Mahfud MD: Grup Band Sukatani Tak Perlu Minta Maaf dan Tarik Lagu, Mencipta Untuk Kritik Adalah HAM

“Dewan Kesenian Jakarta mendorong pemerintah dan semua pihak terkait untuk menghormati dan melindungi hak-hak seniman dalam berkarya,” kata DKJ.

Pemerintah seharusnya juga memastikan ruang-ruang ekspresi seni tetap terbuka dan bebas dari intervensi yang tidak semestinya.

“Negara harus menjamin kebebasan berekspresi agar tidak ada pembungkaman karya karya seni baik oleh aparat maupun oleh pemilik ruang seperti yang terjadi belakangan ini,” ujar DKJ.

Dipelajari

Sedangkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto mendukung kebebasan berekspresi.

Tetapi, kebebasan itu tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain.

Hal itu dikatakannya soal polemik Sukatani dengan lagunya 'bayar, bayar, bayar'.

"Saya belum lihat ya, tapi nanti coba saya pelajari," kata Fadli Zon di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

"Kita selalu mendukung kebebasan berekspresi. Tetapi tentu semua, kita tahu kebebasan berekspresi itu jangan sampai mengganggu hak dari orang lain dan kebebasan yang lain," jelas Fadli Zon.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu  mencontohkan bahwa kebebasan ekspresi tidak boleh sampai menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). 

Fadli Zon menerangkan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh mengganggu institusi. 

"Jangan sampai menyinggung suku, agama, ras, antar golongan. Bahkan juga institusi-institusi yang bisa dirugikan," terangnya.

"Tetapi kalau semangatnya, saya kira maksudnya kan yang memang kritik itu. Saya kira, tidak ada masalah. Tapi batasan-batasan itu lah," ujar Fadli Zon.

Fadli Zon meminta Band Sukatani mengkritik pelaku atau oknum dari institusi yang berbuat tidak benar.

Jika ingin kritik, kata Fadli Zon, tidak boleh diarahkan kepada institusi secara utuh.