Pemprov DKI Jakarta Didesak Revisi Pergub HET Tabung Gas 3 Kg Biar Tepat Sasaran

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta didesak merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 4 tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 kg di tingkat pangkalan.

Upaya ini dilakukan demi menyiapkan langkah preventif mengantisipasi kelangkaan gas LPG 3 kilogram.

Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, merevisi Pergub Nomor 4 tahun 2015 menjadi hal yang penting.

Poin yang direvisi meliputi klasifikasi pengguna atau penerima elpiji, termasuk pengawasan pendistribusian elpiji bersubsidi oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta atau Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta.

“Pergubnya benahin. Ayuk, kita dukung sesuai kebutuhan terkait datanya, HET, penerimanya dan hal-hal lain,” ujar Baco saat rapat kerja dengan eksekutif di DPRD DKI Jakarta Senin (10/2/2025).

Baco mengajak semua pihak untuk sama-sama mengambil hikmah dari kelangkaan tabung gas melon di masyarakat.

Dia bersyukur kejadian ini bersyukur sebelum bulan Ramadan, di mana saat itu umat muslim melaksanakan ibadah puasa.

“Kedua, dengan ada kejadian ini kita jadi tahu, ternyata rantai pendistribusiannya seperti ini. Ada Pergub yang harus kita revisi, ada pangkalan yang harus kita awasi, ada pengecer yang penerima atau pembelinya juga harus kita awasi,” katanya.

“Dan harus sesuai agar efektif, sesuai ini bahwa harus ada di DTKS (daftar terpadu kesejahteraan sosial) jangan -jangan kita yang duduk di sini juga di dapur kita pakainya tabung 3 kg, jangan-jangan gitu ya,” lanjutnya.

Menurut dia, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat ini sebetulnya berniat baik. Harapannya tabung gas subsidi memang betul-betul dimanfaatkan masyarakat.

Baca juga: Anggota DPRD Jakarta Kenneth Minta Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas Oknum Penimbun Gas Melon 3 Kg

Setahu dia, pemerintah pusat memberikan subsidi sebesar Rp 12.500 per kilogram tabung gas. Bahkan jika ditotal nilai subsidinya mencapai Rp 300 triliun di seluruh Indonesia. 

“Bayangkan subsidi buat gas elpiji 3 kg ini. Jadi negara membayar itu Rp 12.500 (per kilogram). Nah, negara tidak mau uang subsidinya ini bukan dimakan rakyat, tapi dimakan oleh para pemain, para mafia gas yang ada di agen pangkalan sama subpangkalan,” jelasnya.

Dia menambahkan, pihak Pertamina menyuplai tabung gas bersubsidi ini ke para agen, di mana mereka mendapat izin operasi dari pemerintah daerah.

Dia menganggap, subdisi yang dikucurkan pemerintah untuk rakyat justru berkurang setelah tabung gas didrop di agen dan pangkalan gas.

“Kemudian pengecer ngambil ke pangkalan uang subsidi tuh habis di sini., sehingga yang harapannya pemerintah yang diterima masyarakat itu tidak lebih daripada mungkin Rp 20.000 (per tabung) tapi faktanya hari ini Rp22.000-Rp23.000, bahkan hari ini Rp 25.000 sehingga subsidi menurut pemerintah ngapain keluarin duit tiap tahun tapi yang makan ini (mafia gas),” ungkapnya.