Soal Isu Reshuffle Kabinet, Pengamat: Prabowo akan Tindak Menteri yang Kebijakannya Tidak Pro Rakyat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Beredar isu adanya potensi reshuffle Kabinet Merah Putih usai 100 hari kerja di pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka Raka.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menilai, hal tersebut tidak akan terjadi.

Isu adanya potensi reshuffle Kabinet Merah Putih itu muncul setelah Prabowo sempat menyampaikan akan menindak jika ada pihak yang tidak patuh.

Prabowo mengucapkan hal itu saat beri kata sambutan di Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU), Istora Senayan Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.

"Pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Harlah ke-102 NU di Istora Senayan itu belum menjadi indikasi kuat adanya reshuffle kabinet," kata Jamiluddin, Kamis (6/2/2025).

Baca juga: Kode Prabowo Soal Rencana Reshuffle Kabinet: Tak Mau Bekerja Benar untuk Rakyat, Saya Singkirkan

"Ada dua kriteria yang dijadikan dasar Prabowo untuk menindak kabinetnya, yaitu tidak setia dan kebijakannya tidak pro rakyat," ujar Jamiluddin.

"Soal tidak setia, bisa jadi Prabowo sudah mengendus ada menterinya yang loyalitasnya ganda atau mendua," ucap Jamiluddin.

"Menteri tersebut punya nahkoda bukan hanya pada Prabowo, tetapi ada sosok lain yang menjadi acuannya dalam bekerja dan mengambil kebijakan," terang Jamiluddin.

Jamiluddin berpandangan, Prabowo akan lakukan reshuffle kalau para menterinya membuat kebijakan yang tidak pro rakyat. 

Baca juga: Prabowo Singgung Reshuffle Kabinet di Harlah ke-102 NU: Saya Singkirkan yang Tak Kerja untuk Rakyat

"Prabowo akan menindak menteri yang kebijakannya tidak pro rakyat. Menteri seperti ini tentu tidak sejalan dengan visi dan misi Prabowo," jelas Jamiluddin.

Jamiluddin juga menilai, pernyataan Prabowo yang akan menindak tersebut, adalah sinyal kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. 

Diketahui, Bahlil sempat membuat kebijakan terkait gas LPG 3 kilogram yang membuat polemik di masyarakat. 

"Prabowo dengan pernyataannya itu bisa jadi sebagai teguran keras kepada Bahlil. Pernyataan itu juga ditujukan kepada menteri lain, agar tetap sejalan dengannya dalam membuat kebijakan yang pro rakyat," tutur Jamiluddin.

"Jadi, Prabowo tampaknya baru sekadar memberi peringatan keras kepada para menterinya yang tidak setia dan kebijakannya tidak pro rakyat," tutur Jamiluddin.

Baca juga: VIDEO Respons Cak Imin Soal Kabar Reshuffle Kabinet Merah Putih di Januari 2025

"Peringatan itu belum akan akan berlanjut pada reshuffle. Sebab, Prabowo masih berharap menteri tersebut bisa berubah. Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini tampaknya belum ada reshuffle kabinet," papar Jamiluddin.