Ikuti Jejak Dedi Mulyadi, Sumut Juga Larang Sekolah Gelar Study Tour, Ada Sanksi Jika Melanggar

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melarang seluruh sekolah menggelar kegiatan study tour atau wisata akhir tahun, mengikuti apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya.

Larangan study tour itu ditegaskan dengan menerbitkan surat edaran (SE) terkait larangan kegiatan study tour atau wisata akhir tahun pelajaran 2024/2025.

Surat bernomor 400.3/2333 tahun 2025 itu dikeluarkan Dinas Pendidikan Sumatera Utara pada 4 Maret lalu.
 
Berikut kutipan surat edaran tersebut.
 
"Mengacu pada komitmen Pemprov Sumut dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berfokus pada penguatan karakter serta kesejahteraan peserta didik, maka bersama ini kami sampaikan bahwa untuk menjaga keselamatan peserta didik dan mencegah potensi risiko perjalanan jarak jauh, serta memastikan prioritas penggunaan dana pendidikan bagi kebutuhan yang yang lebih esensial, seluruh satuan pendidikan SMA/SMK/SLB di Sumut diimbau untuk tidak menyelenggarakan kegiatan study tour atau wisata akhir tahun pelajaran 2024/2025 baik di dalam ataupun di luar daerah.

Sebagai alternatif, Disdik menawarkan sekolah menggelar kegiatan perpisahan dengan konsep sederhana di lingkungan sekolah.
 
Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung penguatan karakter, kreativitas, dan bakat peserta didik seperti pentas seni, pameran karya, dan bakti sosial.

Mengedepankan kegiatan yang memberi ruang refleksi atas proses belajar, sekaligus mempersiapkan peserta didik melangkah ke jenjang berikutnya."

Kepala Bidang SMA Disdik Pemprov Sumut, Basir Hasibuan, menuturkan surat edaran ini telah dibagikan ke seluruh SMA, SMK dan SLB Negeri se-Sumut.

Namun begitu, ternyata sudah ada sekolah yang telanjur mengutip biaya study tour sebelum SE disebarkan.
 
"SE larangan study tour ke luar sekolah ini sudah kita bagikan. Tapi memang ada yang sudah telanjur mengutip. Dan itu sudah kita minta untuk dikembalikan," kata Basir dikutip dari laman kumparan, Senin (28/4/2025).
 
Menurut Basir jika ada sekolah yang nekat menggelar study tour, maka pihaknya akan memanggil kepala sekolah untuk diklarifikasi atau bahkan diberikan sanksi.
 
"Kecuali kasusnya siswa berinisiatif patungan untuk mengeluarkan uang itu tidak masalah ya. Yang bermasalah apabila sekolah ada yang melakukan pemaksaan melakukan kutipan dengan membagikan surat edaran ke wali murid, itu dilarang," jelasnya.
 
"Di luar SPP, tidak boleh mengutip. Kalau murid yang ngumpul dana, silakan. Tapi pihak sekolah tidak boleh intervensi, meminta, dan memberikan surat edaran kutipan itu tidak boleh," tuturnya.
 
Sementara itu, bila siswa ingin menggunakan baju seragam saat momen perpisahan, hal itu tak jadi masalah. Namun, tetap dengan catatan inisiatif siswa tanpa aturan yang diberlakukan sekolah.
 
 "Kalau siswa mau beli baju custom di hari perpisahan mereka patungan itu tidak masalah. Asal jangan sekolah yang meminta. Dan seluruh sekolah diimbau lakukan perpisahan di sekolah saja," jelasnya.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kegiatan study tour di sekolah-sekolah di Jawa Barat tidak akan berubah alias tetap dilarang. 

Meskipun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengizinkan sekolah kembali melaksanakan kegiatan study tour. 

Baca juga: Dengar Keluhan Orang Tua Siswa di Bekasi tentang Study Tour Sekolah ke Bali, Dedi Mulyadi: Hentikan!

Dedi Mulyadi beralasan study tour selama ini lebih mengarah pada kegiatan wisata daripada perjalanan pendidikan. 

"Study tour itu bukan urusan bus atau perjalanan, tetapi lebih kepada bisnis di baliknya," ujar Dedi Mulyadi Senin (24/3/2025) malam. 

Dedi Mulyadi menegaskan study tour yang selama ini terjadi, faktanya justru hanya sekadar jalan-jalan tanpa adanya unsur pembelajaran.  

"Seharusnya ini perjalanan pendidikan, tapi faktanya hari ini lebih banyak didominasi oleh travel dan bisnis pariwisata. Jika seperti itu, namanya bukan study tour, melainkan piknik," tegas Dedi. 

Selain itu keputusan pelarangan study tour di sekolah-sekolah semata diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Jawa Barat, terutama bagi orang tua dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. 

Ada dampak finansial yang ditanggung orang tua demi memenuhi kebutuhan anak ikut study tour yang ternyata memberatkan.