Satpas Daan Mogot Jadi Lokasi SPPG di Cengkareng Jakbar, 3.047 Siswa Dapat Makan Bergizi Gratis

Lanjut Tito, patungan APBD tersebut akan dimulai September 2025 setelah pelantikan kepala daerah yang akan menyebabkan pergeseran atau perubahan APBD.

Selanjutnya, Tito meminta Pemda membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah mencapai 2.000 unit. Jika patungan APBD bisa ditambah menjadi kurang lebih Rp 5 triliun, maka satuan pelayanan itu bisa ditambah menjadi 4.000 unit.

"Targetnya antara 2.000 sampai 4.000 (SPPG) mulai bulan September selama 4 bulan dengan anggaran Kabupaten Rp 2,3 triliun kemudian Provinsi lebih kurang Rp 2,5 triliun ini kita perintah, mereka banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat," tandasnya. 

Selanjutnya mantan Kapolri ini juga mengatakan, sejauh ini telah ada 415 kabupaten dan 93 kota yang ingin berpartisipasi dalam program makan bergizi nasional (BGN).

"415 Kabupaten dan 93 kota dan semua Provinsi mau berpartisipasi karena ini akan menghidupkan ekonomi mereka selain anak-anak mereka sehat," katanya. 

Lebih lanjut, Tito menjelaskan, APBD yang disiapkan pada tiap daerah berbeda namun tergantung pada sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Namun kata Tito, bagi daerah yang jumlah PAD-nya kecil maka anggaran akan dicover oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Tergantung dari PAD-nya masing-masing contoh misalnya Kabupaten Badung itu PAD-nya kan 90 persen dari APBD-nya tanah perpusat hanya 10 persen, mereka punya anggaran hampir 10 triliun anak SD-nya ada 72 ribu mereka bisa meng-cover semua malah meng-cover semua," katanya. 

"Menawarkan meng-cover semua dari APBD cukup mereka tapi ada juga yang PAD-nya kan rendah sekali seperti Indonesia Bagian Timur, nah kalau ini mereka yaudah 500 anak-anak aja yang lainnya akan di-cover oleh badan Gizi Nasional," tandasnya.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09