsek Kembangan serta Koramil 07 Kembangan," kata Taufik saat dikonfirmasi, Jumat.

Adapun atribut-atribut ormas yang ditertibkan itu, tersebar di beberapa titik wilayah, di antaranya di Kelurahan Meruya Selatan, jalan Meruya Indah, kolong tol Meruya, jalan H. Sa’aba, Kelurahan Joglo, dan Jalan Raya Joglo.

Kemudian, di Gang Sawo, Gang Langgar, Jalan Lapangan Merah, Kelurahan Meruya Utara, dan Jalan Meruya Utara.

Seluruh atribut yang telah diturunkan langsung diamankan ke kantor Satpol PP untuk didata dan ditindaklanjuti.

"Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi dan kehadiran negara dalam menjaga kenyamanan serta mencegah potensi konflik sosial di lingkungan masyarakat," pungkas Taufik. 

Kebocoran Dana Akibat Parkir Liar Tembus Triliunan Rupiah

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI P Hardiyanto Kenneth buka suara soal kebocoran dana akibat parkir liar di Jakarta yang menembus triliunan rupiah. 

Dia mendorong agar Unit Pengelola Parkir (UPP) Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dibubarkan dan dikelola sepenuhnya oleh swasta dengan pengawasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

"Kalau kita lihat ini, kalau saya ngecek ya, secara kasar ya, kebocoran di parkir ini luar biasa. Ya angkanya itu sampai triliunan lah. Cuma memang ke depannya kalau kita melihat UPP parkir ini begini-begini terus, ya mungkin kita akan sarankan kepada Pak Gubernur dibubarin saja. Kita lelang aja kepada swasta. Supaya swasta yang ngelola aja," ucap Kenneth saat ditemui awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/5/2025).

"Kalau swasta yang ngelola kan jelas semua. Ada aturan mainnya. Betul nggak? Ada perjanjiannya. Ya kalau kita lihat UPP parkir ini kan, dia selalu begitu kan. Jadi potensi kebocoran itu sangat luar biasa lah kalau kita hitung-hitung. Cuman saya nggak berani buka angkanya, kita masih ngitung, tapi masuk ke kisaran triliunan," tambahnya.

Baca juga: Berdalih Pakai Rompi Dishub, Tujuh Juru Parkir Liar di Cempaka Putih Jakpus Diciduk

Dia menjelaskan, pendapatan dari parkir di Jakarta bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan kembali untuk pelayanan masyarakat. 

"Kan lumayan bisa buat nambah PAD kan? Nah PAD ini kan juga kita kembalikan kepada masyarakat juga. Mungkin ke pelayanan, mungkin kepada bentuk-bentuk produk bantuan-bantuan sosial buat yang membutuhkan, kan gitu ya," ujarnya.

Dia juga mengatakan UPP Dishub DKI hanya mendapat hitungan Rp30 miliar setahun dari parkir. Namun, Kenneth meyakini dengan banyaknya kantong parkir di Jakarta nilai pendapatan tidak sekecil itu.

"Kalau saya melihat berapa kali rapat dengan mereka, mereka aja nggak tahu mereka mau ngapain. Angka yang mereka kasih ke kita itu ngaco semua. Jadi target mereka cuma 30 miliaran setahun. Nggak mungkin. Teman-teman media juga bisa ngecek lah. Coba cek aja. Di mana? Kelapa Gading contohnya. Atau di mana deh? Di mall. Iya kan? Jalan-jalan. Satu, makanya kalau memang sudah terakomodir, sudah terintegrasi, berkolaborasi, betul nggak? Kita tahu kan parkir liar ini kan juga bisa membuat macet," ungkap Politisi PDI Perjuangan itu.

Ada 16 Ribu Titik Parkir Liar di Jakarta

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengungkap ada sekitar 16.000 titik parkir liar yang dikuasai masyarakat di Ibu Kota.

Hal itu diungkapkan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik Zoelkifli (MTZ) bersama eksekutif pada Selasa (22/4/2025).

"Parkir liar di Jakarta itu belum tahu jumlah pastinya ya titiknya berapa, tapi kalau dari ancar-ancar kami sih sekitar 16.000 titik ya dan itu sekitar segitu juga lah kira-kira para juru parkir liarnya," kata MTZ pada Selasa (22/4/2025).

MTZ mengatakan, pemerintah daerah harus menyiapkan beberapa hal untuk mengatasi persoalan ini. Dengan begitu, retribusi dan pajak parkir yang diterima pemerintah bisa jauh lebih maksimal.

"Pertama memang harus didata secara baik ya ada berapa, di mana dan berapa orang juga jumlah parkir liarnya. Kemudian memang tidak bisa dilakukan pemberantasan yang tidak humanis," ujarnya.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini mendukung adanya pemberdayaan pelatihan yang mungkin bisa diikuti oleh para jukir liar.

Baca juga: Soal Parkir Liar, Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Petugas Dishub Standby di Lokasi Jukir Liar

Harapannya, mereka bisa mendapat pekerjaan untuk menafkahi keluarganya di rumah.

"Para juru parkir tersebut supaya bisa bekerja dalam sektor yang lain, tidak lagi menjadi ilegal. Tentu saja itu membutuhkan kemauan juga dari mereka, bahwa mereka mau begitu terus atau mau diberdayakan," tuturnya.

Menurut dia, pemerintah daerah juga memiliki terobosan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lewat kewirausahaan atau JakPreneur.

Kata dia, JakPreneur bisa menjadi solusi bagi para jukir, meski skala usahanya terbilang masih kecil.

"Dia bisa menjadi pengusaha, ya pengusaha kecil nggak apa-apa, kan susah ya kalau misalnya kerja dan digaji. Artinya perusahaan-perusahaan juga sedang tidak baik-baik saja saat ini, sehingga saya mengarahkan jukir liar itu menjadi pengusaha kecil, UMKM," jelas MTZ.

"Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang itu punya rejeki. Nah rejekinya itu kan bisa dari mana saja, termasuk dari menjadi pengusaha," lanjut MTZ. 

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp