Marak Prostitusi Liar di Gang Royal Tambora, Pemkot Jakbar Minta PT KAI Turut Tertibkan

WARTAKOTALIVE.COM, TAMBORA — Sebanyak 14 pekerja komersial (PSK) yang terjaring razia Satpol PP Jakarta Barat, Selasa (11/3/2025) malam, berasal dari dua lokasi berbeda.

Lokasi pertama, berada di kawasan ruang terbuka hijau (RTH) Tubagus Angke, sementara lokasi kedua berada di Gang Royal, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat.

Mereka biasa beroperasi di bedeng-bedeng yang hampir berdempetan dengan rel kereta api.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat melalui Satpol PP DKI Jakarta berharap agar pemilik aset tersebut yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI), menutup tempat tersebut secara permanen.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Kasatpol PP Jakarta Barat, Agus Irwanto kepada wartawan, Rabu (13/3/2025).

Baca juga: Nestapa N Jadi PSK di RTH Tubagus Angke, Dipaksa Dewasa untuk Hidupi Kedua Adiknya

"Kami mengharapkan dari pemilik aset untuk bisa melakukan pemagaran yang masif atau betonisasi yang lebih kelihatan, lebih tidak bisa digunakan untuk masyarakat untuk melintas atau menggunakan hal yang negatif," kata Agus.

Agus berujar, penutupan lokasi secara permanen dapat menghentikan praktik prostitusi liar di tempat tersebut.

"Selain itu kan karena itu sangat berbahaya. Ada jalur lintas kereta api, instalasi listrik dan sebagainya," ujar Agus.

Dijelaskan oleh Agus, sarang prostitusi liar berkedok warung kopi di Gang Royal itu kembali muncul usai pembongkaran total pada 2023 lalu.

Penyebabnya, kata dia, kemudahan akses menuju lokasi tersebut.

"Kami sudah koordinasi dengan PT KAI, tapi belum ada tindak lanjut. Harapan kami pemilik aset tentunya bisa melakukan bangunan fisik yang lebih pasif," jelas Agus.

Dirinya juga berharap agar PT KAI bisa memperbaiki penerangan di sepanjang rel yang terlihat redup.

Baca juga: Praktik Prostitusi di Apartemen Kelapa Gading Dibongkar, Empat Anak di Bawah Umur jadi Korban

Pasalnya, hal tersebut bisa memicu merebaknya praktik prostitusi liar.

Menirut Agus, pihaknya sudah menyarankan hal tersebut kepada PT KAI sejak pembongkaran 2023. 

Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut.