Mantan Napi Teroris Sofyan Tsauri Tolak Wacana Reposisi Polri di Bawah Naungan Lembaga

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sejumlah kelompok masyarakat melayangkan wacana reposisi agar Polri tidak lagi di bawah perintah Presiden, melainkan lembaga atau kementerian.

Menanggapi hal itu, mantan narapidana teroris (napiter) Muhammad Sofyan Tsauri menilai ada keanehan dan dirinya menolak atas wacana tersebut.

Sebab, kata dia, jika Polri tidak lagi di bawah kendali presiden, maka menciderai semangat reformasi 98. 

"Ini pendapat atau statement yang sangat aneh sekali," tegas Sofyan Tsauri dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (15/2/2025).

"Karena mencederai daripada semangat reformasi kita pada tahun 1998," imbuhnya. 

Baca juga: Polri Ikut Kena Efisiensi Anggaran hingga Rp 20,5 Triliun, Berikut Rinciannya

"Di antaranya menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjunjung HAM, negara yang menjunjung demokrasi," lanjutnya.

Sofyan menolak dominus litis RKUHAP di mana Kejaksaan justru menjadi lembaga super power. 

Hal itu pun bisa menjadikan Polri di bawah naungan Kejaksaan. 

Kata Sofyan, Polri justru harus diperkuat sebagaimana KPK, Kejaksaan, dan sebagainya agar nanti penegakan hukum bisa lebih independen. 

"Supremasi sipil itu harus terdepan bukan militer," ujarnya. 

Baca juga: Anggaran Kemhan, Polri dan Badan Gizi Nasional Tak Ikut Kena Efisiensi, Ini Tanggapan Garda Satu

"Apa kata dunia kalau kita kembali ke orde baru, di mana militer mendominasi dan ini akan mengancam HAM maupun demokrasi yang kita jalani selama dua dekade ini," terangnya.

"Karena kalau sampai di bawah institusi yang lain, ini akan tidak jadi independen dan tidak objektif dalam penegakan hukum," tegasnya. 

"Dan ini sangat-sangat mengancam demokrasi kita dan akan bisa memicu distabilitas," tambah Sofyan.

Ia berharap, masyarakat bisa terus mendukung dan membantu institusi Polri supaya tetap dicintai dan menjalankan tugas-tugasnya secara baik.