Berita Banten

DPRD Banten Usulkan Tiga Nama, Dedi Kurnia Syah Sarankan Andra Soni Cari Sekda dari Luar

Usulan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah

Editor: Feryanto Hadi
Tribun
SEKDA BANTEN- Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mendorong Andra Soni untuk segera mengambil tindakan nyata dalam merealisasikan janji kampanye 

WARTAKOTALIVE.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten telah mengajukan tiga nama calon untuk mengisi posisi Sekda definitif yang saat ini masih dijabat oleh Penjabat (Pj).

Tiga nama tersebut adalah Nana Supiana (Pj. Sekda Banten/Kepala BKD Banten), Deden Apriandhi (Sekretaris DPRD Banten/Plt. Kepala Bapenda Banten), dan Rina Dewiyanti (Kepala BPKAD Banten/Komisaris Bank Banten)

Meski demikian, dari nama yang diusulkan, Gubernur Banten, Andra Soni, diminta untuk mencari sosok Sekretaris Daerah (Sekda) alternatif dari luar lingkungan Pemprov Banten.

Langkah ini dianggap penting untuk mempercepat implementasi program-program Andra-Dimyati yang hingga kini belum menunjukkan hasil signifikan.

Usulan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah

Dedi mendorong Andra Soni untuk segera mengambil tindakan nyata dalam merealisasikan janji kampanye.

Jika tidak, program 100 hari kerja kepemimpinan Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah berisiko gagal.

Dedi menegaskan bahwa hingga saat ini belum terlihat adanya langkah strategis dalam merealisasikan janji-janji kampanye, termasuk janji mengenai sekolah gratis tingkat SLTA.

 "Mana langkah strategisnya? Pemprov Banten seharusnya sudah menyusun peraturan-peraturannya, tetapi hingga kini belum ada pembaruan. Masyarakat Banten menunggu," ujarnya melalui keterangan pers, Sabtu (3/5/2025)

Selain masalah pendidikan, ancaman gagalnya realisasi program janji kampanye juga terlihat di sektor kesehatan.

Terdapat indikasi kebocoran keuangan negara dan masalah dalam perekrutan tenaga kerja di RSUD Labuan dan Cilograng, bahkan mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yakni rekomendasi untuk memanfaatkan secara optimal aset tetap berupa gedung dan peralatan medis pada RSUD Labuan dan RSUD Cilograng untuk mendukung pelayanan kesehatan meskipun memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Jika hal-hal dasar saja tidak dapat diatasi, ini menunjukkan kurangnya kemampuan para bawahan Andra-Dimyati dalam mengelola organisasi masing-masing," tegasnya.

Kurangnya arah kebijakan yang jelas dan terstruktur membuat Andra-Dimyati dinilai tidak memiliki konsep yang kuat untuk membangun masa depan Banten.

Kinerja yang lamban dan kurangnya akselerasi di antara anak buah juga terlihat dalam merespons defisit APBD 2025 yang mencapai Rp2 triliun.

Dedi menyarankan agar Andra-Dimyati mengevaluasi ulang tim perencanaan dan pengendalian program serta anggaran, termasuk mencari sosok yang lebih kompeten untuk kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved