Menteri Agama Ungkap Dana Haji Kini Dikelola Lebih Baik dan Terukur 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) RI Prof. Nasaruddin Umar menilai, terdapat perubahan yang signifikan dalam tata kelola keuangan dan dana abadi umat setelah terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat ini mengungkap, sebelumnya pengelolaan dana haji kurang terstruktur dan profesional. 

Kini dengan kehadiran BPKH, potensi keuangan haji dikelola dengan lebih baik dan memberikan dampak yang lebih besar.

Bahkan, kata dia, pengelolaan dana haji lebih akuntabel dan bisa dipertanggung jawabkan.  

"Sejak didirikan pada 26 Juli 2017, BPKH telah berhasil memperkuat umat melalui program-program terukur serta mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel," ujar Nasaruddin dari keterangannya pada Selasa (18/3/2025). 

"Bandingkan dengan sebelum BPKH terbentuk, belum semua potensi keuangan haji dikelola secara terstruktur dan profesional seperti sekarang. BPKH telah berhasil mengoptimalkan dana yang dihimpun untuk kepentingan umat," lanjut Nasaruddin. 

Baca juga: Jadi Pencetus BPKH, IPHI Tolak Wacana Pembubaran dan Sebut Dana Haji Bukan Milik Negara 

Hal itu dikatakan Nasaruddin saat peluncuran kegiatan Ramadan 1446 Hijriah bertajuk 'Berkah Ramadan BPKH 1446H/2025 M: Menebar Manfaat, Menguatkan Umat'. Acara ini digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Minggu (16/3/2025). 

Nasaruddin juga bersyukur atas keberadaan BPKH, yang fokus menghimpun, mengelola, mendayagunakan, dan menyalurkan dana haji untuk kepentingan umat.

Dia mengapresiasi kontribusi BPKH yang tidak hanya bermanfaat bagi jemaah haji, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas melalui berbagai program kemaslahatan, termasuk program Berkah Ramadan 1446 H yang digagas BPKH. 

"Beliau-beliau ini (jajaran BPKH) adalah para pemikir umat yang selalu berusaha memberdayakan dana haji. Tidak bisa diingkari, banyak sekali bantuan yang telah disalurkan BPKH untuk penguatan umat," jelas Nasaruddin. 

Di sisi lain, lanjut dia, umat Islam memiliki potensi besar, terutama dalam hal zakat. Data menunjukkan sekitar 87,2 persen umat Muslim di Indonesia memiliki rekening di bank, baik dalam bentuk tabungan atau deposito. 

Baca juga: Ketua MPR Dukung Eksistensi BPKH, Minta Perbaiki Kinerja Demi Jamin Tata Kelola Haji

"Jika semua orang yang ber-KTP Islam menyimpan dananya di bank, apakah dalam bentuk tabungan atau deposito, maka pengumpulan zakat saja sudah mencapai angka 300 triliun per tahun," kata Menag. 

Jumlah itu menurutnya, cukup untuk membiayai 40 juta orang miskin, termasuk mereka yang tergolong miskin mutlak.

Dia lalu mengusulkan nantinya BPKH dapat berkolaborasi dengan lembaga lain seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memberdayakan potensi zakat.  

"Umat miskin mutlak di Indonesia ada sekitar 2,2 juta jiwa. Itu bukan jumlah yang sedikit. Di samping zakat, ada potensi umat yang lain. Mungkin nanti BPKH bisa berkolaborasi dengan BAZNAS atau lembaga lain supaya pundi-pundi umat ini dapat diberdayakan secara bersama-sama. Dengan begitu, pengeluaran kita bisa lebih terarah dan produktif," pungkasnya.