Sarapan Gratis

Fraksi PDIP Heran Pemerintah Pusat Larang Program Sarapan Gratis Pramono, Dwi Rio: Ini Aneh

Politisi PDIP Dwi Rio Sambodo mengaku heran pemerinytah pusat melarang Pramono Anung-Rano Karno menggelar program sarapan gratis.

Warta Kota/Fitriandi al Fajri
SARAPAN GRATIS - Politisi PDIP di DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengaku bingung atas sikap pemerintah yang melarang program sarapan gratis yang diusung Gubernur Jakarta Pramono Anung. 

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta dipastikan batal mengeluarkan program sarapan bergizi gratis.

Alasannya, program ini mirip dengan kebijakan yang sudah dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, sudah membahas persoalan ini dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Pembahasan itu dilakukan saat keduanya bertemu dalam kegiatan pembekalan (retret) kepala daerah oleh Presiden RI Prabowo Subanto di Akmil Magelang, Jawa Tengah dari 21-28 Februari 2025 lalu.

“Pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” ujar Pramono, Minggu (9/3/2025).

Program ini diubah karena pemerintah pusat telah mengatur tentang segala program yang berkaitan dengan makan bergizi gratis (MBG) menjadi kewenangan pusat.

Karena itu, Pramono memastikan, Pemerintah DKI akan mematuhi kebijakan dari pemerintah pusat, dan nantinya program sarapan bergizi gratis akan diubah menjadi renovasi kantin.

“Pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan itu, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tentunya sebagai pemerintah Jakarta kami sami'na waato'na, ikut itu,” ucapnya.

“Untuk itu maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, yakni menyiapkan itu terutama di kantin, UMKM dan sebagainya,” lanjutnya.

Menurut dia, program renovasi kantin dilakukan agar fasilitas yang dimiliki sekolah jadi lebih memadai.

Dia merasa program ini akan memiliki tanggung jawab sama terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov.

“Jadi kami lakukan yang disebut dengan substitusi policy, jadi kebijakan yang akan tetap dilakukan. Jadi kami akan membantu karena memang Jakarta mempunyai kemampuan untuk itu dan kami akan lakukan,” pungkasnya. 

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09

 

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved