Kasus Keracunan MBG, Wamenkopolkam Janji akan Kontrol Kualitas Bahan

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Pemerintah akan mengevaluasi kasus-kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Lodewijk F. Paulus, saat meresmikan pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (7/8/2025).

"Kita akan evaluasi kenapa terjadi keracunan. Salah satunya karena ditemukan adanya virus di makanan," kata Lodewijk di Cijayanti, Kamis (7/8/2025).

Dia menjelaskan virus bisa berasal dari makanan, proses distribusi yang terlalu jauh atau makanan yang terlalu lama disimpan sebelum disajikan.

"Semua itu kita evaluasi. Kita akan kontrol kualitas bahan mulai dari waktu belanja, kebersihan dapur, kesehatan pemasak hingga higienis makanan sebelum disajikan," ujarnya.

Baca juga: Kepala BGN Dadan Hindayana Sesumbar Program Makan Bergizi Gratis Bersih dari Korupsi

Untuk mengontrol kualitas makanan, pemerintah akan mengerahkan aparat di desa, mulai dari Babinsa, Babhinkamtibmas, Kepala Desa, masyarakat dan SDM Khusus dari BGN.

"MBG ini diawasi oleh BGN secara digital. Sumber Daya Manusia (SDM) disiapkan Badan Gizi Nasional. Saat ini sudah terlatih 30.000 orang di Halim Perdana Kusuma," ucap Lodewijk.

Lodewijk mengungkapkan program MBG ini ditargetkan menurunkan angka stunting, anemia, meningkat konsentrasi belajar dan meningkatkan status gizi 82,9 juta penerima manfaat.

"Hingga akhir Juli 2025, sebanyak 7.374.135 penerima manfaat telah dijangkau melalui 2.375 dapur komunitas gizi (SPPG) aktif," tuturnya.

Baca juga: 3.000 Siswa di Kota Bogor Tidak Dapat MBG setelah Dapur Bina Insani Ditutup Akibat Keracunan Makanan

Menurutnya, program ini menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, serta santri di pesantren dan sekolah keagamaan.

"Presiden menargetkan program ini menjangkau 20 juta penerima manfaat sebelum 17 Agustus 2025, dan mencapai 82,9 juta penerima di akhir tahun," tandas Lodewijk. 

Peringatan Keras 

Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan teguran keras ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bogor, Jawa Barat.

SPPG itu dinilai bertanggung-jawab dalam pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga menyebabkan keracunan ratusan siswa TK hingga SMA di Kota Bogor.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyatakan, teguran keras dilayangkan jika hasil uji laboratorium menunjukkan keracunan massal terjadi karena kualitas makanan yang disajikan SPPG.