Plt Bupati Jarang Berkantor di Kepulauan Seribu, Pramono Didesak Copot

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Gerakan Mahasiswa Pulau Seribu (GMPS) mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengevaluasi kinerja dan kebijakan yang diterapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Churniawan dan jajarannya.

Mereka menilai, Fajar jarang berkantor di pusat pemerintahan kabupaten, justru sering berkantor di gedung perwakilan di Jakarta Utara.

Ketua GMPS Rahman Hakim mengatakan, Fajar tak mencerminkan layaknya seorang pemimpin yang dekat masyarakat.

Kata dia, Fajar dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepulauan berkantor di Gedung Mitra Praja, Sunter, Jakarta Utara.

Padahal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu sendiri memiliki kantor pemerintahan yang berada di Pulau Pramuka.

Dengan jarak begitu jauh, hal itu menunjukkan tak ada langkah konkret yang diambil Pemkab Kepulauan Seribu untuk mengaktifkan kembali kantor pemerintahan tersebut.

"Kami mendesak Gubernur DKI untuk mengevaluasi Plt Bupati Kepulauan Seribu. Jika tidak ada tindakan tegas, bagaimana mungkin wilayah ini bisa berkembang jika birokrasi saja tidak berjalan?," ujar Rahman dari keterangannya pada Rabu (2/4/2025).

Rahman turut menyinggung soal kekosongan kantor pemerintahan Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka.

Lantaran minimnya aktivitas ASN Kepulauan Seribu di wilayah tersebut.

Dia mengungkapkan, dengan minimnya aktivitas ASN Kepulauan Seribu secara otomatis menghambat jalannya birokrasi dan pelayanan publik.

Terlebih, ujar dia, kantor tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya sejak lama.

Baca juga: Tak Ada kata Libur Jelang Lebaran, Pasukan Biru Kepulauan Seribu Siaga Atasi Rob di Pulau Kelapa

"Kantor pusat Bupati di Pulau Pramuka seperti tak berpenghuni. ASN yang seharusnya berkantor di sana malah tidak ada, sehingga pemerintahan tidak berjalan maksimal," kata Rahman.

"Akibatnya, masyarakat Kepulauan Seribu tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya," sambung dia.

Tak ketinggalan, Rahman juga menyoroti banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang jarang atau bahkan tidak pernah berkantor di Pulau Seribu.

Padahal, infrastruktur di wilayah tersebut telah berkembang pesat.