Amien Rais Bakal Dukung Letjen Kunto Arief Wibowo Jadi Capres 2029: Dia Bukan Jenderal Koruptor

 "Pilpres 2029 akan berjalan lebih seru dan menarik setelah presidential threshold 20 persen sudah dihapus."

"Saya yakin Letjen Kunto akan menjadi serious contender atau bahkan front runner pada Pilpres 2029 nanti," tegasnya.

Amien menyebut jika Letjen Kunto benar-benar maju menjadi capres dan terpilih, maka diharapkan akan sukses seperti kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjadi presiden dua periode dari 2004-2009 dan 2009-2014.

Keyakinan Amien ini dilatari karena Letjen Kunto dan SBY sama-sama memiliki latar belakang militer.

"Kita memerlukan seorang presiden yang mumpuni lah. Kita bisa melihat 10 tahun Pak SBY (menjadi Presiden), beliau juga dari dunia militer, begitu sukses. Mudah-mudahan, lebih sukses lagi," pungkasnya.

Nama Letjen Kunto tengah menjadi perbincangan publik setelah dirinya batal dimutasi dari Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) berdasarkan Keputusan Panglima TNI dengan nomor Kep 554.a/IV/2025 yang terbit pada 30 April 2025.

Adapun surat tersebut menganulir putusan sebelumnya yaitu Keputusan Panglima TNI Nomor Kep 554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025.

Batalnya mutasi Letjen Kunto ini sempat dikaitkan dengan ayahnya yaitu Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, yang mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan sebagai Wakil Presiden saat ini.

Namun, hal ini langsung dibantah oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Siahaan.

Dia menegaskan alasan batalnya mutasi Letjen Kunto dan beberapa perwira tinggi (pati) lainnya murni dari dinamika dan kebutuhan organisasi TNI.

“Ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebutuhan organisasi saat ini. Tidak terkait dengan misalnya, oh kemarin itu orangtuanya Pak Kunto (Try Sutrisno menyuarakan pemakzulan Gibran). Enggak, tidak ada kaitannya," kata Kristomei pada Jumat (2/5/2025). 

"Dia (Try Sutrisno) purnawirawan, prinsipnya tidak terkait dengan aktivitas TNI," sambungnya.

Terkait status pembatalan mutasi, Kristomei menjelaskan saat ini mutasi tersebut ditangguhkan, bukan dibatalkan secara permanen. 

Dengan demikian, kemungkinan bahwa mutasi serupa bisa kembali muncul dalam sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) berikutnya. 

“Wanjakti itu bersidang untuk tiga bulan ke depan. Bisa saja nanti ada perubahan lagi, bisa saja terjadi dinamika,” ujar dia