Berita Jakarta
Sampah Jakarta akan Kena Retribusi, Asep Kuswanto: Masih Dibahas dengan Kemendagri
Warga Jakarta jangan buang sampah sembarangan. Mereka harus memilah jika tak mau kena sanksi retribusi.
Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Editor: Valentino Verry
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyebut peraturan retribusi sampah masih dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, kewajiban retribusi sampah diterapkan per 1 Januari 2024.
Namun, pihaknya telah mengajukan permohonan penundaan penerapan retribusi sampah menjadi tanggal 1 Januari 2025.
“Sampai saat ini pembahasan retribusinya, pembahasan pergubnya itu masih dalam harmonisasi dengan Kemendagri. Itu belum selesai,” jelas Asep kepada awak media, Kamis (27/2/2025).
Baca juga: Komitmen Wujudkan Nol Emisi, Jakpro Kumpulkan Sampah untuk Diolah Jadi Refuse-Derived Fuel
Baca juga: Aspal Plastik Punya Keunggulan Tingkatkan Ketahanan Jalan dan jadi Solusi Pengelolaan Sampah
Asep menuturkan, pihaknya sudah melakukan rapat dengan Komisi D DPRD DKI Jakarta terkait hal tersebut.
Nantinya, apabila peraturan retribusi sampah sudah berlaku, masyarakat yang tidak memilah sampah di rumah atau menjadi nasabah aktif bank sampah akan dikenai biaya retribusi senilai Rp 10.000 hingga Rp 77.000 per bulannya.
"Bagi masyarakat yang menjadi nasabah bank sampah, secara aktif yang menyetorkan sampahnya sebulan 4 kali, tidak berlaku lagi retribusi bagi masyarakat tersebut," katanya.
"Jadi pilihannya bagi masyarakat adalah lakukan pilah sampah dan menjadi anggota bank sampah atau bayar retribusi," imbuhnya.
Dia juga menjelaskan biaya ini tidak berkaitan dengan uang iuran sampah yang biasanya dipungut oleh pihak RT maupun RW.
Sehingga masyarakat tetap harus membayarkan iuran tersebut ke RT atau RW.
"Tugas kami sebenarnya adalah sarana edukasi bagi masyarakat untuk mau melakukan pilah sampah dari rumah," ujarnya.
"Kalau retribusi sampah makin tinggi, indikatornya adalah ternyata membuktikan bahwa masyarakat nggak mau pilah sampah, dan nggak mau menjadi nasabah bank sampah, dan jelas itu akan mempengaruhi kinerjanya DLH," tandasnya.
Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News
Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp:
| Pramono Diminta Revisi Pergub KJMU untuk Jangkau Mahasiswa dari Kampus Akreditasi B dan C |
|
|---|
| Kebutuhan Mendesak, Golkar DKI Jakarta Dukung Pembangunan RS Royal Batavia Cakung |
|
|---|
| Meninggal Dilindas Rantis Brimob, Cerita Affan Kurniawan Tinggal di Balik Megahnya Gedung Jakarta |
|
|---|
| BPJS Ketenagakerjaan Mampang Tekankan Pentingnya Perlindungan Jaminan Sosial bagi Siswa Magang |
|
|---|
| Affan Kurniawan Tulang Punggung Keluarga, Pramono Janji Berikan KJP untuk Adik Almarhum |
|
|---|
![[FULL] Kursi Menpolkam Budi Gunawan yang Belum Diisi Presiden saat Reshuffle, Pakar: Ada Prof Mahfud](https://img.youtube.com/vi/1heRJr2NdnY/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.