40 Sekolah Swasta Gratis di Jakarta akan Dimulai Pada Tahun Ajaran Baru

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta akan mulai melakukan uji coba program sekolah swasta gratis tahun ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Sarjoko mengatakan uji coba akan dilaksanakan di 40 sekolah pada tahun ajaran baru 2025/2026.

"Kemarin kita sudah mengumpulkan 40 sekolah tersebut supaya menyamakan persepsi, membuat sebuah komitmen, kita akan melaksanakan piloting sekolah gratis itu pada tahun ajaran baru, Juli," ucap Sarjoko, Rabu (7/5/2025).

Sarjoko mengatakan, lokasi sekolah yang dipilih merupakan wilayah dengan keterbatasan akses terhadap sekolah negeri, baik karena tidak adanya sekolah negeri di sekitar maupun karena daya tampung sekolah negeri yang sangat terbatas.

Sarjoko mengatakan, program ini masih dalam tahap uji coba.

Baca juga: Pramono Bakal Umumkan 40 Sekolah Swasta yang Ikut Program Sekolah Gratis

"Prinsipnya adalah lokasi-lokasi sekolah itu yang kita pilih di lokasi di mana tidak ada sekolah negerinya, atau daya tampungnya sangat-sangat kecil di sekitar itu. Daya tampung sekolah negerinya," jelas dia

Namun, pihaknya belum mengungkapkan secara rinci nama-nama sekolah yang akan menjadi bagian dari program percontohan ini.

"Yang pasti ada SD, SMP, SMA, SMK. Masing-masing ada perwakilan," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan segera melakukan uji coba program sekolah swasta gratis.

Uji coba ini akan dilaksanakan di daerah-daerah yang membutuhkan.

"Untuk sekolah gratis kami akan kaji mendalam, dan kami segera akan melakukan percontohan di daerah-daerah sekolah swasta di daerah-daerah yang memang membutuhkan terutama bagi warga yang tidak mampu," kata Pramono baru-baru ini.

Disdik Jakarta Diminta Siapkan Perangkat untuk Program Sekolah Gratis

Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Justin Adrian meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta agar mempersiapkan seluruh perangkat dalam mewujudkan Program Pendidikan Swasta Gratis.

Hal ini, kata dia karena melihat waktu pelaksanaan uji coba direncanakan pada Juli 2025.

Menurut Justin, Disdik DKI Jakarta dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan didasari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Baca juga: PSI Minta Disdik DKI Jakarta Ambil Tindakan Tegas Terhadap Pelajar yang Terlibat Tawuran

Di dalam Pasal 51 ayat 1 disebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidikan kepada calon murid di Satuan Pendidikan Swasta yang tidak dapat ditampung di Satuan Pendidikan Negeri.

“Pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen sebenarnya telah membuka peluang bagi pemerintah daerah, termasuk Pemprov DKI, untuk mendanai biaya pendidikan murid di sekolah swasta,” ujar Justin dari keterangannya pada Kamis (27/3/2025).

“Maka, inisiatif sekolah swasta gratis ini tidak memerlukan revisi undang-undang, karena secara yuridis dapat diturunkan langsung ke dalam produk hukum daerah,” tambah Justin.

Lebih lanjut, sambung Justin, Disdik DKI Jakarta segera mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagai dasar hukum terwujudnya pendidikan swasta gratis.

Terlebih Panitia Khusus (Pansus) tentang Penyelenggaraan Pendidikan akan memprioritaskan Program Pendidikan Swasta Gratis.

Selain itu, Pansus tersebut juga akan merekomendasikan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta agar merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.

Baca juga: Masih Banyak Terima Keluhan pada PPDB 2024, DPRD DKI Minta Disdik Jakarta Lakukan Evaluasi

“Jika eksekutif tak kunjung mengimplementasikan kebijakan ini tentunya akan kami bahas dalam Badan pembentukan peraturan daerah,” jelas politisi PSI ini.

Sehubungan itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah mengantongi data 40 sekolah swasta yang siap diujicobakan untuk Program Pendidikan Gratis. Tentu diprioritaskan untuk masyarakat DKI Jakarta yang kurang mampu.

Justin berharap, Pemprov DKI Jakarta dapat menetapkan aturan itu agar pelaksanaan program pendidikan swasta dapat segera terwujud pada Juli 2025.

“Tentu saja Pemprov DKI harus bergerak cepat dalam menetapkan aturan pelaksana, termasuk penganggaran melalui pergeseran dan APBD Perubahan atau skema lain yang memungkinkan,” pungkas dia. (faf) 

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp