Kementerian PKP Bakal Black List Pengembang Perumahan Subsidi Nakal

WARTAKOTALIVE.COM, KEBAYORAN BARU - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) masih mendata jumlah pengembang yang nakal karena menyediakan rumah tidak layak huni.

Inspektur Jenderal (Irjen) Heri Jerman menjelaskan, ada puluhan pengembang di Indonesia yang tergabung dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) membuat rumah tidak layak huni.

"Ini sangat meresahkan masyarakat. Makanya saya bersurat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nanti bisa diperoleh tata kelolanya seperti apa. Mulai dana turun dari Kementerian Keuangan, BP Tappera terus ke Perbankan, ini harus ada tata kelola siapa bertanggungjawab apa," tutur Heri di kantornya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

Menurutnya, jika dana FLPP itu bisa dikelola dengan baik oleh pengembang, tentu akan mewujudkan harapan masyarakat memiliki rumah layak huni.

Baca juga: Penghuni Rusun Dibatasi Masa Tinggal karena Nunggak Rp 95,5 Miliar, Teguh: Masih Dikaji

Ia berharap kepada para pengembang yang ditandai nakal oleh Kementerian PKP untuk bertanggungjawab agar segera perbaiki.

Sehingga, masyarakat bisa menerima rumahnya dalam keadaan yang layak huni, fasilitas yang aman dan nyaman.

"Mereka kan sudah dapat uangnya secara penuh. Yang nyicil itu penghuni ke bank. Jadi pemerintah sudah berikan uangnya ke pengembang," tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) menemukan adanya pengembang nakal karena menyediakan rumah yang tidak layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca juga: Dinas PRKP DKI Mau Batasi Waktu Sewa Rusun, Ida Mahmudah: Kebijakan Ngawur, Bikin Gaduh

Padahal, Kementerian PKP sudah menyalurkan bantuan dana bagi rumah subsidi kepada pengembang melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman mengatakan, Menteri PKP Maruarar Sirait beberapa Minggu terakhir melalukan peninjauan terhadap perumahan subsidi yang tergabung dalam FLPP.

Namun, kata Heri, pihaknya menemukan sekira 14 pengembang di Jabodetabek yang membangun perumahan tidak layak huni.

"Rumahnya tidak layal fungsi, misalnya tanahnya itu tidak dipadatkan secara benar, sehingga ketika dipasang keramik banyak yang pecah. Kemudian saluran sanitasi, pembungan air juga tidak sempurna dan menimbulkan banjir ketila hujan," tegas Heri saat ditemui di kantornya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025). (m26)

Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News

Dapatkan informasi lain dari WartaKotaLive.Com lewat WhatsApp : di sini