Berita Nasional

Pensiunan Jenderal TNI Ingin Gulingkan Gibran, Hendropriyono Anggap Wajar, Ganjar Malah tak Setuju

Wapres Gibran sedang digoyang oleh pensiunan jenderal TNI, reaksi pun muncul. Ada yang setuju digulingkan, ada pula yang tidak.

Editor: Valentino Verry
Wartakotalive.com/ Ramadhan LQ
WAJAR GANTI GIBRAN - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (Purn) AM Hendropriyono, mengatakan sesuatu yang wajar jika pensiunan jenderal TNI minta Wapres Gibran Rakabuming Raka. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Saat ini muncul wacana mengganti atau menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. 

Wacana itu dihembuskan oleh ratusan pensiunan jenderal TNI.

Mereka menilai Gibran tak becus, sehingga layak digulingkan.

Terkait wacana ini, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (Hor) TNI (Purn) AM Hendropriyono, mengatakan itu usulan yang wajar.

Baca juga: Gibran Digoyang, Purnawirawan TNI Minta Diganti, PDIP Anggap Saran Bagus, Apa Kata Pengamat?

Menurut Hendropriyono, para purnawirawan TNI tersebut memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya.​

"Katanya negeri bebas? Jadi, mereka menyampaikan aspirasinya boleh dong? Soal itu benar atau tidaknya, itu kan terserah masyarakat, bangsa Indonesia. Boleh saja sampaikan aspirasi," ujar Hendropriyono usai menghadiri peluncuran dan bedah buku autobiografi karya mantan Wakasad Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri berjudul Hingga Salvo Terakhir di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2025).​

"Enggak apa-apa. Menurut saya itu sah-sah saja. Kan kita harus bebas berekspresi, berbicara. Apalagi kalau purnawirawan yang berbicara mestinya itu kan sudah terukur, jadi tidak akan keluar dari bingkai ideologi, dari Pancasila, dari UUD 45," ucap Kepala BIN era pemerintahan Megawati Soekarnoputri itu.

Hendropriyono juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan disiplin sosial.

Baca juga: MPR RI Buka Suara Perihal Petisi Copot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

"Yang penting kalau harapan saya selalu kita menjaga stabilitas nasional. Itu saja, dan disiplin sosial tetap harus ditegakkan," imbuhnya dikutip dari Tribunnews.com.​

Sementara itu Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, menegaskan tidak ada proses pemakzulan terhadap Gibran.

Ia menilai aturan konstitusional terkait pemakzulan sudah sangat jelas.

“Pemakzulan? Oh tidak ada, aturan konstitusinya udah jelas,” kata Ganjar saat ditanya soal isu pemakzulan Gibran di JCC, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

Baca juga: Reaksi Prabowo Subianto Atas Desakan Copot Gibran Rakabuming, Utus Wiranto Sampaikan ke Publik

Ganjar mempertanyakan dasar dari wacana pemakzulan tersebut.

Ia mengingatkan bahwa setiap proses pemakzulan harus dilandasi tuduhan yang jelas, bukan sekadar wacana politik.

“Kalau orang mau bicara pemakzulan itu atas dasar apa, atas tuduhan apa,” ujarnya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved