Jampidsus Dilaporkan ke KPK, Akademisi Singgung Ada yang Terusik Gebrakan Berantas Korupsi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Serangan terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) diyakini sebagai bentuk upaya pelemahan atas upaya pemberantasan korupsi. 

Pengamat hukum Masriadi Pasaribu mencatat ada upaya serangan terhadap pejabat kejaksaan usai pengungkapan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. 

Tak terkecuali adanya pelaporan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ke KPK.

Menurutnya tindakan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk serangan balik koruptor terhadap institusi kejaksaan.

Ia beralasan koruptor dan lingkarannya pasti tidak senang serta merasa terancam dengan langkah-langkah besar Kejagung dalam memberantas korupsi.

“Fenomena serangan balik koruptor sudah berkali-kali menimpa Kejagung. Dan itu harus tetap diwaspadai karena dampaknya bisa memengaruhi soliditas penegakan hukum, mengganggu kesinergian antar lembaga, dan juga memengaruhi opini dan kepercayaan publik,” jelasnya lewat keterangan, Sabtu (15/3/2025).

Menurutnya sekarang ini yang dibutuhkan Kejagung dalam mengungkap sejumlah kasus mega korupsi adalah dukungan dari berbagai pihak.

“Salah satu lembaga yang masih jadi harapan publik dalam memberantas korupsi. Lembaga dengan prestasi membanggakan, maka harus kita dukung,” tegasnya.

Terkait pelaporan ke KPK, Masri mengimbau lembaga antirasuah itu bisa berkolaborasi dengan Kejaksaan untuk memberantas mafia-mafia berkedok bisnis yang telah menggarong hak-hak masyarakat.

Baca juga: Ahok Buka Data saat Dipanggil Kejaksaan Agung sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Pertamina

Sebab, lanjut dia, dengan adanya serangan dari pihak atau aktor intelektual dan diramaikan pemberitaan di media massa dapat menganggu proses penyidikan kasus korupsi dan mempengaruhi fokus dan strategi yang dilakukan penyidik.

"Sebab dengan serangan yang bertubi- tubi bisa mempengaruhi psikologis Jampidsus," tuturnya.

Pasalnya bentuk serangan tersebut mulai dari pemberitaan yang menyudutkan kejaksaan, pembunuhan karakter insan adhyaksa, termasuk pelaporan dan adu domba antar penegak hukum.

“Polanya hampir sama, yaitu saat Kejagung mengungkap kasus-kasus besar maka selalu muncul serangan semacam itu dan isu-isu lama dimainkan kembali secara terorganisasi,” kata Masri. 

Sebelumnya Koalisi Sipil Masyarakat Antikorupsi melaporkan Jampidsus Febrie Adriansyah ke KPK, Senin (10/3/2025) atas empat dugaan penyalahgunaan kewenangan dan/atau tindak pidana korupsi. 

Koalisi ini terdiri dari Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST), Indonesian Police Watch (IPW), Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). 

Adapun empat dugaan itu yakni kegiatan penyidikan kasus korupsi Jiwasraya, perkara suap Ronald Tannur dengan terdakwa Zarof Ricar, penyalahgunaan tata niaga batu bara Kalimantan Timur, dan Tindak Pidana Pencucuian Uang (TPPU).

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.