Kisruh Soal Gagal Input PDSS SNBP, Disdik Jabar Ungkap Ada 3 Sekolah di Karawang Alami Keterlambatan

WARTAKOTALIVE.COM, KARAWANG - Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah IV Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) berupaya agar seluruh siswa SMAN 4 Karawang bisa mendaftar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lewat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Kepala KCD Jabar Wilayah IV, Budi Hermawan, mengungkapkan, KCD Jabar sudah meminta atensi Dirjen Kemendiktisaintek melalui Pj Gubernur Bey Machmudin maupun Gubernur terpilih Dedi Mulyadi agar keterlambatan entry Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) di wilayah IV diberikan toleransi waktu.

Adapun Kemendikti akhirnya memberikan kesempatan kepada sekolah melakukan finalisasi data PDSS maksimal 7 Februari 2025.

"Kalau bersurat sudah dilakukan oleh bidang SMA Disdik Jabar. Dan kami kalau memastikan secara clear sih tidak, tapi paling tidak prosesnya sedang berjalan karena sudah diinput, yang belum upload aja karena sebelumnya ada kesalahan," katanya pada Jumat (7/2/2025).

Adanya kebijakan itu, kata Budi, pihaknya berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan para siswa yang terancam gagal mendapat SNBP akibat kelalaian sekolah.

Termasuk yang ramai dan didatangi Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi di SMAN 4 Karawang.

"Upaya kami sudah maksimal. Kapan proses selesainya? Kita masih menunggu, karena kita pihak yang memproses untuk penginputan sementara approval bukan di kita, tapi di Kemendikti," ungkap Budi.

Dia menegaskan, KCD aktif mengontrol, terutama petugas-petugasnya bahkan semalam tidak tidur mengejar input itu.

Kata Budi, bukan hanya SMAN 4 Karawang saja. Akan tetapi dua sekolah alami serupa. Yakni, di SMAN 1 Telukjambe dan SMAN 1 Tirtajaya.

Hanya saja, di dua sekolah tersebut persoalannya tidak sekompleks seperti di SMAN 4 Karawang.

"Saya salah cek ternyata ada tiga sekolah, tapi yang dua itu tidak terlalu masalah. Alhamdulillah meskipun ini persoalan yang agak tidak sederhana tapi kami harapkan bisa tepat waktu," tutupnya.

Ratusan Siswa Tak Bisa Daftar karena Kelalaian Sekolah

Pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 diwarnai aksi protes dari banyak siswa di beberapa kota di Indonesia.

Mereka protes karena tidak bisa mendaftar SNBP 2025 karena pihak sekolah belum merampungkan proses pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Sekolah diminta untuk mengisi data sekolah, data siswa, hingga semua nilai siswa dari semester 1 sampai 5 di PDSS agar siswa eligible bisa mendaftar SNBP.

Namun karena beberapa sekolah belum melakukan finalisasi PDSS, hingga akhirnya panitia SNPMB 2025 memperpanjang tahap finalisasi PDSS bagi sekolah dengan kriteria tertentu.

Bahkan panitia SNPMB memperpanjang jadwal finalisasi PDSS hingga tiga kali.

Pertama, pada tanggal 2 Februari dan yang kedua pada tanggal 5 Februari dan yang ketiga finalisasi PDSS bisa dilakukan terakhir hari ini, Jumat 7 Februari 2025.

Bagi sekolah yang belum atau kurang mengisi PDSS tidak bisa melakukan finalisasi yang diperpanjang ini.

Pengisian PDSS merupakan syarat awal dan wajib bagi sekolah agar siswa bisa mendaftar SNBP 2025.

Hingga tanggal 6 Februari 2025, pukul 13.00 WIB, sekolah yang difasilitasi berjumlah 297 sekolah dari total 373 sekolah dan memberikan kesempatan kepada 9.438 siswa untuk mengikuti SNBP.

Sekolah yang bisa ikut perpanjangan ini hanya sekolah yang sudah melengkapi siswa yang memenuhi syarat, sudah melengkapi nilai, namun belum melakukan finalisasi.

Selain persoalan finalisasi nilai, hasil evaluasi SNPMB juga menemukan sekolah yang sudah melengkapi nilai pada sebagian besar siswa, namun masih terkendala di beberapa siswa.

"Sampai batas waktu pengisian PDSS berakhir, sekolah tidak mampu memfinalkan nilai sebagian kecil siswa. Hal ini berdampak kepada siswa yang memenuhi syarat yang sudah lengkap pengisian nilai rapornya menjadi gagal terfinalisasi. Panitia SNPMB memberikan kesempatan untuk finalisasi siswa yang telah lengkap," ujar Ketua Umun Tim Penanggungjawab SNPMB 2025 Eduart Wolok dikutip dari keterangan tertulis Jumat (7/2/2025).

Bila ada sekolah yang sudah mengisi PDSS, namun ada beberapa siswa belum terisi nilainya di sistem SNPMB, maka wajib mengirim email dan dokumen dan untuk mengirim email ke halo-snpmb@bppp.kemdikbud.go.id.

Protes para siswa

Siswa sekolah SMKN 10 Medan yang berdemonstrasi di sekolahnya. Dikutip dari Kompas.com (6/2/2025), ratusan siswa berdiri di tengah lapangan basket sekolah.

Mereka membawa sejumlah spanduk yang berisi kata-kata sindiran terkait tuntutan mereka karena tak bisa mengikuti SNBP.

Di antaranya, "140 siswa gagal masuk SNBP. Ubur-ubur ikan lele, gagal SNBP, le".

Sejumlah siswa pun terdengar menyuarakan keresahannya. Bernadetha Maria Christy Manalu (17) mengatakan, dirinya sangat kecewa dengan sekolah yang gagal menginput data sehingga membuat siswa tak bisa mengikuti SNBP.

"Demonya tentang pengisian PDSS kami sama sekali belum tuntas, tapi masalahnya selalu diputar-putar balik oleh pihak sekolah," kata Bernadetha saat diwawancarai di lokasi.

Dia menyampaikan, sejauh ini ada masalah dalam penginputan data rapor semester 5 siswa sehingga tak terbaca di PDSS.

"Jadi sekolah menyatakan kami ini tetap bisa. Hanya saja mereka ini memutar balikkan terus. Sampai sekarang belum ada kejelasan dari pihak sekolah," ujar Bernadetha.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMKN 10 Medan, menjelaskan, PDSS tidak bisa diselesaikan karena terjadi kesalahan pada tahap finalisasi yakni data e-rapor tidak terbaca.

"Kesalahannya terjadi di finalisasi terkait data e-rapor kita yang semester 5 tidak tertarik (tak terbaca) ke sistem PDSS. Jadi, mengakibatkan anak-anak kita ini tidak bisa mendaftar jalur SNBP. Di situ masalahnya," kata Pehulysa saat diwawancarai di sekolah pada Kamis (6/2/2025).

Ia berdalih ada faktor human error saat menginput data dan kendala sistem yang di luar dugaan. Sementara ia mengaku baru pertama kali menggunakan sistem e-rapor.

"Sebetulnya, bisa juga manual, tapi kita memilih e-rapor. Karena kalau e-rapor, kuota bisa bertambah 5 persen. Jadi, selisihnya ada 6-7 orang," ungkapnya.

Dia menyebutkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi ke pusat terkait masalah tersebut. Namun, sampai saat ini, memikirkannya masih mengupayakan agar para siswa dapat mendaftar ke SNBP.

Demo Siswa di Makassar

Selanjutnya, DPRD Provisi Sulawesi Selatan juga mendapat laporan bahwa ratusan siswa di SMA Negeri maupun SMA/sederajat tidak bisa mengikuti SNBP 2025, karena tidak terdaftar di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Misalnya SMA Negeri 17 Kota Makassar. Dikutip dari Kompas.com (6/2/2025), Kepala Sekolah Abu Hanafi mengakui ada kelalaian saat penginputan data siswa oleh operator memasukkan data ke sistem PDSS pada 6-31 Januari 2025.

Dia beralasan, ada kendala pada akhir input dari operator yang memilah nilai secara manual.

"Itu dari rapor peserta yang memenuhi syarat karena bagian semester satu sampai dengan semester lima. Itu pada hari Jumat, 31 Januari 2025, mereka (operator) tidak sadar bahwa batas akhir penginputan hanya sampai pukul 04.00 WITA," katanya.

Kendati demikian, bermaksud mencari jalan keluar dari permasalahan ini, mengingat ada 145 siswa-siswi SMA Negeri 17 Makassar yang didata pada jalur SNBP.

Tetapi, untuk sementara ini terhenti masih menunggu bisa masuk akses PDDS.

"Untuk jumlah siswa dari 10 kelas sebanyak 360 siswa, dan jalur ini ada 145 kelas IPA dan IPS, sisa upload (unggah) nilai, kita tunggu karena kemarin aksesnya tertutup. Soal hasilnya ke depan kita tunggu, yang jelas sudah kami mencobakan masuk ke aksesnya dan diterima seperti itu," katanya.

Berdasarkan kejadian tersebut, sejumlah orangtua siswa melakukan aksi di kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Provisi Sulawesi Selatan Mahmud mengatakan, kejadian kegagalan daftar di Kota Makassar terjadi tiga sekolah, yakni SMA Negeri 17, SMK Negeri 1 serta SMK Negeri 2.

Dan untuk daerah lain di Sulsel terdapat 38 SMA atau sederajat.

Kepala TU SMAN 1 Cileunyi rela turun jabatan

Dikutip dari Kompas.com (6/2/2025), Kepala Tata Usaha SMAN 1 Cileunyi, Daman Darmawan, mengakui jika terjadi kelalaian yang dilakukan petugas yang menginput data siswa ke PDSS.

Daman mengatakan website atau portal PDSS tiba-tiba terkunci (locked) saat petugas penginput data tengah mengunggah data beberapa siswa di semester 3.

"Saya tim teknis yang tahu lebih dari itu hanya beberapa orang saja, dan itu semua sudah tinggal diklik sebetulnya. Ya mungkin karena keterbatasan SDM. Kami juga mengakui bahwa ini keterbatasan kami, sehingga mengakibatkan kejadian seperti ini," katanya.

Dia menuturkan, jika satu saja data siswa gagal diunggah ke PDSS, maka secara otomatis kuota siswa secara keseluruhan menjadi gagal.

Mengetahui total kuota siswa SMA 1 Cileunyi yang mengikuti SNBP sebanyak 194 orang.

"Nah, yang jadi permasalahan adalah gagal finalisasi itu ternyata di sistem itu sifatnya merembet, satu gagal, semuanya gagal. Artinya tidak ter-entry satu siswa saja atau tidak selesai, itu jadi gagal semuanya. Padahal kami punya kuota itu 194 siswa," terang dia.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pihak SMA 1 Cileunyi menempuh jalur prosedural di antaranya menghubungi dan mendatangi langsung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Daman mengaku tidak hanya dari SMA 1 Cileunyi saja yang mengalami masalah serupa, ada hampir ribuan sekolah menengah yang mengalami hal yang sama dan mendatangi Kementerian.

"Alhamdulillah waktu itu kami pada hari Senin diterima langsung oleh Pak Wamen Dikdasmen. Dan kami sampaikan keluhan kami. Kami hanya satu waktu itu meminta tolong diberi kesempatan untuk membuka 5 menit, 10 menit, apalagi bisa 1 jam, kami sudah bisa selamat," ujarnya.

Daman mengatakan kepala SMA 1 Cileunyi siap menerima sanksi administrasi apabila 194 siswa SMA 1 Cileunyi gagal masuk SNBP melalui jalur yang sudah dikirim pihak sekolah.

“Sampai pernah kami sampaikan statement ketika itu kami sampaikan, kalau memang ini harus ada punishment, kalau harus ada hukuman, jangan diberikan kepada siswa. Siswa diberi kesempatan, nanti proses punishment-nya kepada kami saja yang sudah lalai itu. Tidak optimal dalam bekerja,” kata Darman.

"Upaya adil demikian. Apakah sanksi administrasi, sanksi disiplin, dan sebagainya. Bahkan kepala sekolah kami sambil menyampaikan, saya berani bertanggung jawab menerima sanksi itu apakah penurunan pangkat, intervensi, dan sebagainya. Kalau memang ini semata-mata kesalahan kami," ujarnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp